Bulog Jangan jadi ‘Sapi Perahan’ Lagi
Selasa, 7 Agustus 2012 | 15:56

Berita Terkait

• Bulog Salurkan 527.668 Ton Raskin ke 17,48 Juta RTM

• Bank Mandiri Kelola Pembayaran Bulog

• Bengkulu Datangkan Beras dari Lampung 3.000 Ton

• Bulog Bengkulu Percepat Penyaluran Raskin 2011

[JAKARTA] Seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevitalisasi peran Perum Bulog masih disangsikan bisa terwujud. Hal itu membutuhkan grand design, dasar kebijakan, dan ketegasan pimpinan bangsa dalam mewujudkan perdagangan komoditas yang adil dan kedaulatan pangan.  

Sampai saat ini pemerintah dan kebijakannya belum mampu menghadapi tekanan liberalisasi pangan dan kebijakan kedaulatan pangan masih parsial. Untuk itu, revitalisasi Perum Bulog diharapkan tidak sekadar memindahkan persoalan dari monopoli dan kartel pelaku pasar serta menjadikannya sebagai “sapi perahan” para elite politik.  

Demikian Direktur Eksekutif Institute for Sustainable Agriculture and Rural Livelihood (Elsppat) Daniel Mangoting, aktivis jaringan petani internasional La Via Campesina Tejo Pramono, dan pakar ekonomi pertanian IPB Hermanto Siregar secara terpisah kepada SP di Jakarta, Selasa (7/8).  

Menurut Mangoting dan Pramono, selama Indonesia belum bisa menghadapi liberalisasi dengan melalui proteksi dan kebijakan domestik lainnya, maka sulit mengharapkan perdagangan komoditas yang adil dan berpihak pada petani dan konsumen. Selain itu, gagasan merevitalisasi Perum Bulog harus diikuti dengan konsep dasar dan acuan kebijakan yang jelas sehingga tidak sekadar memindahkan persoalan yang ada.  

Dalam jangka pendek, bisa saja langkah tersebut menjadi solusi yang tepat guna menekan kartel dan mengurangi monopoli. “Jangan sampai mengulang kembali kegagalan Bulog pada masa lalu. Dengan kondisi para elit bangsa dan sistem pemerintahan saat ini, bisa jadi Bulog hanya menjadi lahan korupsi. Perlu pembenahan secara menyeluruh,” kata Mangoting.  

Sementara itu, Hermanto menjelaskan revitalisasi peran Bulog dimulai dengan mengembalikannya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Departemen). Hal itu, untuk mencegah terkonsentrasinya perdagangan pada beberapa pelaku usaha besar saja. 

 “Bentuk yang terkonsentrasi atau cenderung memonopoli harus ‘diencerkan’ sehingga harga tidak dipermainkan. Ada satu hal mendasar yang perlu dilakukan yaitu terapkan UU anti monopoli atau penguasaan pasar oleh beberapa pelaku pasar (oligopoli) agar terjadi persaingan sehat,” katanya.  

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Perum Bulog menjadi penyangga  lima bahan pangan utama, yakni beras, gula, jagung, kedelai, dan daging sapi.  Kementerian Pertanian juga diminta bersinergi dengan kementerian terkait untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.“Saya sudah mengambil keputusan, Bulog akan direvitalisasi.  

Bulog ditugasi kembali untuk menstabilkan harga dan menjadi katup pengaman komoditas pangan,” kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (6/8).  

Rakor yang khusus membahas tentang pembangunan sektor pertanian itu dihadiri Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, serta jajaran kementerian lainnya.Menurut Presiden, langkah-langkah konkret menuju  revitalisasi peran Bulog  telah dibahas   sejak empat tahun lalu, ketika terjadi lonjakan harga minyak dan komoditas pangan lainnya, baik di tingkat global maupun nasional.  

Sejak 1998, Bulog hanya menangani komoditas beras, sedangkan komoditas lain diserahkan kepada mekanisme pasar. Kewenangan tersebut diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 19/1998 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).  

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap menjadi badan penyangga (buffer stock) dan stabilisator bahan pangan utama seperti beras, kedelai, gula, minyak goreng, dan jagung. Dia pun menawarkan dua pilihan untuk penguatan peran Bulog.

Pertama,  Perum Bulog kembali diberikan hak monopoli seperti sebelum kewenangan lembaga ini dipreteli oleh IMF.   Kedua, pemerintah serius membatasi ruang gerak swasta besar yang selama ini membentuk kartel atas komoditas pangan utama tersebut.Rencana revitalisasi Perum Bulog juga mendapat dukungan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sejumlah anggota DPR. KPPU telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerapkan kembali sistem buffer stock bahan pangan. KPPU yakin sistem buffer stock dapat meminimalisasi gejolak harga yang terjadi.   

Sutarto meyakinkan, Perum Bulog siap melaksanakan tugas itu karena didukung 1.751 unit di berbagai daerah yang masing-masing memiliki gudang, bangunan, dan tanah. “Perum Bulog saat ini juga didukung oleh 7.000 karyawan, 4.800 orang di antaranya berupa karyawan organik. Saat ini, Bulog juga menguasai onfarm, jaringan distribusi, dan jaringan ritel melalui Bulog Mart,” jelas dia.  

Selain merevitalisasi peran Bulog, Presiden mengingatkan para menteri untuk mewaspadai gejolak harga komoditas pangan dunia. Indonesia harus mampu mengatasi berbagai hambatan akibat perubahan iklim dan kemarau panjang.Mentan mengaku siap untuk melakukan investigasi kasus sapi ilegal. “Presiden sudah perintahkan bahwa ini wilayah-wilayah hukum nanti polisi yang lakukan investigasi dan jelas akan ditindak siapapun yang lakukan praktik ilegal,” kata Suswono. [ID/H-12/S-26]