Calon Menteri Kabinet Pemerintahan 2009-2014
Mardiyanto; Ahmad Mubarok; Sri Mulyani; Djoko Suyanto; Andi Mallarangeng
[JAKARTA] Mengacu pada hasil penghitungan cepat, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi capres terpilih pada Pilpres 2009, diminta tidak ragu lagi untuk segera memilih para calon men- terinya.
Pemilihan yang lebih cepat penting agar pemerintahan baru dapat bekerja lebih cepat dan efektif, serta melanggengkan kepercayaan publik yang kini sedang meningkat terkait kemenangan satu putaran. Demikian rangkuman pandangan sejumlah pengamat dan praktisi yang dihimpun SP, Kamis (9/7).
Peneliti LIPI Siti Zuhro meminta SBY selaku capres terpilih mengumumkan calon anggota kabinetnya sebelum pelantikan. "Komitmen seorang presiden dalam menjalankan pemerintahan akan datang, akan sangat terlihat dari anggota kabinet yang dipilihnya. Kita inginkan capres terpilih membuat tradisi baru dengan mengumumkan kabinetnya sebelum pelantikan sehingga rakyat lebih mudah mengetahui dibawa ke arah mana pemerintahan akan datang," katanya.
"Sudah saatnya buat Pak SBY berbuat lebih tegas, kongkret dan cepat. Kita dorong bisa umumkan kabinetnya sebelum pelantikan sebagai presiden," ujarnya.
Menurut Siti, nama-nama anggota kabinet yang penting dan ingin ketahui masyarakat adalah menteri-menteri ekonomi, mendagri, menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri pendidikan.
Mendagri, kata Zuhro, sebaiknya tak lagi berlatarbelakang militer tapi birokrasi sipil yang paham masalah daerah. "Pemerintahan akan datang harus bisa meneruskan agenda reformasi birokrasi dan desentralisasi menyeluruh ke daerah-daerah sebagai komitmen pelaksanaan otonomi daerah," katanya seraya menyebut Sri Mulyani sebagai sosok yang masih layak dipertahankan, bisa tetap menteri keuangan atau Gubernur BI.
Senada dengannya, ekonom CIDES Umar Juoro menyatakan, SBY tidak perlu ragu lagi untuk segera memilih calon menterinya. Penentuan calon menteri kabinet baru khususnya tim ekonomi harus segera diumumkan supaya agenda program-program ekonomi yang telah berjalan segera dilanjutkan.
"Tim ekonomi harus segera diumumkan supaya lebih jelas kerjanya, lebih cepat lebih baik, langsung tancap gas saja. Masih ada agenda-agenda ekonomi dari pemerintahan SBY yang harus dipercepat implementasinya antara lain kawasan ekonomi khusus, proyek 10.000 MW, proyek infrastruktur dan energi," katanya.
Menurutnya, SBY tak perlu mengeluarkan blue print baru tetapi melanjutkan implementasi agenda yang sudah ada. Komposisi kabinet adalah komposisi kabinet yang memberikan hasil. Untuk itu, SBY harus melakukan perombakan besar terutama di kementerian sektoral. Kinerja kementerian sekarang masih kurang memuaskan.
"Kenerja kementerian sektoral seperti pertambangan, industri dan pertanian tidak begitu bagus. Sangat penting siapa yang menduduki berdasarkan kredibilitas dan kemampuannya untuk menghadapi hambatan dari segi implementasi," tuturnya.
Khusus jabatan menteri keuangan, Umar berpendapat kinerja Sri Mulyani sudah sangat baik dan patut dipertahankan. Sayangnya santer terdengar kabar dia akan dipindahkan ke Bank Indonesia. "Menteri keuangan haruslah orang yang mampu mempertahankan akuntabilitas dan tranparansi kinirja keuangan," ujarnya sembari merekomendasikan sejumlah nama seperti Raden Pardede dan Kepala Bapepam-LK Departemen Keuangan, Fuad Rahmani.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani memaparkan, beberapa kriteria yang perlu dipenuhi calon menteri bidang ekonomi adalah memahami dan menghayati dinamika pasar agar kebijakan yang diambil responsif.
"Pertimbangan yang diambil bukan berdasarkan birokratis atau berkaitan dengan pandangan stabilisasi ekonomi makro. Kalau terlalu birokratis juga tidak akan terlalu match dengan kondisi pasar. Sosok yang ideal untuk duduk di kabinet adalah yang responsif dan mengerti kebijakan," tutur Hariyadi.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menambahkan, calon menteri yang akan duduk di pemerintahan 2009-2014 idealnya adalah sosok yang memiliki wawasan tentang industri. "Pentingnya wawasan tentang industri karena sektor itu yang mengambil banyak tenaga kerja. Termasuk juga wawasan agar kelangsungan industri tetap terjaga," katanya.
Untuk yang duduk di tim ekonomi, sambungnya, jangan datang dari partai. Harus ada evaluasi agar yang dipilih bersifat netral dan memahami kepentingan semua pihak. Selain itu, agar sosok-sosok di kabinet mendatang lebih memerhatikan masalah seperti infrastruktur dan listrik.
