Laporan Khusus SP

Insentif Pangan dan Gejolak Pedesaan
Senin, 13 Februari 2012 | 13:18

Sebuah kolam renang dan tempat wisata yang dialihfungsikan dari lahan sawah di Pekalongan, Jawa Tengah, adalah bukti pemerintah sulit mengendalikan konversi lahan. Petani pun semakin tersingkir dari lahan miliknya karena tekanan kemiskinan.

Berita Terkait

• Teknologi Hyperspectral Dorong Ketahanan Pangan

• Indonesia dan WFP Kerjasama untuk Ketahanan Pangan dalam Negeri

• INA Geoportal Siap Dukung Ketahanan Pangan

• Persediaan Pangan di NTT Aman

Berbagai upaya dilakukan agar posisi sebagai importir pangan bisa menjadi pemasok pangan dunia. Potensi dan peluang itu ada, tapi hanya menjadi slogan ketika tidak ada keberpihakan yang jelas dari kebijakan dan para pimpinan pemerintahan. Berikut laporan wartawan SP Heri Soba.  

Pekan lalu, digelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2012, dengan menghadirkan ratusan pelaku industri pertanian, pemerintah, perbankan dan pihak terkait lainnya. Banyak isu dan wacana terkait pangan, mulai dari peningkatan produksi, pengurangan konsumsi beras dan peningkatan makanan lokal, pembiayaan pertanian, hingga insentif untuk food estate.   

Acara bertema Indonesia Feed The World (Indonesia Pemasok Pangan Dunia) tersebut boleh dibilang masih jauh dari kenyataan Indonesia sebagai pengimpor pangan saat ini. Potensi dan peluang itu sangat terbuka, tetapi sangat ditentukan oleh banyak faktor dan syarat. Ironi sebagai pemasok pangan dunia tersebut tidaklah, apalagi Indonesia masih jauh dari Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia sekalipun.  

Belum lagi jika membandingkan China, Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara maju lainnya. Sebaliknya, negara-negara tersebut cenderung menjadikan Indonesia sebagai pasar produk pertanian mereka. Buktinya, bisa dilihat dari sejumlah kasus proteksi dan subsidi berlebihan terhadap petani dan produk pangan masing-masing negara eksportir pangan.  

Sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia selaku penyelenggara JFSS tersebut dalam sejumlah kesempatan beberapa kali menguraikan perlunya membangun pertanian dengan mencontoh pola inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit. Bisa dimaklumi, sebagai pelaku sektor perkebunan skala besar, pola kelapa sawit adalah contoh yang bisa dikatakan “sukses”. Sekalipun, tidak semua pola tersebut berhasil dengan baik.  

Demikian juga peran dan posisi petani tidak selamanya berdaulat dalam arti yang seluas-luasnya karena prinsip perkebunan, termasuk food estate, sebenarnya bentuk lain dari kelanjutan mentalitas zaman kolonial alias cultuurstelsel baru. Food estate yang marak dikembangkan belakangan ini di Kalimantan dan Papua pun semakin digenjot dengan sejumlah skim insentif khusus dan fasilitas tax holiday 10 tahun dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan.

Selain desakan wacana mendukung food estate tersebut, Kadin juga memberi insentif pembiayaan usaha agribisnis skala kecil menengah melalui Palapa Fund senilai Rp 200 miliar.   Inisiatif pihak swasta tersebut adalah melanjutkan program pemerintah untuk menopang pertanian Indonesia seperti subsidi bunga, subsidi input dan sarana produksi. Sayangnya, masih ada persoalan dalam kepastian hukum kepemilikan lahan dan jaminan harga.  

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, guna menggenjot produksi pangan secara signifikan, usaha skala besar pertanian (food estate) perlu mendapat insentif khusus. Insentif tersebut tidak hanya menyangkut kegiatan budidaya, tapi juga pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan sebagainya.  

“Investor food estate akan diusulkan mendapat tax holiday sehingga mereka bebas pajak korporasi. Insentif akan diberikan bila investor membangun infrastruktur, seperti pelabuhan dan jaringan listrik. Dalam jangka waktu 10 tahun, misalnya, fasilitas itu jadi aset negara," ujar Hidayat dalam acara itu.  

