AP/ Sergei Grits
Komandan Kapal Induk Amerika Serikat (AS) US Coast Guard, John Moore (kiri) berjabat tangan dengan warga Georgia di Pelabuhan Batumi, Laut Hitam, Rabu (27/8). Kapal induk AS tersebut membawa bantuan kemanusiaan setelah Rusia menarik pasukannya dari Georgia.
etegangan yang terlihat terus meningkat antara Moskwa dan negara-negara anggota NATO, setelah intervensi militer Rusia ke Georgia, untuk membalas serangan militer Georgia ke Ossetia Selatan, 7 Agustus, diyakini tidak bakal berlanjut dengan adu kekuatan militer antara Rusia dan Barat.
Sekalipun kekuatan ekonomi Rusia sudah pulih dengan kepemilikan minyak dan gas melimpah, yang digunakan untuk membangun kembali kekuatan militer pascaruntuhnya Uni Soviet, pengamat pertahanan Soedjati Djiwandono menilai Rusia tidak akan berani perang terbuka dengan Amerika Serikat (AS).
Soedjati merujuk pada masa Perang Dingin, yang hanya diwarnai sejumlah insiden tanpa mengarah pada terjadinya perang terbuka. Apalagi saat ini, di mana penguasaan teknologi senjata nuklir bukan hanya oleh AS dan Rusia, melainkan juga negara lain, terutama anggota NATO.
Kemampuan militer Inggris, Prancis, dan negara NATO lainnya, diyakini pengamat militer Sri Yunanto, masih lebih besar dibandingkan kekuatan militer Rusia, bahkan semasa Soviet sekali pun. Dia menambahkan AS justru lebih khawatir pada Tiongkok, yang terus membangun diri, baik ekonomi maupun militer.
Soedjati dan Yunanto, sepakat AS masih lebih unggul dalam penguasaan teknologi senjata, dibanding Rusia dan Tiongkok. Sekalipun begitu, Barat juga dipastikan tidak bakal mau memulai perang terbuka dengan Rusia dan Tiongkok. Apalagi, dua negara itu punya posisi tawar yang tinggi, terkait dengan kepentingan Barat. Terutama, pengaruh Rusia dan Tiongkok pada negara-negara 'nakal' yang dijadikan musuh oleh Barat, seperti Iran dan Korea Utara.
Georgia memang mendapat dukungan Barat. Washington khususnya, yang mendorong agar negara-negara pecahan Soviet seperti Georgia dan Ukraina dapat bergabung dengan NATO.
Washington dan NATO mengkritik keras dan melakukan sejumlah langkah yang dimaksudkan sebagai sanksi bagi Rusia, seperti membatalkan kerja sama militer dengan Rusia dan mengancam Moskwa atas keanggotaan mereka di perkumpulan internasional seperti WTO dan kelompok delapan (G-8).
Tapi, hal itu dinilai tidak akan banyak berpengaruh, karena Rusia telah mengabaikan ancaman Barat, dengan mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara yang merdeka. Demikian menurut pengamat dari salah satu lembaga studi di AS, Janusz Bugajski, yang dikutip kantor berita Reuters.
"Negara yang memutuskan menyerang Georgia dan menguasai sebagian wilayahnya tidak akan bisa ditakuti dengan WTO atau G-8. Itu sudah lewat," katanya. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan Washington mempertimbangkan beberapa tindakan untuk Rusia.
Wood tidak mau menyebutkan beberapa tindakan itu, namun intervensi militer AS untuk membantu Georgia melawan Rusia tampaknya tidak akan jadi salah satu dari beberapa pilihan yang dipertimbangkan. Rusia sepertinya yakin AS tidak bakal mengirimkan kekuatan militernya, yang masih banyak ditempatkan di Irak dan Afghanistan.
Rusia paham dengan kekuatan AS dan NATO saat ini, dengan perang Irak dan Afghanistan, yang menghabiskan sumber daya ekonomi dan militer sangat besar. Ditambah, krisis politik di AS menjelang pemilihan presiden November mendatang.
Dimitri Simes, Presiden Nixon Center mengatakan jika Washington menerapkan sanksi bagi Moskwa sebagai balasan terhadap Rusia, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, akan menolak sanksi baru bagi Iran atas program pengembangan nuklir mereka.
Simes menambahkan jika Rusia merasa orientasi pada Barat bukan pilihan yang baik maka mereka akan mencari teman lain. "Dimulai dari Teheran (Iran) dan Caracas (Venezuela)," katanya.
