SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

Kemenperin: Dampak BBM Naik Tak Signifikan ke Industri
Rabu, 5 Juni 2013 | 12:18

Ilustrasi BBM [google] Ilustrasi BBM [google]

[JAKARTA] Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan berunjung kenaikan harga BBM, pada dasarnya tidak berdampak signifikan terhadap struktur biaya produksi. Hal itu dimungkinkan karena sektor industri telah menggunakan BBM dengan harga pasar (non subsidi).

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ansari Bukhari, yang didampingi beberapa para pejabat eselon I di lingkungan Kemenperin, di Jakarta, Rabu (5/6).

Meski demikian, kata Ansari, kenaikan harga BBM bersubsidi akan sedikit berdampak langsung pada peningkatan biaya transportasi, sehingga akan berdampak pada sektor yang menggunakan jasa-jasa transportasi, termasuk sektor industri. "Namun tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan biaya produksi," kata Ansari.

Kenaikan harga BBM yakni premium 44 persen dan solar 22 persen memang akan berdampak langsung pada peningkatan biaya transportasi masing-masing sebesar 23,8 persen dan 11,9 persen. "Akan tetapi, kenaikkan BBM premium sebesar 44 persen hanya akan menyebabkan kenaikkan biaya produksi rata-rata sebesar 1,2 persen," kata dia.  Sementara itu, beberapa komoditi strategis seperti makanan dan minuman hanya naik sebesar 0,63 persen, semen sebesar 0,66 persen serta tekstil dan alas kaki masing-masing sebesar 1,54 persen.

Sedangkan kenaikan BBM solar sebesar 22 persen akan menyebabkan kenaikan biaya produksi rata-rata sebesar 0,6 persen. Beberapa komoditi strategis seperti makanan dan minuman hanya naik sebesar 0,31, semen sebesar 0,33 persen, serta tekstil dan alas kaki masing-masing sebesar 0,77 persen. Dengan demikian, kenaikan harga BBM baik premium maupun solar tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kenaikkan baiya produksi sektor industri.

Menurut Ansari, saat ini, kebijakan APBN 2013 masih mengalokasikan anggaran yang cukup besar terhadap subsidi energi seperti BBM. Sekitar Rp 193,8 triliun atau 11,5 persen dari APBN 2013 dialokasikan untuk subsidi BBM, dimana 50 persen dari subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20 persen orang terkaya di Indonesia. Sementara itu, hanya sekitar 2 persen dari APBN yang dianggarkan untuk Program Bantuan Sosial berbasis Rumah Tangga, seperti beras miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Oleh karena itu, kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi program yang tepat sasaran kepada kelompk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Ansari mengatakan, kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam jangka pendek akan diikuti dengan peningkatan harga yang akan menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat mempertahankan daya beli masyarakat kelompok rumah tangga miskin dan rentan tersebut.

Program jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), berupa pemberian dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM akan diberikan untuk jangka waktu lima bulan dengan besaran bantuan Rp 150.000 per bulan. "Program ini diharapkan mampu meminimalisir dampak psikologis yang dirasakan masyarakat atas pengurangan subsidi BBM tersebut," kata dia.

Sementara Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM), Euis Saedah, menambahkan, kenaikan BBM akan lebih terasa pada sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, industri fasyen. [E-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»