Kerja Sama Investasi Sapi RI-Australia Perlu Konsistensi Kebijakan
Rabu, 4 Juli 2012 | 10:42

Hubungan Indonesia-Australia [google]

[JAKARTA] Kerja sama investasi sapi Indonesia-Australia harus ditindaklanjuti dengan konsistensi kebijakan dan dukungan infrastruktur di daerah basis peternakan, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama ini, berbagai rancangan kerja sama regional tidak fokus sehingga gagasan tersebut tidak pernah terwujud.  

Menurut Ketua Bersama Forum Pengusaha Nusa Tenggara Timur-Northern Territory, Ferdi Tanoni kepada SP di Jakarta, Rabu (4/7), berbagai rancangan dan inisiatif kerja sama tersebut sebenarnya sudah dirintis sejak satu dekade silam. Namun, minim dukungan kebijakan dan tindak lanjut untuk berbagai program, seperti peternakan dan perikanan.  

Untuk itu, kerja sama NTT dan Northern Territory (Australia Utara) perlu diaktifkan dan lebih diarahkan untuk saling melengkapi (komplementer). Tindak lanjut tersebut harus dimotori pemerintah daerah (pemda) dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan lainnya. “Jika tidak ada dukungan yang nyata maka kesepakatan ini hanya akan mengulang kembali apa yang pernah dirintis satu dekade lalu,” kata Tanoni yang menjadi salah satu perintis kerja sama  regional tersebut.  

Sementara itu, Ketua Bidang Komite Tetap Agribisnis dan Peternakan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe menilai, investor asing terutama Australia sekarang ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Tahun ini saja, ada dua-tiga investor Australia yang masuk di industri penggemukan sapi antara lain di Lampung dan Jawa Barat.  

Dikatakan, konsep yang ditawarkan Pemerintah Indonesia kepada investor Australia cukup bagus, yaitu menjadikan Indonesia sebagai basis peternakan sapi untuk memasok pasar ekspor dunia. Itu cukup realistis mengingat biaya produksi di Indonesia lebih murah dibandingkan di Australia.   

“Harga pakan di sini lebih murah dibandingkan di Australia dan tenaga kerja murah juga melimpah,” ujar dia.  

Yang menjadi kendala dan menjadi kekhawatiran investor asing di sektor peternakan sapi di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. “Kendala investasi di sektor pertanian dan peternakan umumnya trigger-nya adalah konsistensi kebijakan. Saat ini aturannya boleh, nanti bisa dilarang” tutur dia.  

Kemarin, Indonesia dan Australia sepakat memperluas kerja sama di bidang peternakan sapi. Ke depan, Indonesia tidak lagi hanya mengimpor sapi, tapi mendorong investor negeri Kanguru itu membuka peternakan di Indonesia."Kami mau pengusaha Australia investasi ternak sapi di Indonesia yang tentunya membawa manfaat riil," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pernyataan pers bersama PM Julia Gillard usai pertemuan konsultasi tahunan kedua Pemerintah RI-Australia.

Pertemuan digelar di Gedung Parlemen, Darwin, Australia, Selasa (3/7). Presiden SBY menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memunculkan lebih banyak kelas menengah baru. Kondisi itu membuat konsumsi daging sapi melonjak belakangan ini."Selama ini kami membeli sapi dari Australia, itu single track. Tetapi kini disadari dengan terjadinya lonjakan permintaan dan daya beli, Indonesia mengusulkan dual track, yaitu agar Australia berinvestasi peternakan sapi di Indonesia," ujar SBY.  

Menurut Presiden, dalam beberapa tahun terakhir volume perdagangan dua negara naik hingga 29%. Namun masih banyak peluang bisnis yang bisa dioptimalkan, di antaranya adalah untuk melayani permintaan daging sapi. "Kami menilai masih ada peluang untuk mencapai target volume perdagangan hingga US$ 15 miliar pada 2015," kata SBY seperti dikutip Antara.  

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Julia Gillard dalam kesempatan yang sama mengatakan, dirinya sepakat untuk terus mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi.Menurut Gillard, Australia akan mendukung Indonesia dalam memenuhi keamanan pangan baik melalui ekspor maupun melalui investasi sektor industri.Juan menambahkan, untuk investasi peternakan sapi sebenarnya tidak perlu lahan yang luas. 

 Apalagi jika sudah dilakukan dalam skala industri yang dikelola secara intensif. Sebenarnya, investor dalam negeri mampu mengembangkan industri peternakan sendiri, jika suku bunga bank yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain bisa diturunkan.   “Kami juga masih membutuhkan insentif dari pemerintah untuk pengadaan bibit,” tuturnya.  

Juan menilai, berdasarkan data pemerintah, total jumlah sapi di Indonesia saat ini sekitar 16 juta ekor. Setiap tahun, sapi yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 3 juta ekor. “Secara rumusan memang kebutuhan daging masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Tapi faktanya kan sering terjadi kelangkaan, karena kita masih menghadapi kendala logistik dan konektivitas,” tutur dia.  

Terlebih lagi, menurut Juan, jumlah sapi yang begitu banyak itu dikuasai masyarakat atau peternak rakyat, sehingga tidak bisa ditentukan berapa sapi yang tersedia di pasar. “Mereka menjual kalau butuh. Padahal, untuk kebutuhan industri, pasokan daging harus kontinu,” tutur dia.  

Sebab itu, menurut Juan, pengembangan sapi dalam negeri ke depan harus berskala industri, sehingga bisa menjamin pasokan ke industri pengolahan daging. Namun, investor peternakan juga harus menggandeng peternak rakyat melalui pola inti-plasma. “Kalau tidak melibatkan peternak rakyat, percuma,” ucap dia. [ID/H-12]