Kedelai, Potret Ketakberdayaan Negara
Senin, 30 Juli 2012 | 13:17

Harga kedelai naik memicu perajin tempe dan tahu di Jabodetabek melakukan aksi mogok [SP/Adi Marsiela]

Berita Terkait

• Harga Kedelai dan Daging Tak Stabil

• Kedelai Lokal Tidak Dikembangkan

• Indonesia Tanpa Kedelai Makin Perparah Asupan Nutrisi

• Pemerintah Dorong BUMN Buka Lahan Kedelai

• SBY: Kenaikan Harga Kedelai Bukan Keinginan Pemerintah

Dalam empat tahun belakangan ini tercatat tiga kali terjadi lonjakan harga kedelai. Setiap krisis tersebut, solusi jangka pendek menjadi senjata penenang. Persoalan mendasar untuk mewujudkan swasembada kedelai tidak pernah diwujudkan dan selalu menjadi slogan para elit negeri ini. Berikut ulasan wartawan SP Heri S Soba.  

Tekad dan janji pemerintah agar 2014 bisa tercapai swasembada kedelai bakal menjadi slogan dan isapan jempol belaka. Sebagaimana beras, jagung, gula, garam, ikan, serta buah-buahan tropis lainnya, kedelai pun bernasib sama dengan sejumlah janji tanpa solusi. Hampir setiap tahun persoalan yang sama terus berulang. Untuk krisis kedelai, tercatat pada Januari 2008 dan Februari 2011 juga pernah terjadi lonjakan harga akibat pasokan yang menipis. Ketidakberdayaan negara atas pasar menjadi persoalan mendasar yang berdampak pada ketergantungan impor dan fluktuasi harga.

Melonjaknya harga kedelai akibat pasokan yang terbatas menjadi bukti bahwa berbagai program dan upaya yang dirancang beberapa tahun lalu tidak efektif. Lonjakan harga kedelai yang berakibat pada meningkatnya biaya produksi tahu dan tempe tersebut sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Selama lonjakan itu pula, belum pernah ada solusi tepat dalam produksi dan tata niaga untuk mengatasi lonjakan harga kedelai. Ketergantungan Indonesia pada kedelai impor sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, produksi kedelai lokal hanya 851.286 ton atau 29 persen dari total

Indonesia harus mengimpor kedelai 2.087.986 ton untuk memenuhi 71 persen kebutuhan kedelai dalam negeri.  Pada 2012, total kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton. Jumlah tersebut akan diserap untuk pangan atau perajin 83,7 persen; industri kecap, tauco, dan lainnya 14,7 persen; benih 1,2 persen; dan untuk pakan 0,4 persen. Impor kedelai terbesar Indonesia dari Amerika Serikat dengan jumlah 1.847.900 ton pada 2011.

Kemudian, impor dari Malaysia 120.074 ton, Argentina 73.037 ton, Uruguay 16.825 ton, dan Brasil 13.550 ton. Anomali cuaca di Amerika Serikat dan Amerika Selatan menyebabkan pasokan kedelai pun turun dan harganya melonjak. Harga kedelai internasional pada minggu ke-3 Juli 2012 mencapai 622 dolar AS per ton atau Rp 8.345 per kilogram (kg) untuk harga impor di dalam negeri.

Harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tertinggi pada 2011, yaitu bulan Februari sekitar 513 dolar AS per ton atau harga paritas impor di dalam negeri sekitar Rp 6.536 per kg. 

Dengan harga kedelai impor yang menembus Rp 8.000 per kg menyebabkan para perajin tempe dan tahu terancam gulung tikar karena daya beli konsumen yang terbatas. Harga kedelai tersebut meningkat dari rata-rata Rp 5.500-Rp 6.500 per kg. Di tengah gejolak harga kedelai, perlu dipahami bahwa ada dua persoalan dalam pasokan kedelai, yakni produksi dan distribusi.

Untuk produksi, sekalipun banyak janji ada jutaan hektare (ha) lahan terlantar, Indonesia selalu kesulitan dalam ekspansi lahan sampai pada tingkat pemanfaatan. 