Setelah Hasil KPU
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi mengatakan, SBY sebagai presiden terpilih harus mengumumkan nama menteri-menterinya segera setelah penghitungan suara resmi KPU.
Menurutnya, pengumuman itu penting agar pemerintahan baru nanti dapat bekerja lebih cepat dan efektif. Untuk itu, SBY perlu secepatnya membentuk tim kecil yang terdiri dari dua atau tiga orang, yang dapat memberikan masukan untuk menentukan menteri-menterinya.
Terkait kriteria menteri, dia menyampaikan, kandidat menterinya yang standar-standar saja, seperti kompeten di bidangnya, kredibel, mau sungguh-sungguh, dan loyal kepada SBY. "Nah, ini gampang didapat dari kalangan profesional atau non partai," ujar Bachtiar.
Pengamat politik dari Universitas Nasional Alfan Alfian meminta SBY membuka nama-nama kandidat menteri sejak sekarang, sehingga publik bisa mengetahui dan memberi masukan.
"Pada 2004, SBY melakukan mekanisme seleksi tapi kesannya sangat tertutup. Mereka yang akan dipilih dipanggil ke Cikeas dan ditanya. Sebaiknya kali ini dibuka sehingga mencerminkan SBY sebagai pemimpin yang terbuka dan kabinet lebih ideal," tuturnya.
Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin juga menyatakan tak ada alasan bagi presiden terpilih untuk merahasiakan menteri kabinetnya. "Dengan membuka calon menteri, presiden akan mendapatkan penilaian dan masukan publik. Jangan sampai menteri-menteri yang ditunjuk berdasarkan balas jasa politik," paparnya.
Menurut Irman, komitmen mengumumkan bakal kabinet sebagai hal yang patut dilakukan. Namun secara etis, harus menunggu keputusan dan penetapan presiden terpilih oleh KPU. "Mengumumkan untuk menilai respon publik boleh saja, karena tidak memiliki kekuatan hukum," ujarnya.
Ia juga berharap presiden terpilih memprioritaskan kriteria calon menterinya. Syarat itu antara lain, mengutamakan profesionalisme, menghindari politik balas jasa. Serta dengan hak prerogratifnya harus tegas untuk mengeluarkan larangan rangkap jabatan menteri dengan jabatan kepartaian seperti ketua umum partai politik.
Terkait dengan itu, Ketua Perintis Pejuangan Kemerdekaan Indonesia Provinsi Papua, Peter Wona mendesak presiden terpilih mengumumkan nama-nama bakal calon menteri setelah pengumuman KPU tentang hasil pilpres . Pengumuman nama-nama calon menteri lebih awal agar masyarakat bisa ikut memberikan penilaian apakah yang bersangkutan cocok untuk memimpin departemen tersebut atau bisa diganti dengan orang lain. "Nama-nama yang diumumkan lebih dari satu, biar rakyat ikut menyeleksi," katanya.
Ditambahkan, soal menteri kabinet harus memperhatikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengutamakan kualitas bukan alasan politis. Rakyat asli Papua menghendaki menteri yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan mengurusi kepentingan politik dan kelompoknya. Kriteria lainnya, menteri-menteri kabinet harus bersikap nasionalis dan tidak sektarian.
Sementara itu, kubu pasangan SBY-Boediono belum bisa memastikan kapan akan mengumumkan kabinet yang akan mendukung kerja presiden lima tahun mendatang. "Pengumuman itu merupakan langkah strategis, namun kami belum bisa memastikan hal tersebut. Kami masih mengharapkan agar proses demokrasi berjalan apa-adanya," kata fungsionaris Partai Demokrat, Syarif Hasan.
Dikatakan, SBY dan koalisi Demokrat hingga kini masih menunggu hasil dari seluruh dinamika dan proses politik dan demokrasi yang berlangsung. "Semuanya masih harus menunggu pengumuman resmi KPU. Kami juga masih berkonsentrasi pada kinerja kabinet sebelum pergantian, hingga nanti jangan ada yang merosot jauh kinerjanya. Mengenai kabinet yang baru, saya kira terlalu dini kalau hal tersebut harus diumumkan. Tentunya akan mengganggu kinerja kabinet yang lama," sambungnya.
Ia menjelaskan, koalisi Demokrat merupakan koalisi yang setia dengan proses dan tahapan demokrasi sehingga tidak mau terburu-buru dan gegabah dalam mengumumkan susunan kabinet. "Semuanya pasti akan diumumkan pada waktunya. Bisa lebih cepat, semua itu tentunya bergantung perencanaan yang ada. Tentunya ini dikembalikan lagi ke SBY sebagai yang berhak," tandasnya.
Sementara itu, sumber SP menyebutkan, Andi Malarangeng yang sekarang menjabat juru bicara kepresidenan akan diangkat menjadi Sekretaris Kabinet (Sekab). Posisinya digantikan adiknya Rizal Malarangeng.
Menko Polkam dijabat Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI) dan Mendagri tetap dipegang Mardiyanto. [D-11/D-12/LOV/NCW/R-15/J-11/EMS/W-8]