Beberapa grup besar mulai merintis food estate seperti Sinarmas, Medco, Rajawali, dan Wilmar. Menurut Gita, BUMN juga akan dilibatkan dalam pembangunan food estate. Saat ini, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Uni Eropa sudah memberikan insentif untuk sektor food estate, termasuk insentif kepada para petani. Paling tidak, food estate juga menjadi solusi sementara bagi Menteri Pertanian Suswono agar tidak dipusingkan lagi dengan impor beras yang hampir menembus 2 juta ton/tahun saat ini.  

Dukungan kepada pengusaha, khususnya perkebunan, sejak beberapa dekade silam memang besar. Ironisnya, petani sebagai pelaku utama justru belum mendapat prioritas. Saat ini lebih dari 23 juta keluarga yang bekerja di sektor pertanian dan mayoritasnya miskin. Petani selaku produsen harus mendapat insentif berupa jaminan nonharga dan pembiayaan.  

Selain itu, karena usaha petani umumnya skala kecil, maka perlu pengorganisasian agar memiliki kekuatan besar dan skala usaha yang layak. Saat ini kebanyakan petani memiliki lahan sempit, rata-rata 0,3 hektare (ha).  Parahnya lagi, pengorganisasian yang seharusnya menopang petani justru hanya menjadi alat politik. Lihat saja Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pecah karena berebut kekuasaan.  

Mudah-mudahan dualisme itu menjadi persaingan memberikan yang terbaik bagi petani. Padahal, HKTI seharusnya berdiri di barisan terdepan ketika isu reforma agraria yang dilontarkan puluhan organisasi petani yang lebih berbasis di tingkat petani.   Insentif yang dibutuhkan petani adalah input dan sarana produksi, dengan harga yang terjangkau. Saat ini sarana produksi yang disubsidi banyak diselewengkan sehingga petani tetap membeli dengan harga mahal. Pemerintah perlu memberikan subsidi bunga kepada sektor pertanian sehingga perbankan tidak rugi ketika memberikan bunga rendah kepada petani. Masih banyak persoalan dalam membenahi pertanian, seperti penyediaan infrastruktur, energi, dan kepastian hukum terutama kepemilikan tanah.            

Bisa dimaklumi jika Bank Indonesia (BI) pun terus mendorong industri perbankan untuk membiayai sektor pertanian. Demikian juga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diharapkan mengucur ke sektor pertanian, selain sektor jasa.  

"Hingga saat ini sebagian KUR tersalurkan kepada sektor jasa. Untuk itu, ke depannya kita ingin mendorong ke sektor pertanian," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, pekan lalu.  

Dukungan-dukungan yang diberikan diatas adalah bagian dari upaya menopang industri pertanian skala besar. Dalam sejumlah kesempatan, Kadin senantiasa mencontohkan keberhasilan Brasil dalam menerapkan skema pembiayaan sehingga menjadikan produsen besar dunia untuk kedelai, tebu, dan peternakan. Di Indonesia, kisah sukses serupa terjadi pada komoditas kelapa sawit dengan pola inti-plasma sebagai kemitraan petani dan perusahaan. Sekitar 40% kebun sawit adalah perkebunan rakyat dan kini sawit menjadi primadona.  

Melihat produksi sawit nasional dan prospek industri turunan minyak kelapa sawit (CPO) maka sulit terbantahkan bahwa ada kontribusi bagi devisa perekonomian nasional. Banyak konglonmerat, atau setidaknya miliarder justru dari investasi kelapa sawit. Belakangan, investasi sawit semakin bergairah dengan pemain-pemain baru. Ada yang “mensinyalir” sebagian investasi baru tersebut adalah praktik pencucian uang para koruptor yang berkolaborasi dengan pimpinan pemerintahan daerah dan pengusaha-pengusaha baru.  

Memang pola inti-plasma menjadi salah satu alternatif yang juga disarankan dalam membangun peternakan di Indonesia Timur sehingga bisa menyaingi produsen sapi Australia dan Selandia Baru. Walaupun, belum menjawab persoalan mendasar bagi kesejahteraan para petani itu sendiri. Booming kelapa sawit dua dekade silam, termasuk perluasan pola inti-plasma dalam dengan transmigrasi seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi, ternyata tidak selamanya sukses.  

