‘Indonesia Connectivity’ Terwujud pada 2025
Selasa, 21 Februari 2012 | 11:16

Hatta Rajasa [Dok. SP]

[JAKARTA] Pemerintah optimistis keterhubungan antarwilayah Indonesia  atau  konektivitas Indonesia (Indonesia connectivity)  terwujud pada  2025. Saat itu, seluruh wilayah  Nusantara terhubung melalui  jalan lintas provinsi, tol, jembatan, jalur kereta api (KA),  penyeberangan, pelayaran,  dan jalur penerbangan.  

“Kami  yakin  seluruh wilayah  Indonesia terkoneksi pada  2025. Itu memang target pemerintah,”  ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa  di Jakarta, baru-baru ini.  

Menurut  Hatta,  untuk mewujudkan konektivitas Indonesia, pemerintah fokus mengembangkan kawasan timur Indonesia (KTI) melalui implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan itu untuk membuka  seluas-luasnya akses dan  potensi  ekonomi  KTI agar tercipta kesetaraan pembangunan.   

“Fokus utamanya  adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur, khususnya  di  koridor V dan  koridor VI yang  mencakup  Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB),”  papar dia.   

Pemerintah, kata Hatta,  telah menggiatkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur di KTI,   mulai  jalan raya, pelabuhan,  bandara,  hingga  sarana pendukung lainnya. Pemerintah telah menugaskan PT Pelindo (Persero)   memodernisasi dan membangun sejumlah pelabuhan di KTI, selain di  kawasan  barat Indonesia.  

Dia menegaskan, pemerintah sangat serius menggarap pembangunan infrastruktur di KTI.  Dana sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu sebesar Rp 30 triliun akan digunakan  untuk membiayai  proyek  MP3EI   dan  mempercepat konektivitas Indonesia.  

Hatta mengungkapkan,  selain membangun konektivitas di KTI, pemerintah  berencana  memodernisasi  fungsi pelabuhan yang selama ini mengalami stagnasi  akibat  berbagai keterbatasan. Pelabuhan-pelabuhan yang memerlukan peningkatan kapasitas dan modernisasi  antara lain  Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Dumai,  dan Belawan.  

Pemerintah, menurut Menko Perekonomian,  juga akan menambah jumlah  pelabuhan yang dikelola  unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Itu  sudah  kami identifikasi semua,” tutur Hatta.   

Secara terpisah, Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow  mengapresiasi  upaya pemerintah  membangun infrastruktur berbasis MP3EI di KTI.  “DPR akan terus mendukung, apalagi pembiayaannya tidak menggunakan APBN. Pemerintah kan menggandeng investor swasta,” kata dia.

Yasti meminta pemerintah  mengubah paradigma pembangunan.  Selama ini, pemerintah membangun infrastruktur berdasarkan permintaan (demand) atau  kebutuhan penduduk. Akibatnya,  aktivitas pembangunan terfokus di wilayah tertentu.  

Dia  mengemukakan,  seharusnya tidak ada dikotomi  timur  dan  barat, sebab skala prioritas kebutuhan  kedua wilayah itu jauh berbeda. Di Pulau Jawa, misalnya,  jalur  KA menjadi prioritas. Sebaliknya, di KTI, jalur KA bukan kebutuhan mendesak, karena yang diperlukan adalah ketersediaan  pelabuhan dan bandara.    Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto mengungkapkan,  Indonesia  dipastikan  siap menghadapi konektivitas antarnegara-negara Asean (Asean connectivity) yang diberlakukan pada 2015.   

 “Saat ini,  Indonesia connectivity sudah terwujud, meski  belum  secara fisik. Kalau sekarang digembar-gemborkan, itu hanya untuk menguatkan konektivitas yang sudah ada,”  ujar dia. 

Djoko menjelaskan,  menciptakan konektivitas antarpulau tak harus  secara fisik melalui pembangunan jembatan atau jalan antarpulau. Bisa pula secara nonfisik melalui moda transportasi  laut,  seperti kapal penyeberangan atau feri,  dan moda transportasi udara seperti pesawat. Sedangkan di dalam  pulau  bisa melalui  moda transportasi jalan dan  KA.   Pemerintah,  menurut Djoko,  berencana  menciptakan konektivitas fisik antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan membangun proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang ditargetkan bisa dibangun mulai 2014 dan beroperasi pada 2024. Namun, bukan berarti nantinya seluruh pulau  akan dihubungkan secara fisik dengan jembatan yang sama.

Dia menambahkan,  untuk menguatkan  konektivitas, Kementerian PU  fokus  pada pembangunan jalan di dalam wilayah atau pulau, baik jalan tol maupun nontol. Penguatan konektivitas juga dilakukan   Kemenhub melalui pembangunan bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan,  dan jalur rel KA.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, pemerintah menjamin konektivitas Indonesia menjadi prioritas ketimbang konektivitas Asean, meski  implementasi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung kedua konektivitas itu bisa dijalankan secara paralel.

Menurut Bambang, dalam implementasinya,  konektivitas Asean  akan diparalelkan dengan konektivitas Indonesia. Implementasi proyek Roll-on/Roll off (Roro) Network dan Short Sea Shipping dalam konektivitas Asean  akan dibarengi  implementasi proyek sektor maritim di Tanah Air dalam kerangka konektivitas Indonesia.

Program  sektor maritim  di antaranya  implementasi asas cabotage, peningkatan efisiensi di pelayaran,  peningkatan industri galangan kapal,   serta pengembangan 25 pelabuhan internasional dan tujuh pelabuhan curah khusus. [ID/H-12]