Sikap tegas Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke Georgia, membalas serangan militer Georgia ke Ossetia Selatan, yang menewaskan tidak sedikit pasukan penjaga perdamaian Rusia, dinilai banyak pengamat sesuatu yang mudah diprediksi akan terjadi, setelah provokasi Barat di halaman Rusia.
AP/Sergei Grits
Pejabat Georgia (kiri dan kanan depan) membawa 12 tentara Georgia yang dibebaskan tentara Rusia di perbatasan Abkhazian dan Georgia, Kamis (28/8).
Rudal
Menurut Yunanto, Rusia berkepentingan untuk tetap menjaga pengaruhnya di negara-negara pecahan Soviet. Ulah Barat dengan rencana penempatan rudal di Polandia dan Republik Cheska, serta menjadikan negara-negara di perbatasan Rusia sebagai anggota NATO, bukan sesuatu yang sepele untuk Rusia.
Rusia juga telah memperingatkan AS, terkait rencana Presiden AS George W Bush untuk menempatkan rudal di Polandia dan Republik Cheska, yang dinilai akan menjadi ancaman bagi keamanan Rusia. Moskwa telah menegaskan diteruskannya rencana itu akan memicu perlombaan senjata.
"Pemerintahan Bush berusaha sangat keras agar Georgia bergabung dengan NATO," kata Simes. Mantan penasihat Presiden Richard Nixon itu menilai sikap Bush membuat Presiden Georgia Mikheil Saakashvili besar kepala dan mengira bisa sesukanya menyerang Ossetia.
Sejauh ini, Barat terus menyerang pengerahan militer Rusia dalam membalas serangan Georgia. Akan tetapi, mengabaikan keganjilan langkah Saakashvili dalam memutuskan penyerangan terhadap pasukan Rusia di Ossetia Selatan.
"Saakashvili mendapat semangat untuk menyerang pasukan Rusia di Ossetia, tapi jelas dia tidak pernah diberitahu, jika kau melakukannya maka tanggung sendiri akibatnya," kata Simes. Hal senada dikatakan Charles Kupchan, profesor bidang hubungan internasional di Universitas Georgetown.
Penulis buku Akhir dari Era Amerika, yang juga menjabat Direktur Studi Eropa di Dewan Hubungan Internasional AS itu menilai, kedekatan dengan pemerintahan Bush telah membuat Saakashvildi salah perhitungan.
"Saya kira Saakashvili menjadi terlalu dekat dengan AS dan AS terlalu dekat dengan Saakashvili. Itu membuatnya berpikir berlebihan. Membuat dia merasa Barat akan datang membantu jika dia terjebak dalam masalah," ujar Kupchan.
Ossetia Selatan telah terlibat perang sejak 1991, dalam upaya memerdekakan diri dari Georgia, setelah runtuhnya Uni Soviet. Sejak itu, Ossetia menjalankan sendiri pemerintahan dan mendeklarasikan kemerdekaannya sekalipun belum mendapat pengakuan dari negara mana pun.
Di antara masyarakat di Georgia dan Ossetia Selatan terdapat perbedaan etnis, di mana masyarakat Ossetia merupakan salah satu etnis yang berasal dari Rusia, sama dengan masyarakat di Ossetia Utara, negara republik otonom di bawah Federasi Rusia. Etnis Georgia di Ossetia Selatan menjadi minoritas, dengan kurang dari sepertiga total populasi.
Kupchan mengatakan pengakuan Moskwa atas Ossetia Selatan dan Abkhazia merupakan balasan atas tindakan AS mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia dan mengabaikan keberatan Rusia. Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam pernyataannya juga mengingat pengakuan Barat atas Kosovo.
Medvedev, Rabu (27/8), menegaskan dalam hubungan internasional tidak boleh ada penerapan peraturan yang berbeda bagi satu negara dengan negara lainnya. Pengakuan Rusia atas kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia, dibuat berdasarkan hukum internasional dan preseden yang terjadi.
Simes mengatakan Washington dan Moskwa bisa mengikuti formula Kosovo sebagai solusi atas status Ossetia Selatan dan Abkhazia, dengan penarikan pasukan Rusia dari wilayah Georgia lainnya. Menurut Soedjati, selama ini peraturan internasional memang kerap diimplementasikan sesuai kehendak negara maju.
Sedangkan, Yunanto menjelaskan, ketegangan akan berakhir dengan solusi yang menguntungkan Barat serta Rusia. Baik Barat, maupun Rusia tidak akan gegabah memulai perang terbuka. Apalagi, langkah yang dilakukan Barat tidak akan lepas dari pertimbangan kepentingan, nilai Georgia bagi Barat. [SP/Berthus Mandey]