Kepala BNP2TKI Buka Job Fair di Medan
Kamis, 26 Juli 2012 | 4:25

Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat. [Dok.SP]

Berita Terkait

• Kemnakertrans dan BNP2TKI Cetak Instruktur untuk Calon TKI

• Selama 2012 BNP2TKI Pulangkan 328 Jenazah TKI

• BNP2TKI: Saatnya Melakukan Penegakan Hukum

• Pemerintah Permudah Sistem Biaya TKI

• Pemerintah Akan Hentikan Penempatan TKI PRT

[JAKARTA] Kepala Badan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, mengajar para pencari kerja di Medan dan peran Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) untuk mengubah mindset bahwa peluang kerja itu tidak hanya di Malaysia tetapi juga di manca negara.

Pernyataan itu disampaikan  Jumhur ketika memberi sambutan pada pembukaan Job Fair BNP2TKI di kampus Panca Budi, Medan Sumatera Utara, Rabu (25/7).

Job Fair yang berlangsung selama  dua hari, 25-26 Juli 2012 ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat BNP2TKI seperti Deputi Penempatan, Ade Adam Noch, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, Haposan Saragih, Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas (PHK) 1 TKI, Naekma, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan, Agus Sunaryadi serta Kepala BP3TKI Medan, Haris Nainggolan. Selain itu hadir juga Kepala Disnakertrans Prov Sumut, Bukit Tambunan dan para pimpinan PPTKIS, serta stakeholder terkait lainnya.

Menurut Jumhur, selama ini para pencari kerja hanya mengerti peluang kerja di luar negeri sebatas di Malaysia. Padahal kesempatan kerja melalui penempatan pemerintah terbuka di Korea untuk semi skill dan Jepang untuk sektor perawat.  "Di luar penempatan pemerintah, ada ribuan pekerjaan yang dicari PPTKIS," terangnya.

Karena itu, kata Jumhur, warga Medan diharapkan memanfaatkan ribuan kesempatan kerja yang ditawarkan oleh delapan PPTKIS dan 16 kantor cabang PPTKIS.  "Melalui Job Fair ini kami menginginkan para pencari di Medan memanfaatkan ribuan peluang kerja tidak hanya di Malaysia tetapi juga di mancanegara," pinta Jumhur. Di Malaysia, lanjut Jumhur,  80 persen dari jumlah pekerja kita diisi oleh pekerja sektor formal seperti pabrik, perkebunan, perhotelan hingga sektor perawat. Selebihnya, 20 persen diisi oleh pekerja sektor rumah tangga.

Bekerja di sektor formal, kata Jumhur, dari sisi perlindungan cukup bagus dibandingkan bekerja di sektor informal. "Banyaknya kasus-kasus TKI di Malaysia berasal dari sektor rumah tangga," tuturnya.

Karena itu, dia meminta kepada  PPTKIS di Sumut tidak hanya melulu menawarkan peluang di  Malaysia tapi juga peluang di negara lain.

Berbicara tentang fungsi KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), Jumhur menceritakan, dalam hitungan detik, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bisa melakukan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di 116 negara penempatan.  "Ketika TKI yang bekerja di Kapal Pesiar mewah Concordia tenggelam di teluk Italia tahun lalu, BNP2TKI dalam hitungan detik bisa mengetahui berapa jumlah TKI yang bekerja di kapal itu," kata Jumhur kepada wartawan usai membuka Job Fair BNP2TKI di kampus Panca Budi, Medan Sumatera Utara, Rabu (25/7).

Menurut Jumhur, negara mengetahui persebaran TKI di luar negeri melalui Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu yang diberikan negara secara gratis ini memiliki microchip yang didalamnya berisi 50 lebih data identitas diri TKI.  "Setiap TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN sebagai identitas diri dan mekanisme perlindungan," tegas Jumhur.

Karena itu, lanjutnya, melalui Safari Ramadhan BNP2TKI di wilayah perbatasan Sumatera, BNP2TKI meningkatkan sosialisasi kepada TKI yang akan pergi bekerja ke Malaysia.

Di perbatasan, kata Jumhur, banyak TKI keluar masuk yang tidak berdokumen. Hal itu terlihat dari  sweeping (penyisiran) Direktorat Pengamanan BNP2TKI beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, tujuan sosialisasi di wilayah perbatasan Sumatera dimaksudkan untuk memastikan bahwa perlunya bekerja di Malaysia itu secara legal dan berdokumen. "Termasuk, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak imigrasi, kepolisian dan instansi terkait lainnya," tutur Jumhur.

Selain itu, lanjutnya, mereka yang sudah bekerja dengan dokumen lengkap di Malaysia diimbau  untuk tetap menginformasikan kepada kawan dan kerabat tentang pentingnya bekerja secara legal dan berdokumen.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang peluang pelaksanaan test Employment Permit System (EPS) TOPIK Korea di Medan, Kepala BNP2TKI mengatakan bahwa alasan pelaksanaan test di pulau Jawa karena dari sisi jumlah peserta di Jawa cukup banyak yaitu ribuan jumlahnya.

Karena itu, BNP2TKI mendorong pemprov, BP3TKI di Medan untuk meningkatlan jumlah pencari kerja ke Korea. Kalau jumlahnya yang ikut test ada 500 saja kita usulkan kepada HRD Korea agar di Medan bisa dibuka test tersendiri. "Soal penentuan tempat test itu kewenangan HRD Korea," pungkas. [E-8]