ICP Cenderung Turun, Harga BBM Bersubsidi Tak Akan Naik
Rabu, 11 April 2012 | 11:23

Ilustrasi ICP [antara]

Berita Terkait

• Polda Sita 118 Ton BBM Ilegal, Tangkap Empat Tersangka

• Masyarakat Panik, Konsumsi BBM Meningkat

• BBM Belum Diumumkan, Harga Kebutuhan Pokok Sudah Merangkak Naik

• Pedagang Pasar Kena Dampak Langsung Kenaikan BBM

• Harga Sayuran Bergerak Naik, Bumbu Dapur Masih Stabil

[JAKARTA] Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemungkinan tidak dinaikkan tahun ini. Pasalnya, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) cenderung melemah mulai 27 Maret lalu dan kemungkinan bergerak flat hingga beberapa bulan mendatang. Pergerakan ICP sangat dipengaruhi harga minyak mentah dunia. Jika ketegangan geopolitik di Selat Hormuz mereda atau berakhir, harga minyak dunia akan turun dan ICP pun mengikutinya. Namun, hal sebaliknya bisa terjadi.  

“Dalam jangka pendek atau satu hingga tiga bulan ke depan, jika gejolak di Selat Hormuz mereda, besar kemungkinan harga minyak dunia dan ICP cenderung flat atau sedikit melemah. Jika ini terjadi terjadi, pemerintah tak punya alasan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata pengamat migas Kurtubi di Jakarta, Selasa (10/4).  

 Apalagi, lanjut dia, dalam waktu dekat negara-negara Barat memasuki musim panas sehingga permintaan minyak mentah turun. Namun, memasuki musim dingin (Oktober-Desember), harga  minyak cenderung naik. Jika gejolak di Selat Hormuz mereda dan ICP turun, lanjut Kurtubi, persyaratan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak terpenuhi. Pasalnya, harga ICP saat ini belum naik sampai 15% dari patokan harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar US$ 105 per barel.  

Sementara itu, pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan 2012 menyatakan, “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”  

Kurtubi memperkirakan, sampai akhir tahun ini, rata-rata ICP bergerak pada kisaran US$ 110-135 per barel. Sedangkan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,  rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir harus mencapai US$ 120,75 per barel.  

Ia menjelaskan, faktor geopolitik berpengaruh hingga 60% pada harga minyak dunia. Sedangkan 40% dipengaruhi faktor fundamental, seperti musim dan permintaan. Sinyal bakal meredanya ketegangan di sekitar Selat Hormuz terlihat dari kesediaan Iran melakukan negosiasi nuklir dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman, yang direncanakan pada 14 April mendatang di Istanbul.  

Kurtubi menegaskan, meski DPR memberi kewenangan pada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, hal itu tidak bisa dilakukan jika persyaratan tidak terpenuhi. Jadi perlu diketahui masyarakat, terutama pekerja/buruh akan demo besar-besaran pada 1 Mei nanti untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi.  

Menurut dia, pemerintah perlu mempublikasi rata-rata ICP tiap bulan dan menyertakan publikasi harga minyak Platts (Singapura) dan RIM Intellegence Co (Jepang) yang menjadi patokan ICP. Cara penghitungan juga perlu dipublikasikan, termasuk alasan pemerintah mengacu pada harga minyak Platts dan RIM. Pemerintah pernah mengacu pada tiga sumber harga minyak untuk menghitung ICP, tapi kini cuma dua sumber.

Sebelumnya, Dirjen Migas  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Evita Legowo membantah rekayasa penghitungan ICP untuk menjustifikasi kenaikan harga  BBM bersubsidi.   Menurut dia,  pemerintah tidak bisa sembarangan mematok ICP setiap bulan. ICP  dihitung berdasarkan harga 50 jenis minyak yang diproduksi dari lapangan migas di seluruh Indonesia. Dari 50 jenis tersebut, delapan di antaranya menjadi acuan perhitungan (benchmark), yakni jenis Sumatera Light Crude (SLC), Arjuna, Attaka, Cinta, Duri, Widuri, Belida, dan Senipah Condensate. Formula perhitungannya adalah 50% dari patokan harga minyak RIM ditambah 50% Platts. Formula perhitungan ICP tersebut dievaluasi setiap  enam bulan. Itu sebabnya, ada kemungkinan formula ICP berubah per enam bulan.  

Menurut Evita, rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir belum mencapai 15% di atas patokan harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar US$ 105 per barel. Sejak Oktober 2011 hingga saat ini, rata-rata ICP adalah US$ 116 per barel atau 11% lebih tinggi dari asumsi tersebut.   Wakil Menteri (Wamen) ESDM Widjajono Partowidagdo menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar paling ideal Rp 1.500-2.500 per liter, sehingga harga menjadi Rp 6.000-7.000 per liter. Harga saat ini masih tetap Rp 4.500 per liter.  

“Dengan harga ideal itu, pemerintah juga masih memberikan subsidi Rp 3.000-4.000 per liter. Jika harganya ke level itu, dampaknya ke inflasi tak terlalu besar,” kata dia.

Ia menjelaskan, evaluasi atas harga minyak Indonesia masih terus dilakukan dan harga ICP saat ini belum naik sampai 15% dari patokan harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar US$ 105 per barel. Dengan demikian, belum ada hak bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.  

Widjajono mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menjalankan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), agar ada penghematan konsumsi bahan bakar fosil itu. Konversi ini tidak perlu menunggu dibangunnya infrastruktur khusus seperti Stasiun Pengisian BBG (SPBBG). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada bisa dimodifikasi dengan teknologi tertentu untuk melayani pengisian BBG. Dia mencontohkan, di Surabaya sudah ada teknologinya, yang dinamakan Technic and Operation Director CNG. Teknologi untuk pengisian compressed natural gas ini dikembangkan pengusaha bernama Marsaid.  

“SPBGG milik pengusaha itu menjadi mother station, sedang nantinya SPBU menjadi daughter station BBG. Dengan metode itu, trailer berisi gas bisa ditinggalkan di SPBU. Di trailer-trailer itu sudah ada CNG dan SPBU tinggal menyiapkan dispensernya,” tutur dia. [ID/H-12]