SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 30 Agustus 2014
Pencarian Arsip

APBN Jebol Bukan Karena Subsidi BBM
Sabtu, 31 Maret 2012 | 8:27

Spanduk aksi demo tolak kenaikan BBM [tribunnews] Spanduk aksi demo tolak kenaikan BBM [tribunnews]

[JAKARTA] Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jebol bukan karena tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Itu dikarenakan, tambahan subsidi BBM hanya sebesar Rp 55 triliun apabila BBM tetap Rp4.500 atau Rp13,8 triliun apabila harga BBM Rp6.000.

APBN bisa jebol disebabkan karena adanya tambahan pengeluaran untuk cost recovery, PLN, dan BLSM yang besarnya mencapai Rp106,3 triliun. Selain itu juga karena usulan penurunan penerimaan pajak sebesar 25,8 triliun dan PNBP Gas sebesar Rp6,1 triliun.

Demikian pernyataan pengamat ekonomi Iman Sugema dan peneliti dari Megawati Institute M Islam pada diskusi ”Akuntabilitas Kenaikan Harga BBM” di Jakarta, Jumat (30/3).

Iman menegaskan APBN tidak akan jebol kalau pemerintah hanya memperhitungkan efek dari kenaikan harga minyak dunia terhadap besaran-besaran subsidi. Dikarenakan penerimaan minyak dan gas bisa mengkompensasi seluruhnya atas konsenkuensi kenaikan harga minyak dunia tersebut.

”Yang menjadi masalah adalah banyaknya sisipan atau susupan anggaran yang lain seperti cost recovery dinaikan sebesar 27, 7 triliun dan PNBP gas diturunkan 6,08 triliun. Hal itu mengurangi kemampuan untuk membiayai, padahal harga gas sedang meningkat dan peningkatan sejalan dengan harga peningkatan harga minyak dunia,” ungkapnya.

Karena itu, Lanjut Iman, tidak menjadi rasional memberi target yang lebih rendah PNBP-nya. APBN jebol bukan karena melulu beban subsidi yang ditanggung pemerintah, tetapi lebih besar dari itu adalah komponen-komponen pengeluaran dan komponen pendapatan yang lain. Komponen pengeluaran bertambah yang diluar subsidi BBM bertambah Rp 90 triliun kemudian komponen penerimaan yang turun sekitar Rp16 triliun.

”Jadi kalau hal itu dikontrol dengan baik, maka kita bisa menanggung semua beban subsidi BBM. Kalau demikian untuk apa pemerintah harus menaikkan harga BBM, apakah ingin bermaksud menyenggsarakan rakyat. Saya sarankan pemerintah melihat kembali angka-angka itu. Kalau perlu tak perlu ada RAPBN-P. Dengan besaran APBN tahun lalu juga sudah cukup,” tegas dia.

Baginya, rakyat tidak puas dengan pemerintah dan sudah lelah dengan polemik kebohongan. Mestinya pemerintah lebih bijak dalam menyikapi kenaikan minyak dunia. Kalau harga BBM dinaikkan, masyarakat menghadapi dua tekanan yakni menanggung kenaikan harga BBM dan daya beli melemah.

”Pemerintah hanya memikirkan diri sendiri tidak memikirkan masyarakat. Dari prinsip kebijakan publik, hal ini tak masuk akal karena tak ada dasarnya,” katanya.
Sementara M. Islam mengatakan perencanaan RAPBN-P 2012 kurang akuntabel karena disinyalir terdapat conflict of interest pemerintah atau kekuasaan didalamnya, terutama terkait masalah cost recovery dan BLSM.

”Kenaikan BBM saat ini tidak tepat karena proses second round effect pelemahan ekonomi yang mulai memasuki kawasan Asia timur pada akhirnya berimbas kepada menurunnya produktivitas sektor riil di Indonesia,” tegasnya.

Dikatakan, dengan celah fiskal yang ada, maka subsidi BBM tetap dapat tertalangi bahkan masih tersisa dari penerimaan negara sebesar Rp3,9 triliun. APBN tetap sehat walaupun ada tambahan subsidi BBM dan rakyat tetap terselamatkan.

Tambahan pengeluaran untuk cost recovery dan PLN serta target penerimaan pajak dikembalikan sesuai dengan APBN 2012, karena kenaikan BBM tidak ada maka BLSM dan subsidi angkutan umum tidak perlu dianggarkan.

”Terdapat anggaran selisih sebesar Rp17,1 triliun antara total anggaran subsidi dan rinciannya. Hal ini harus dijelaskan kepada publik,” jelas Islam. [H-15]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»