Dalam rencana kerja Kementerian Pertanian, untuk mencapai swasembada kedelai pada 2014, maka produksi harus mencapai 2,7 juta ton. Namun, upaya swasembada ini masih terkendala masalah lahan. "Swasembada kedelai memerlukan tambahan lahan minimal 500 ribu ha," kata Menteri Pertanian Suswono. Ioronisnya, rencana tambahan lahan yang pernah digagas dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tak pernah terwujud.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi kedelai dengan sistem tumpang sari dengan potensi lahan setara 200 ribu ha. Selain perluasan lahan, Kementerian Pertanian juga mengupayakan peningkatan produktivitas dari 1,3 ton per ha menjadi 1,54 ton per ha, pemberian bantuan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. 

Jika melihat kenyataannya, hampir semua rencana tersebut tidak berjalan optimal. Bahkan, ada beberapa rancangan program tidak pernah terealisasi dan hanya menjadi bahan kampanye rutin untuk menghibur para calon pemilih. Ironisnya lagi, rakyat Indonesia seakan “buta” atas manipulasi tersebut dan tidak pernah memberikan sanksi terhadap keasalahan yang dilakukan para pemimpin negara ini.            

Saat ini, jika berbicara soal kedelai pada tingkat petani, maka minat budidaya sangat rendah. Petani lebih memilih padi dan jagung dibandingkan kedelai yang minim insentif dan sulit dalam pemasarannya. Sebenarnya, faktor harga jual yang rendah pun menyebabkan petani enggan untuk menanam kedelai. Untuk itu, ketika harga kedelai melonjak justru lebih banyak disuarakan oleh para konsumen dan produsen tahu serta tempe.

Sebaliknya, petani justru berharap pada harga yang layak dibandingkan dengan rata-rata Rp 5.000 per kg di tingkat petani saat ini. Berbagai faktor yang kurang menunjang peningkatan produksi tersebut adalah akibat dari dibukanya keran impor kedelai sejak satu dekade silam. Indonesia pernah swasembada kedelai pada 1992 dengan proteksi. Tetapi setelah krisis moneter 1998, Dana Moneter Internasional (IMF) mendikte Indonesia agar tidak memberikan proteksi kepada kedelai.

Dengan konsumsi kedelai dalam negeri yang mencapai 1,9 juta ton per tahun, hal itu menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Dalam letter of intent (LoI) IMF, proteksi impor yang selama ini dipegang Badan Urusan Logistik (Bulog) harus dihapuskan sehingga impor bisa masuk. Awalnya, kemampuan impor kedelai Indonesia tidak terlalu besar karena kapasitas finansialnya terbatas, sedangkan produksi kedelai di negara-negara produsen berlimpah.

Sejak awal pintu impor dibuka, banyak fasilitas kredit ekspor yang diperoleh eksportir negara-negara produsen yang bekerja sama para importir lokal. Negara-negara tersebut memberi pinjaman tanpa bunga kepada Indonesia untuk impor kedelai, sehingga kemudian bisa dipasarkan di dalam negeri. "Seharusnya kita curiga kenapa bisa pinjam tanpa bunga.

Padahal bunga deposito saat itu mencapai 50-60% dan paling rendah 30%. Akibatnya, saat ini 70% kebutuhan kedelai dalam negeri dipenuhi dari impor. Kalau pemerintah dan pengusaha sudah akrab, apapun bisa terjadi," kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada Mochammad Maksum dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IV DPR di Jakarta, pada pertengahan Februari 2012 lalu.            

Sejumlah importir yang tadinya menikmati berbagai fasilitas kredit ekspor itu pun semakin lama berkembang dengan akumulasi modal yang terus bertambah. Secara bersamaan, kebijakan pemerintah tidak pernah dirancang untuk kepentingan jangka panjang sehingga menjadi kesempatan bagi para importir. Setiap ganti rezim dengan ganti menteri akan diikuti dengan program yang berganti-ganti. “Kondisinya akan semakin parah ketika program-program kementerian lebih berorientasi untuk kepentingan konstituen dan partai politik pendukungnya. Jangan heran jika Indonesia sulit mewujudkan kedaulatan pangan. Kalaupun tidak ada korupsi, program-program pembangunan pertanian diarahkan untuk kepentingan tertentu,” kata Direktur Eksekutif Institute for Sustainable Agriculture and Rural Livelihood (Elsppat) Daniel Mangoting.            

