[MEDAN] Pemerintah melalui Dinas Pendidikan diminta tidak melakukan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru untuk pelajar sekolah menengah atas negeri (SMAN). Pasalnya, untuk siswa dari kota lebih diprioritaskan masuk SMAN ketimbang calon pelajar dari pelosok atau desa.
"Pemerintah sendiri telah melakukan diskriminasi, membeda-bedakan antara anak sekolah dari desa dan kota. Kasus ini, kami temukan dalam penerimaan calon pelajar baru di SMA Negeri 5 Jl Pelajar, Kecamatan Medan Kota," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Roder Nababan kepada SP, baru-baru ini.
Menurut Roder, pola diskriminasi antara anak sekolah asal kota dan pedesaan ini kemungkinan besar juga terjadi di provinsi lain. Sekolah negeri lebih mengutamakan menerima calon siswa baru dari kota, dengan cara mendongkrak empat nilainya. Sementara calon siswa dari desa tidak diberlakukan sama sekali.
"Bila nilai total dari pelajaran ujian nasional sebesar 30, maka didongkrak menjadi 70 setelah mendaftar di sekolah negeri. Sementara itu, bila nilai total anak desa sebesar 30 tidak dibantu sama sekali. Anehnya, ini dibuat dalam selebaran yang ditempelkan oleh pihak sekolah, melalui dinas pendidikan," ungkap Roder.
Roder mencurigai, pola kebijakan dari pemerintah itu justru memberikan kebebasan pada pihak sekolah untuk melakukan pengutipan kepada calon pelajar baru sekolah negeri. Peluang ini lebih besar dilakukan pihak sekolah, karena dipastikan orangtua murid banyak yang menginginkan anaknya dapat memasuki sekolah negeri.
Beberapa poin-poin penting dalam selebaran yang ditemukan LBH Sekolah tersebut, yakni memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN), menyusun peringkat jumlah nilai SKHUN yang mendaftar dalam garis besar diterima 70 persen, dan pendaftar yang berasal dari SMP/MTS Kota Medan diberi tambahan nilai 4 pada jumlah nilai SKHUN. [AHS/L-8]