Indonesia Termasuk Negara Progresif Pamerkan Konstruksi
Selasa, 24 April 2012 | 15:00

Ilustrasi pameran konstruksi [google]

Berita Terkait

• Lomba Tulisan Konstruksi, Wartawan SP Juara II

• Baja untuk Konstruksi, Pilihan yang Tepat untuk Daerah Gempa

[JAKARTA] Indonesia termasuk dalam negara yang paling progresif dalam penyelenggaraan pameran konstruksi di dunia, sehingga menjadi pasar konstruksi yang besar dan diperhitungkan di dunia.
    
Demikian dikatakan Kepala  Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Goeritno Soekamto, di Jakarta, Selasa (24/4). Bambang mengatakan seperti itu dalam rangka ConBuild Mining Indonesia 2012 dan Renewables Indonesia 2012 yakni forum pameran dagang untuk mendiskusikan berbagai tren, teknologi serta potensi dan proyeksi industri konstruksi, gedung, pertambangan Indonesia dan Renewables Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, 2 - 5 Mei 2012.  
  
Bambang mengatakan, Indonesia menjadi progresif dalam pameran seperti itu karena Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas, kondisi geografis dan bentang alam yang bervariasi.
        
Selain itu, jumlah penduduknya termasuk kelompok negara berpenduduk tertinggi di dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan tingkat pertumbuhan wilayah perkotaan yang tinggi.
    
Dengan kondisi tersebut, produk konstruksi di Indonesia sangat bervariasi dari tingkat yang hanya memerlukan teknologi sederhana sampai dengan teknologi ultra tinggi.
    
Selain itu, Indonesia sering memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan hubungan antar bangsa dan negara di dunia, karena Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dunia dan kewajiban berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang lebih baik di masa yang akan datang.
   
Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah berperan aktif dalam pengembangan liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam berbagai fora di dunia.
  
Bambang mengatakan, liberalisasi perdagangan pada hakekatnya untuk meningkatkan kapasitas perdagangan global yang lebih lebih efisien tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing negara yang ikut serta dalam komitmen.
   
Pasar barang dan jasa di setiap negara anggota secara bertahap menjadi lebih terbuka disesuaikan dengan perkembangan kapasitas masing-masing negara.
   
Upaya peningkatan kapasitas perekonomian memerlukan suntikan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
   
Secara bertahap Indonesia melengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk menarik para pemilik modal berinvestasi di Indonesia.
   
Percepatan dalam penyediaan berbagai infrastruktur untuk mendukung kegiatan perekonomian menjadi prioritas program pembangunan di Indonesia.
  
Namun demikian, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut apabila dengan peningkatan volume pekerjaan yang besar, harus dilakukan dengan hati-hati.
  
Percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung dengan kesiapan sumber daya konstruksi, termasuk material dan peralatan konstruksi.
   
Bambang menegaskan, kegiatan pameran internasional itu merupakan bagian dari liberalisasi perdagangan dunia. Pemeran ini menyediakan beragam solusi teknologi dan sekaligus sebagai wadah best practice bagi pertemuan antara supplier-buyer dalam sektor konstruksi dan gedung yang akan membantu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia.
      
Menurut Bambang, percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia telah ditetapkan melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang didasarkan pada pendekatan "koridor ekonomi".
   
Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI adalah sebesar Rp 1.923 triliun. Kebutuhan tersebut diperhitungkan berdasarkan asumsi, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5 - 5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0 - 7,7 persen pada tahun 2014 diperlukan dana pembangunan infrastrastruktur 2010 - 2014 diestimasikan sebesar Rp 1.923 triliun yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 560 triliun atau 29 persen, APBD sebesar Rp 355 triliun atau 18 persen, BUMN dan BUMD sebesar Rp 341 triliun atau 18 persen, serta dari swasta sebesar Rp 345 triliun atau 18 persen.
   
Dalam hal ini masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp 324 triliun atau 17 persen.
   
Selaras dengan program tersebut, alokasi dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.
  
Pada tahun 2012, kata dia, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ditetapkan sebesar Rp 62,56 triliun. Dalam tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar pembangunan sebesar Rp 12,62 triliun, sehingga APBNP Kementerian PU meningkat menjadi Rp 75,146 triliun atau naik sebesar 29, 65 persen dibandingkan anggaran tahun 2011 sebesar Rp 57,96 triliun. [E-8]