SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 September 2014
Pencarian Arsip

Inpres 9/2013, Upah Didasarkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 3 Oktober 2013 | 14:11

Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah. [Dok. SP] Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah. [Dok. SP]

[JAKARTA] Upah minimum provinsi (UMP) kini harus dikaitkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas pekerja, dan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme penentuan UMP baru tersebut ditetapkan setiap 1 November dan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja. Inpres tersebut telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 September lalu.  

Berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (2/10), melalui Inpres itu, Presiden menginstruksikan Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Kapolri, para gubernur, dan para bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.  

Khusus kepada Menakertrans, Presiden SBY menginstruksikan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan bahwa upah minimum didasarkan pada KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimun provinsi/kabupaten/kota harus diarahkan kepada pencapaian KHL.  

Untuk daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kata Presiden, kenaikan upahnya dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya. Sedangkan besaran kenaikan upah provinsi /kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja.  

Presiden juga menginstruksikan Menakertrans agar berkoordinasi dengan menteri terkait untuk mengklasifikasikan kenaikan upah minimun tersebut. Kepada Menteri Perindustrian, Presiden menginstruksikan untuk menetapkan definisi dan klasifikasi industri padat karya tertentu dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan upah minimum.  

Adapun kepada Kapolri, Presiden menginstruksikan untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan upah minimum serta menjaga terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Melalui Inpres No 9/2013, Presiden meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimun berdasarkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional sebagaimana diinstruksikan Presiden kepada Menakertrans.  

Selain itu, gubernur harus menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak di seluruh provinsi setiap tanggal 1 November. Setelah UMP ditetapkan, gubernur harus menetapkan dan mengumumkan upah minimun kabupaten/kota. Dalam konteks itu, bupati/walikota harus menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.  

Gubernur juga wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan upah minimum.  

Menko Perekonomian diminta mengoordinasikan pelaksanaan upah minimum dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.   Dihubungi terpisah, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan  Transmigrasi (Kemnakertrans) Wahyu Widodo menuturkan, batasan UMP sudah ditentukan  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni mengacu pada KHL. "Inpres ini sifatnya menegaskan bahwa upah minimum harus mengacu ke KHL," ujar Wahyu, Rabu (2/10).

Menurut Wahyu, besaran KHL pun harus disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terkait penetapan dan pengumuman UMP yang harus dilakukan serentak per 1 November, menurut dia, sebenarnya sudah dituangkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.  

Menolak
Sementara itu, Ketua bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, Inpres tersebut meluruskan aturan yang selama ini sudah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003.  

“Presiden ingin menata kembali aparat penentu upah yang selama ini sudah keluar dari koridor. Poin-poin dalam Inpres sebenarnya tidak ada yang baru, karena sudah sesuai UU 13/2003. Hanya saja, selama ini ada kepala daerah yang dengan kreativitasnya sendiri menetapkan UMP di atas KHL sehingga memicu kekacauan,” kata dia.  

Di lain sisi, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Winarso tetap menolak Inpres No 9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum tersebut. Dia menilai Inpres ini merupakan intervensi pengusaha melalui pemerintah.  

“Buruh tetap menolak dan berencana melakukan mogok nasional pada 28-30 Oktober 2013. Inpres itu menunjukkan adanya intervensi pengusaha. Hal itu tentu tidak sehat, karena di saat yang sama buruh dimarginalkan,” kata dia.  

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13/2003, kata dia, penetapan upah minimum hanya melibatkan dewan pengupahan, yang kemudian ditetapkan oleh gubernur atau walikota.  

“Intervensi itu nyata lewat inpres tersebut. Padahal, penetapan upah minimum hanya urusan dewan pengupahan dan para gubernur/walikota. Karena itu, tak pantas Inpres itu ada,”ujar Winarso. [ID/H-12]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»