Kemnakertrans Gandeng NU dan Ormas Dampingi Keluarga TKI
Selasa, 22 Mei 2012 | 10:29

Muhaimin Iskandar [google]

Berita Terkait

• Kemnakertrans Siap Ladeni Gugatan Apindo di MA

• Posko THR Kemnakertrans Terima 84 Pengaduan di 2011

• Perekrutan PNS di Kemnakertrans Tak Ada KKN

• Kemnakertrans Tambah Pengawas

• Kemnakertrans, Kemenpera, dan Jamsostek Tandatangani MoU Rumah Untuk Pekerja

[JAKARTA]  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggandeng Nadhlatul Ulama (NU) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk mendampingi keluarga TKI yang ditinggal pergi jauh oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara sehingga keluarganya merasa tenang, tenteram dan tidak khawatir.  

Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Muhaimin Iskandar,  dalam siaran persnya yang diterima SP Senin (21/5). Hal  ini diungkapkan Muhaimin saat  melakukan sosialisasi slogan TKI "Jangan Berangkat Sebelum Siap" dengan keluarga TKI di Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (21/5).   

Anggota organisasi kemasyarakatan itu, kata dia, akan diminta untuk  melakukan penyuluhan, bantuan advokasi dan  pendampingan agar para TKI,keluarga TKI maupun TKI purna bisa segera mendapatkan solusi atas masalah tengah yang dihadapi.  

“Organsisasi kemasyarakatan ini juga akan dilibatkan dalam pelatihan wirausaha kepada keluarga TKI dan TKI purna, dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru bagi keluarga TKI maupun lingkungannya,” kata Muhaimin.  

Muhaimin mengatakan, secara nasional, pemerintah akan melakukan pengembangan pelatihan kewirausahaan di 38 kabupaten/kota  kantong TKI utama dari 159 kab/kota pengirim TKI di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri, dan menciptakan peluang kerja di desa-desa.    

“Nantinya mereka diharapkan tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri karena telah menemukan lapangan pekerjaan yang baru yaitu melakukan wirausaha mandiri di kantong-kantong TKI tersebut, “kata Muhaimin.  

Muhaimin mengatakan, para calon TKI juga disarankan untuk beralih ke pekerjaan di sektor formal yang antara lain dicirikan memiliki gaji memadai, memiliki hari libur, mendapatkan jaminan sosial dan berbagai hak dan kewajiban itu harus didasarkan atas kontrak kerja yang detil, jelas dan komprehensif.  

Muhaimin mengatakan,  memang masih ada permasalahan terkait dengan TKI namun pemerintah akan terus melakukan pembenahan dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI baik sebelum atau sesudah pemberangkatan.  

"Saya juga menghimbau agar tidak berangkat tanpa persiapan. Ada empat siap yang harus dilakukan yaitu siap fisik dan mental, siap bahasa dan keterampilan, siap dokumen dan siap pengetahuan negara tujuan," katanya.  

Kesiapan fisik dan mental disebut Menakertrans mutlak dibutuhkan karena pemerintah tidak akan mengijinkan pencari kerja yang sakit bekerja diluar negeri dimana pemerintah negara tujuan juga pasti akan menoak calon TKI yang memiliki riwayat sakit, apalagi penyakit menular.  

Sedangkan kesiapan bahasa dan keterampilan dibutuhkan karena banyak kejadian kekerasan disebabkan karena TKI tidak paham apa yang disampaikan majikannya. "Keterampilan kerja juga harus disiapkan sebaik-baiknya dan harus berijazah atau bersertifikasi," ujar Muhaimin.  

Kesiapan dokumen dibutuhkan karena selain merupakan tindakan kriminal, akan menyulitkan diri sendiri jika tertimpa masalah. Sedangkan kesiapan pengetahuan mengenai negara tujuan dijelaskan Menakertrans bahwa sebelum berangkat, calon TKI harus belajar seluk beluk negara tujuan seperti budaya, hukum maupun nomor-nomor telpon penting terutama perwakilan RI seperti KBRI atau KJRI.   "Kalau pengetahuan ini dimiliki, perlindungan akan lebih mudah dilakukan," ujar Muhaimin.     

Dijelaskan Muhaimin , Pemerintah juga sedang menyusun roadmap penempatan TKI yang antara lain menargetkan di tahun 2017 untuk menghentikan pengiriman dan penempatan TKI penata laksana rumah tangga hingga ke titik nol dan hanya mengirimkan yang bekerja di sektor formal.   "Sudah ada peningkatan jumlah TKI formal dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu 70 persen TKI bekerja di sektor informal, sekarang 45 persen bekerja di sektor formal. Suatu hari nanti TKI harus semuanya formal," kata Muhaimin.  

Saat ini ada sekitar 6,5 juta TKI yang bekerja di berbagai negara antara lain di Malaysia sebanyak 2 juta orang, Saudi Arabia 1,5 juta dan di negara-negara lain seperti Hongkong, Korea atau Jepang sebanyak 3 juta. Sedangkan uang yang dikirimkan dari para TKI ke keluarga mereka di tanah air disebut Muhaimin mencapai Rp 60 triliun pada tahun 2011 lalu.  

 Lebih lanjut Muhaimin Iskandar mengatakan jumlah TKI yang bermasalah sangat kecil dibandingkan dengan yang berhasil yaitu hanya sekitar 1-2 persen dari total 6,5 juta TKI yang saat ini berada di berbagai negara.  

"Dari yang berangkat jadi TKI, cuma 1-2 persen yang bermasalah, jangan sampai yang tidak bermasalah jadi 'korban'. Banyak juga TKI yang berhasil," kata Muhaimin. [E-8]