SUARA PEMBARUAN DAILY

Pengembangan Wisata Bahari

Aturan "Entry Point" Diperlukan

Sp/Unggul Wirawan - Desa terapung suku Bajau di Kepulauan Wakatobi sering dikunjungi wisatawan.

[JAKARTA] Laut dan kepulauan Indonesia sangat berpotensi memberi kontribusi besar wisata bahari. Dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan yang tepat, wisata bahari mampu menyedot wisatawan mancanegara. Sayang, aturan tentang entry point belum bisa mengakomodasi minat wisatawan mancanegara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Destinasi Wisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Firmansyah Rahim di sela-sela seminar bertema Membangun Ekonomi Kelautan Melalui Pengembangan Pariwisata Bahari, yang diselenggarakan antara DPN Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo), dan Komisi Nasional (Komnas) Pariwisata Indonesia, di Batavia Sunda Kelapa Marina, Jakarta baru-baru ini.

Kelesuan sektor wisata bahari di Indonesia disebabkan lemahnya penataan sistem pengendalian dan pengawasan kegiatan wisata kapal, karena terlalu banyak titik masuk (entry point) ke perairan Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil. Selain itu, masih terlihat lemahnya pemahaman masyarakat menyangkut aturan-aturan dan kebijakan pengembangan pariwisata bahari.

"Seharusnya keluar masuknya kapal-kapal untuk menunjang wisata bahari Indonesia, ditangani secara profesional. Entry point ke tempat wisata yang tersebar terlalu banyak. Untuk ke depannya, paling lambat akhir tahun ini, melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata kita harus membatasi entry point," ucapnya.

Menurut Firmansyah, rencana beberapa titik seperti di Bali, Ambon, Kupang, Belitung, dan Kumai (Kalimantan Tengah) akan dijadikan titik keluar masuknya kapal-kapal layar seperti Cruise dan Yacht.

"Pembatasan itu sangat berguna untuk mempermudah mendeteksi kapal yang keluar masuk. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur juga akan lebih terpusat melalui jaringan online," tambahnya.

Kurang Didukung

Firmansyah juga menekankan, potensi perairan Indonesia kurang didukung karena pengembangan bidang kepariwisataan di Indonesia lebih bersifat terrestrial based daripada marine based. Dengan demikian, orientasi yang terjadi lebih kepada daratan daripada lautan. Selain itu, banyaknya titik masuk kapal-kapal layar dari dan ke Indonesia juga menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan wisata bahari Indonesia dewasa ini.

"Kebijakan ke arah marine based sangat kurang. Hingga menyebabkan tiga pilar pengembangan wisata bahari melalui kapal-kapal pesiar mewah, maupun kapal Yacht, selama ini dinikmati negara tetangga melalui agen-agen perjalanannya, yang notabene datang ke perairan Indonesia untuk berlibur," ujar Firmansyah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Aji Sularso merasa optimistis dengan kondisi geografis Indonesia. Dari data yang dikumpulkan, rata-rata kunjungan wisatawan bahari minimal menghabiskan waktu kunjungannya selama sembilan hari di Indonesia, dan mengeluarkan uang kurang lebih US$ 900 per hari per wisa- tawan.

"Bila dikelola dengan baik, wisata bahari Indonesia diperkirakan mampu menghasilkan sekitar dua miliar dolar Amerika per tahun. Jumlah itu berarti sepertiga di bawah sektor minyak bumi, yang mencapai enam miliar dolar Amerika per tahun," ujarnya.

Sebagai contoh, potensi lain seperti di kepulauan Wakatobi (Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko) perairan Sulawesi juga belum diberdayakan meskipun Wakatobi menyimpan pesona ekosistem terumbu karang terbaik di dunia. [YRS/U-5]


Last modified: 30/8/08