Jumhur: BNP2TKI Harus Jadi Pro Active Bureaucracy
Rabu, 22 Februari 2012 | 8:07

Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat

Berita Terkait

• BNP2TKI Lepas 110 TKI Ke Korea

• Pastikan Organ Tubuh Hilang, BNP2TKI Bujuk Keluarga Korban Mau Otopsi Ulang

• Sebanyak 105 Perawat Siap Diberangkatkan ke Jepang

• BNP2TKI Lepas 1.200 TKI Formal ke 18 Negara

• Cegah KKN, Pegawai BNP2TKI Tandatangani Pakta Integritas

 [JAKARTA] Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan institusi BNP2TKI harus menjadi kekuatan birokrasi yang proaktif (pro active bureaucracy) dalam melayani permasalahan TKI.

Selain itu, BNP2TKI juga tidak boleh mengabaikan penerapan budaya kerja yang berorientasi tata kelola pemerintahah yang bersih dan baik. Demikian disampaikan Jumhur saat acara penandatanganan “Pakta Integritas” Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pegawai BNP2TKI, Selasa (21/2).

Ia menegaskan, birokrasi yang proaktif dicerminkan dengan kehendak aparatnya untuk turun langsung menangani sekaligus melakukan jemput bola atas setiap persoalan yang dihadapi TKI, sehingga dapat dituntaskan secara cepat, tepat, dan memenuhi harapan publik atau TKI. 

Penandatangan itu melibatkan pejabat BNP2TKI mulai eselon IV hingga 1 serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat yang mewakili Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumhur mengatakan, untuk mencapai wujud kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif tidak cukup sekadar membangun komitmen atau melaksanakan kultur kerja berdasarkan prinsip clean government and good governance. Karena itu, diperlukan langkah-langkah proaktif dari seluruh aparaturnya agar kelembagaan birokrasi dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas. 

Dengan demikian, lanjut Jumhur, elemen birokrasi di BNP2TKI harus mampu menampilkan potret kerja yang proaktif tersebut, selain menghasilkan fungsi pelayanan institusinya yang benar dan kuat menurut kaidah tata kelola kepemerintahan yang bersih serta baik.

Dikatakan, pegawai BNP2TKI juga harus berani menunjukkan sikap kerja yang jujur guna terpenuhinya standar pelayanan TKI yang paripurna, tanpa menjadikan agenda TKI tersia-siakan, apalagi merugikan keberadaan para TKI. 

Ia menambahkan, para TKI dan keluarganya akan dapat terberdayakan maupun termartabatkan kehidupannya dengan pola kerja aparat BNP2TKI yang tanggap, yang utamanya dilakukan melalui model kerja jemput bola baik di tanah air atau di luar negeri. [E-8]