Kemendag Gali Peluang Ekspor Produk Hasil Laut ke Korsel
Kamis, 24 Mei 2012 | 18:29

Stan Indonesia di Hall Expo 2012 Yeosu, Korea Selatan. [SP/Marselius Rombe Baan]

[JAKARTA] Produk hasil laut Indonesia meraih perhatian komunitas bisnis Korea Selatan (Korsel).

Hal tersebut terlihat dari antusiasme para pengusaha Korsel saat mengikuti seminar bisnis bertemakan “Market Opportunity of Indonesian Marine Products In Korea” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada 21 Mei 2012 lalu di Yeosu, Korsel.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Pradnyawati, dalam surat tertulisnya yang diterima SP, Kamis (24/5), mengatakan, masalah keamanan berinvestasi serta kebersihan produk Indonesia menjadi perhatian utama sekitar 60 peserta seminar yang berasal dari Seoul, Busan, serta kota lain di Korsel.  

Ia mengatakan, investor Korsel semakin tertarik untuk mengambil bagian dalam program pembangunan ekonomi Indonesia. Investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti POSCO, Han Kook Tire dan CJ Group menjadikan Korea Selatan sebagai peringkat ke-7 investor ke Indonesia.

“Menjamurnya Lotte Hypermarket di Jakarta hanyalah satu bentuk nyata meningkatnya interaksi ekonomi di antara keduanya,” kata dia. 

Lebih lanjut, Pradnyawati menyampaikan, ekspor produk hasil laut Indonesia pada Januari 2012 adalah sebanyak 67.214 ton dengan nilai US$ 214.516.

Sebagian besar dari produk hasil laut Indonesia diekspor ke Thailand, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Sementara itu, Korsel berada di peringkat ke-9 dari negara tujuan ekspor kelompok produk ini dengan volume sebesar 2.386 ton senilai US$ 4,936. 

Salah satu produk hasil laut Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan di Korsel adalah rumput laut yang dapat diproduksi menjadi lebih dari 700.000 ton sebagai produk makanan olahan ataupun produk yang memilki nilai tambah lainnya.

Selain itu, produk perikanan juga memiliki peluang investasi yang besar di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, meskipun terhalang oleh infrastruktur yang masih terbatas. [E-8]