[JAKARTA] Kalangan internal Golkar menggagas pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dipercepat untuk menggusur Jusuf Kalla (JK) dari kursi ketua umum partai tersebut.
Gagasan itu muncul menyusul hasil penghitungan suara sementara yang dikeluarkan KPU dan hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan JK-Wiranto di posisi terakhir, di bawah Mega-Prabowo dan SBY-Boediono.
Fungsionaris Partai Golkar, Zainal Bintang menyatakan kekalahan dalam pilpres membuktikan kepemimpinan JK tidak berakar di Golkar. Kepemimpinan yang tidak mengakar itu membuka peluang JK didongkel dari pucuk pimpinan partai.
"Pascakekalahan ini, JK tidak memiliki taring lagi di Golkar dan kemungkinan besar Golkar kembali dilabuhkan ke koalisi Demokrat. Sudah pasti langkah 3A (Agung, Akbar, Aburizal) untuk merapatkan kembali Golkar ke Demokrat berjalan mulus. 3A bisa kembali bermain di dalam birokrasi dan menjaga kepentingan bisnis Aburizal," katanya kepada SP di Jakarta, Kamis (9/7).
Meski demikian, lanjutnya, 3A masih harus berhadapan dengan kubu Surya Paloh yang berupaya mempertahankan idealisme partai dengan menjaga jarak dengan pemerintahan SBY. "Surya akan mencoba membuat Golkar lebih berwibawa. Namun, apakah SBY akan membiarkan Golkar berada jauh dari koalisi Demokrat dan Surya Paloh tetap eksis di Golkar?" tanyanya.
Untuk itu, Zainal meminta kader Golkar memilih pemimpin alternatif di luar 3A dan Surya Paloh. "Kalau perlu pilihlah pemimpin muda yang mempunyai visi pembaruan dan perubahan serta tidak tinggal dalam cangkang pragmatisme tertentu," tegasnya.
Senada dengannya, Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh menyatakan munas dipercepat merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan partai. Sebagai ketua umum, JK harus meminta seluruh elemen partai melakukan konsolidasi secepatnya.
"Kalau tidak ada terapi, partai ini akan hancur. Kita perlu ada suntikan baru, apalagi Golkar tidak terbiasa berada di luar kekuasaan," katanya.
Jika tidak dilakukan konsolidasi secepatnya, Adnan khawatir elite-elite partai yang selama ini setengah hati mendukung JK-Wiranto melacurkan diri ke pemenang pilpres. "Jika sudah ada penetapan dari KPU, sebaiknya munas segera digelar. Saya yakin DPD-DPD se-Indonesia akan mendorong hal itu dan memberikan masukan ke Pak JK. Munas adalah jalan terbaik untuk memperbaiki partai," katanya.
Terlalu Dini
Sebaliknya, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Poempida Hidayatullah mengatakan terlalu dini jika ada DPD Partai Golkar yang menyuarakan munas dipercepat, karena proses perhitungan suara pilpres belum berakhir. Seyogyanya semua kader Golkar tidak terprovokasi hasil hitung yang sifatnya sebagai indikator dan tidak mengikat.
Hal yang sama disampaikan juru bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Indra J Pilliang. Menurutnya, usulan munas dipercepat menunjukkan libido kekuasaan yang sangat tingga dalam diri sebagian elite Golkar.
"Munas dipercepat sangat tidak etis bagi Golkar. Seharusnya tunggu hasil pengumuman resmi KPU. Lagi pula, Pak JK sudah menyatakan akan mundur sebagai ketua umum Golkar, terpilih atau tidak dalam pilpres," tegasnya.
Indra meminta elite Golkar tidak membuat hiruk-pikuk politik yang justru menganggu ketenangan rakyat. "Lebih baik munas tetap dilaksanakan Desember 2009 sesuai agenda yang telah ditetapkan. Semua elite Golkar harus taat asas," katanya.
Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kekalahan JK-Wiranto dalam pilpres membuat Partai Golkar tidak akan masuk pemerintahan. Walau mengaku tidak menjadi oposisi, Partai Golkar akan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kader Golkar di parlemen harus tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal yang sama juga harus dilakukan anggota dewan lainnya, termasuk dari koalisi parpol pemenang pilpres.
"Ke depan, jika Golkar menjadi lebih kritis di parlemen, jangan dianggap sebagai bentuk kemarahan terhadap lawan politik. Ini menunjukkan Golkar memang menjalankan salah satu fungsinya di parlemen, yaitu pengawasan. Kritis bukan berarti marah. Kita tidak boleh ngambek karena politik," tegasnya. [EMS/LOV/M-16]