ANTARA/Saptono
Ketua tim pemenangan pasangan capres cawapres JK-Wiranto, Fahmi Idris menjelaskan mengenai dugaan adanya pelanggaran pilpres ketika jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/7). Pelanggaran di beberapa wilayah itu nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu.
[JAKARTA] Pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto menemukan sedikitnya 33 pelanggaran di hampir seluruh daerah pada Pilpres, Rabu (8/7), dan dalam waktu dekat ini akan dilaporkan ke Bawaslu
"Data-data yang kami miliki cukup akurat, meski perlu diverifikasi adanya indikasi kecurangan. Yang pasti, satu atau dua hari ini akan kami laporkan ke Bawaslu," ujar Ketua Tim Sukses JK-Wiranto, Fahmi Idris di Posko Mangunsarkoro, Jakarta, Rabu (8/7).
Fahmi mengemukakan, beberapa temuan tersebut, misalnya di Tangerang ditemukan saksi yang telah menandatangani formulir C-1 (rekapitulasi). Padahal, pemilu belum selesai. Selain itu, ditemukan pula adanya jumlah antara yang tertulis di formulir C-1 dan yang terpampang di papan berbeda.
"Data-data ini harus diverifikasi lanjut. Bisa saja benar seratus persen, tetapi bisa juga salah seratus persen, dan pelanggaran itu hampir merata ditemukan di seluruh Indonesia," katanya.
Verifikasi dilakukan semata-mata agar pilpres berlangsung jujur dan adil. Sebelumnya, telah ada penandatanganan oleh KPU tentang adanya temuan DPT dengan nama ganda atau tak layak. Hal ini juga temuan yang patut diverifikasi. Kalau benar, harus ditindaklanjuti. "Temuan di berbagai daerah tersebut nanti kita kumpulkan," katanya.
Temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat dan dari Tim JK-Wiranto sendiri.
Ketika ditanyakan apakah temuan tersebut merugikan pasangan capres JK-Wiranto, Fahmi menegaskan, semua pelanggaran berdasarkan UU 42 /2008 tidak harus menguntungkan capres tertentu. Setiap pelanggaran tetap pelanggaran dan harus dilaporkan.
Ketika ditanyakan apakah indikasi kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis, Fahmi mengaku belum bisa mengambil kesimpulan. "Kita tak mau memperkeruh suasana," katanya.
JK akan tetap menjalankan tugasnya sebagai wapres hingga akhir masa jabatannya. "Beliau akan menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Beliau sangat komit," tegasnya.
Juru Bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Bambang Soesatyo mengatakan, kalau hasil penghitungan cepat itu benar, berarti presiden tetap SBY. Agak diragukan adanya perubahan mendasar. Lima tahun ke depan diperkirakan akan sama dengan lima tahun sebelumnya.
"Kita berharap saja pemerintahan baru bisa meningkatkan kinerja ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Langkah Hukum
Pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto akan mengambil langkah hukum terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilihan presiden (pilpres) kali ini. Proses pilpres kali ini masih jauh dari demokrasi.
"Kecurangan ini merata hampir di setiap provinsi, begitu banyak institusi pemerintah yang tidak netral. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap persoalan ini. Tim kami masih mengumpulkan data-data kecurangan," kata Prabowo di Mega-Prabowo Centre, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/7) malam.
Prabowo mengaku heran, mengapa DPT masih bermasalah, tetapi pilpres tetap dilakukan. "Kami sudah peringatkan dan mohon kepada KPU untuk terus menyelesaikan persoalan ini, tetapi tidak pernah ada jawaban dan perhatian sedikit pun dari KPU," tuturnya.
Penghitungan suara belum selesai, masih berjalan. Sebaiknya masyarakat sabar dan teliti menunggu semua surat suara masuk. Jangan terpengaruh oleh pembentukan opini sepihak seolah pilpres sudah selesai, ujarnya. [EMS/M-16]