Ada sejumlah pelaku bisnis sengaja mengikuti pola itu hanya sekadar mendapatkan pinjaman lunak yang kemudian dialihkan untuk investasi lainnya. Persoalan lahan dan pengelolaan kelapa sawit ditinggalkan begitu saja. Pada saat bersamaan, petani dan masyarakat lokal seakan tergusur dari pola inti-plasma sehingga menimbulkan ketegangan baru. Persoalan agraria pun muncul ke permukaan, tidak hanya dalam investasi perkebunan, tetapi lebih luas karena petani semakin tergusur atas lahannya sendiri.   

Kasus pembantaian Mesuji, Lampung, dengan puluhan korban beberapa tahun silam adalah satu dari ratusan contoh atas bencana dari ketidakpastian lahan bagi petani. Masih banyak kasus serupa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua yang bakal meledak dan tinggal menunggu waktu karena rakyat kecil dan petani berusaha untuk mempertahankan diri. Tidak heran jika sosiolog pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Arya Hadi Darmawan akhirnya menuangkan aspirasinya terkait paradoks petani dan pengusaha, kemiskinan dan kapitalisme, ironi pedesaan dan kehilangan lahan, hanya untuk menjelaskan perlawanan dan anarkisme dari kaum tertindas belakangan ini.  

Benarkah keluhan seorang Arya Hadi yang sehari-hari juga menjadi peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB ini, sebenarnya suara batin rakyat jelata? Fenomena kekerasan di sejumlah desa belakangan ini tidak bisa dipahami dalam konteks investasi ataupun percepatan investasi pertanian sebagaimana dipelajari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ketika meraih gelar doktor dari IPB dan dipertanyakan oleh Arya Hadi.  

“Gejolak ini berakar kuat pada krisis pedesaan yang bertali-temali dengan krisis penguasaan sumber-sumber penghidupan (tanah, air, hutan, dsb). Sayangnya, waktu terlalu cepat dan anda tidak sempat berkenalan dengan sosiologi pedesaan,” demikian kutipan surat terbuka Arya Hadi kepada SBY yang beredar luas pada pertengahan Januari lalu.  

Krisis pedesaan itu sebenarnya bertali-temali dengan krisis kependudukan dan krisis ekologi yang menambah warna krisis pedesaan semakin kelam. Dalam suasana krisis yang kelam tersebut, rakyat menghadapi jalan buntu untuk memastikan jaminan hak-hak hidupnya. Jalan buntu yang lebih membuat frustrasi adalah tak ada jalan kemana harus mengadu karena negara [dengan seluruh perangkat] menjadi terlalu asing bagi mereka dan lebih suka mendengar bukan suara orang-orang desa, melainkan suara lain dari pihak yang selama ini berseberangan dengan orang-orang desa (suara pemodal yang berselingkuh dengan para rent-seeker negeri ini).  

Sejauh ini tidak ada tanggapan sedikitpun dari SBY soal surat terbuka Arya Hadi. Bahkan, para “dayang-dayang” SBY di lingkaran istana malah menginterogasi Arya Hadi sehingga untuk beberapa lama tidak mau bersuara menjelaskan lebih dalam soal surat terbukanya. Padahal, SBY mungkin malah senang karena ada usul saran atas disertasinya ketika meraih gelar doktor di IPB dengan berjudul "Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran, Analisis Kebijakan Ekonomi, Politik, dan Fiskal".

Saat itu, disertasi doktor pada September 2004 tersebut menjadi bagian dari kampanye pemilihan presiden (pilpres) SBY untuk mencari solusi atas persoalan pangan dan kemiskinan.  

Menurut salah satu dosen pembimbing doktoral SBY, yang juga guru besar IPB Bunasor Sanim, pemikiran-pemikiran SBY soal bangsa dan khususnya pertanian sudah bagus. Persoalannya adalah lingkaran para pembantunya yang kurang mendukung. Namun, Bunasor tidak menanggapi secara khusus terkait sejumlah fenomena dan gejolak pedesaan yang belakangan ini semakin kuat. Bunasor, Anny Ratnawaty, Joyo Winoto yang kini menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta sejumlah doktor IPB yang terlibat dalam disertasi doktoral SBY seharusnya menggali kembali pemikiran sang presiden agar tidak menjadi slogan semata dan kemudian terkubur bersama waktu. ***