Bangun Infrastruktur untuk Selamatkan Rakyat Miskin
Rabu, 21 Maret 2012 | 14:09
Iswahyudi Ashari [JAKARTA]Program bantuan langsung tunai masyarakat
(BLSM) seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan, untuk
membantu masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur lebih dapat melepaskan
rakyat dari kemiskinan dibandingkan memberi uang tunai secara langsung.
”Membangun infrastruktur pedesaan seperti memberi kail,
bukan ikan. Masyarakat miskin harus dibantu dengan membangun
infrastruktur agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang lebih
dalam,” kata Pengamat Ekonomi Iswahyudi Ashari kepada SP. Rabu (21/3)
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan
program lanjutan dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan setelah
pemberian BLSM berakhir. Jumlah penduduk yang berhak mendapat
bantuan seharusnya sudah lebih akurat, mengingat pemerintah
memiliki program serupa pada 2005 dan 2008.
Iswahyudi mengatakan, Pemerintah harus mampu menargetkan
sekitar 60 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan melalui program
pembangunan infrastruktur pedesaan. Mereka terdiri atas penduduk miskin dan
hampir miskin yang saat ini mencapai 12% dari populasi.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur
perdesaan seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan waduk merupakan
program yang mesti disiapkan pemerintah, bukan membagi-bagikan uang kepada
rakyat.
Iswahyudi mengemukakan, program
pembangunan infrastruktur perdesaan sebaiknya disinergikan dengan
Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia
(MP3KI) sebagai penopang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dia menjelaskan, untuk membiayai pembangunan
infrastruktur perdesaan, diperlukan dana minimal Rp 20 triliun.
Pemerintah harus berhemat untuk mendapatkan dana itu. “Bisa dengan melalui
pemotongan anggaran perjalanan dinas yang tahun ini mencapai Rp 18
triliun,” katanya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa
mengatakan, pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan,
jembatan, jaringan irigasi, dan waduk merupakan program yang disiapkan untuk
“menyambung” program pemberian dana bantuan langsung tunai
masyarakat (BLSM).
“Jadi, setelah BLSM tidak lagi diberikan, masyarakat
miskin dan hampir miskin tetap punya penghasilan karena mereka akan
bekerja membangun jalan,
jembatan, irigasi, dan waduk di perdesaan,” ujar Hatta.
Program BLSM yang dulu disebut bantuan
langsung tunai (BLT), bakal digulirkan selama sembilan bulan,
masing-masing kepala keluarga (KK) mendapat Rp 150 ribu per bulan.
Sebanyak 18,5 juta KK akan menerima BLSM, terdiri atas 30 juta penduduk
miskin, 30 juta penduduk hampir miskin, dan 14 juta nelayan.[ID/M-6]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