Dengan berbagai kondisi di atas, tidak heran jika lahirlah sejumlah miliarder hanya dengan impor kedelai. Segelintir importir tersebut menjadi sedemikian kuat sehingga sulit untuk dikendalikan karena menguasai sekitar 60% pasokan kedelai. Belakangan, para importir itu dicurigai sebagai kartel di belakang gejolak harga kedelai akhir-akhir ini. 

Importir kedelai yang tedaftar di Kementerian Perdagangan tercatat lebih dari 70 perusahaan. Namun, hanya nama-nama tertentu yang menjadi penentu pasok dalam skala besar. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan sejumlah importir besar tersebut, seperti PT Cargill Indonesia, PT Gerbang Cahaya Utama, PT Sekawan Makmur Bersama,  PT Teluk Intan,  PT Sungai Budi dan PT Gunung Sewu. Upaya SP mengkonfirmasi para importir tersebut belum bisa dilakukan sehingga tidak ada penjelasan yang lebih rinci. Kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina tercatat antara 200 ribu ton hingga 500 ribu ton untuk setiap perusahaan.            

Dugaan kartel tersebut sebenarnya masih harus dicari bukti obyektifnya. Namun, jika seorang Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saja sudah mengatakan, “jangan ada praktik kartel dalam kedelai impor”, itu berarti menunjukkan adanya indikasi kartel tersebut.  SBY meminta media bersama-sama lembaga swadaya masyarakat membantu pemerintah melakukan pengawasan atas bisnis kedelai. "Apabila kartel melakukan kejahatan, hukum harus ditegakkan. Saya berharap struktur perdagangan kedelai, terutama impor kedelai, bisa lebih baik. Jangan ada yang mendominasi impor kedelai," kata SBY seusai sidang kabinet bidang ekonomi, Jumat (27/7).            

Kartel juga dirasakan para perajin tahu dan tempe yang meminta pemerintah menghapus dugaan praktik itu dalam impor kedelai. Pemerintah dituntut mengawasi importir kedelai agar mau bersikap transparan. Namun, mampukah negara melawan kartel? Bisakah seorang SBY yang dikenal sangat propasar untuk melakukan intervensi negara dalam perdagangan dan produksi kedelai?

Sejauh ini harus diakui bahwa hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang menyentuh persoalan tata niaga kedelai yang pada praktiknya hanya dikuasai segelintir orang. Menurunkan dan menaikkan bea masuk (BM) hanyalah cara jangka pendek untuk mensiasati situasi darurat. Setelah itu, pemerintah kembali berkutat pada program peningkatan produksi. Praktik kartel yang sudah diketahui banyak kalangan elit bangsa ini, termasuk DPR pun, nyaris tidak mampu dicarikan solusinya. Pola yang mirip ada pada impor beras, gula, garam, dan produk impor lainnya.            

Sebenarnya, Indonesia mampu memproduksi sendiri berbagai komoditas pertanian yang terlanjur diimpor. Persoalannya terletak pada kemauan para pemimpin bangsa ini dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama bulan Januari-Juni 2011 menunjukkan bahwa impor pangan Indonesia mencapai 11,33 juta ton dengan nilai sekitar Rp 45 triliun. Komoditas impor itu bervariasi, seperti beras, jagung, kedelai, dan terigu. Angka tersebut menunjukkan betapa negara yang tergolong miskin anggaran ini, terpaksa menguras segala sumber daya untuk membayar komoditas impor yang seharusnya bisa diproduksi sendiri.

Anggaplah cukup Rp 4,5 triliun dari dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi dan berbagai program kepada petani kedelai hingga pascapanen, maka kedelai unggul di Grobogan, Jawa Tengah, yang mempunyai produktivitas hingga 4 ton per ha bisa menggantikan impor. Faktor produksi lahan, benih, tenaga kerja, hingga pasar ada di negeri ini, sayangnya para pemimpin bangsa ini belum ada yang mempunyai visi dan tekad membela kepentingan bangsa dan rakyat.  Lonjakan harga kedelai adalah salah satu bukti betapa bangsa ini akan terus bergantung pada produk impor yang menyengsarakan rakyatnya, tetapi para pemimpin dan elit negeri ini tenggelam dalam kesenangan sesaat selama berkuasa.