BUMN Tak Berencana Beli Sukhoi Superjet-100
Kamis, 10 Mei 2012 | 15:32

Pesawat Sukhoi Superjet-100 [google]

Berita Terkait

• Dahlan Siap Bongkar BUMN Terindikasi Korupsi

• Dahlan: BUMN Tak Miliki Tiga Kekuatan Bakal Dihapus

• 25 BUMN Gelar Pasar Murah

• BUMN Komitmen untuk Beli Furniture Rotan Sekolah

• Perusahaan BUMN Harus Jadi Contoh Hubungan Industrial yang Harmonis

[JAKARTA] Kendati pesawat dengan kelas berpenumpang 100 sedang mengalami tren saat ini, namun Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan, pemerintah belum memiliki rencana sama sekali untuk pembelian pesawat Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia itu.   Sebab, kata dia PT Garuda Indonesia Tbk selaku maskapai penerbangan pelat merah sudah melakukan perjanjian dengan pihak Kanada untuk membeli belasan pesawat baru produksi Bombardier.  

“Garuda tidak membeli Sukhoi. Itu kan namanya pesawat kelas 100 seater, 100 tempat duduk. Pesawat jenis itu apapun mereknya itu akan menjadi tren sekarang untuk negara seperti Indonesia, yaitu bagaimana mengangkut penumpang 100 orang, itu efisiensi sekali. Nah, yang akan dibeli Garuda yang dari Kanada,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/5).  

Hal senada juga dikatakan Menko Perekonomian Hatta Radjasa. “Saya tidak tahu, yang jelas tidak ada dari pemerintah. Tidak ada pembelian karena kalau dari pemerintah itu umumnya BUMN. Garuda dan Merpati setahu saya planning mereka belum kesitu (Sukhoi),” jelasnya.  

Di sisi lain, terkait musibah Sukhoi, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pihak perusahaan Sukhoi belum melakukan proses perizinan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan penerbangan komersialnya di wilayah Indonesia. Padahal sesuai dengan pasal 38 UU Penerbangan, semua pesawat yang akan melakukan uji terbang harus mendapatkan ijin dan sertifikat kelaikudaraan dari pemerintah.  

“Iya belum sampai ke Kemenhub gitu. Tapi, kita siap. Kita sudah tau ada promosi,” imbuhnya.  

Dikatakannya, pihaknya sudah mengetahui adanya penerbangan promosi atau joy flight yang diadakan oleh Sukhoi, namun dia tidak bisa ikut campur karena itu masih berkaitan dengan persoalan bisnis. Sedangkan, jika persyaratan untuk terbang di Indonesia sudah dilayangkan maka pihaknya baru akan menurunkan tim untuk mengurusinya. [O-2]