Kasdin Sihotang
ngar-bingar dunia politik mulai mencuat setelah genderang Pemilihan Umum 2009 ditabuh secara resmi beberapa waktu lalu. Terkait dengan itu, setiap partai politik sudah mulai sibuk menyiapkan diri untuk perhelatan tersebut. Persiapan itu mulai dari pengajuan calon legislatif (caleg) baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) hingga kesibukan mewacanakan calon presiden dan wakil presiden. Beberapa partai besar bahkan sudah mulai merancang strategi bagaimana memenangi pemilu nanti dengan mengembuskan wacana koalisi dan kerja sama.
Di antara calon anggota legislatif, muncul pula sejumlah figur baru. Sejumlah figur baru itu berasal dari kalangan artis. Masuknya nama artis menjadi fenomena baru dalam ranah partai politik akhir-akhir ini. Penyertaan sejumlah nama artis papan atas dalam daftar caleg disinyalir sebagai upaya partai politik untuk merebut simpati para pemilih. Dan penerimaan tawaran parpol oleh para artis ini ditengarai sebagian kalangan sebagai upaya imitasi dari para pendahulunya yang sukses dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sementara para artis turut meramaikan panggung politik, muncul pula sinyalemen meningkatnya apatisme politik (baca: golongan putih, golput) di kalangan masyarakat. Menurut prediksi berbagai analis politik, jumlah angka golput diperkirakan bertambah dalam Pemilu 2009. Titik dasar penyimpulan tersebut adalah fakta sejumlah pilkada yang menunjukkan tingginya angka golput.
Permainan Kotor
Penyebab utama meningkatnya jumlah warga yang golput dapat dipetakan dalam dua hal berikut. Pertama, repetisi permainan kotor dan inkonsistensi elite politik yang selalu menghantui perolehan kekuasaan. Artinya, dunia politik masih sarat dengan tindakan-tindakan amoral dari pemilu ke pemilu. Politik hanyalah alat untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompok elite politik.
Dalam keyakinan seperti ini, jelas-jelas rakyat hanya menjadi objek. Janji-janji manis yang digembar-gemborkan para elite hanyalah khayalan bagi masyarakat, karena setelah menduduki posisinya, para politisi justru melupakan rakyat. Hal ini semakin disadari oleh masyarakat secara luas. Karena itu, bagi mereka adalah sesuatu yang lebih baik kalau mereka tidak menggunakan hak pilihnya.
Kedua, korupsi yang gila-gilaan menghantui sejumlah elite politik. Melihat banyaknya kasus korupsi yang mencuat belakangan ini semakin meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa para elite politik tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan masyarakat secara nyata. Usaha mereka hanyalah untuk memperkaya diri sendiri dan golongan atau partainya. Ini tentunya juga menjadi alasan rasional bagi masyarakat untuk menggunakan haknya secara negatif, yakni tidak memilih alias golput. Jadi, praktik besar-besaran paradigma "machiavelianistik" menjadi sumber lain meningkatnya apatisme masyarakat dalam bidang politik.
Pertanyaan mendasar tentunya, apakah paradigma politik kotor seperti itu masih perlu dipertahankan? Dengan pertanyaan lain, masihkah relevan untuk meneruskan praktik politik yang buruk itu di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini?
Praktik busuk seperti itu sudah waktunya dihentikan. Inilah momen yang sangat tepat untuk meninggalkan paradigma politik seperti itu. Oleh karena itu, semua calon elite politik dan elite politik perlu melakukan refleksi, terlebih-lebih membuat komitmen bersama untuk memulai sebuah habitus baru dalam Pemilu 2009.
Secara kasat mata, kita sudah menyaksikan dampak negatif luar biasa dari praktik politik yang kotor itu, yakni kesengsaraan secara luas, ancaman humanisme di mana-mana, termasuk tentunya kesengsaraan bagi para elite politik sendiri yang menghampakan nilai-nilai etis.
Nilai Habitus Baru
Habitus baru yang perlu dibangun dalam politik adalah menempatkan politik sebagai ungkapan dari eksistensi kemanusiaan, bukan sebagai ungkapan kebinatangan. Ini sejalan dengan hakikat politik yang sebenarnya, sebagaimana didengungkan oleh para pemikir Yunani, antara lain, Aristoteles. Dalam bukunya Politics (1967), Aristoteles secara terang-terang menyatakan, politik merupakan perwujudan eksistensi manusia, karena di dalamnya para politisi mengurus kepentingan masyarakat. Justru inilah salah satu perbedaan manusia dengan binatang. Binatang tidak pernah bisa berpolitik, hanya manusia yang bisa berpolitik. Karena itu pijakan aktivitas politik ada pada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, konkretnya moralitas.
Tentunya habitus baru politik seperti itu hanya mungkin terjadi kalau semua elite politik menjadikan politik panggilan hidup yang sarat dengan pengorbanan dan kesukarelaan serta kepedulian sosial. Kalau kita menempatkan politik sebagai sebuah panggilan, maka tidak ada alasan lain untuk menjadikan dunia kekuasaan sebagai ladang pemerasan, pembantaian, dan penghancuran sesama, selain dunia perwujudan pelayanan bagi mereka.
Sebagai ladang pelayanan, maka tindakan setiap insan politik menjadi amanah perwujudan tanggung jawab moral terhadap hidup orang lain. Atas dasar ini, rakyat bukan lagi menjadi objek bagi elite politik, melainkan subyek. Bahkan, kehidupan merekalah yang menjadi fokus perhatian dan perjuangannya. Ia justru sadar tanpa dukungan rakyat, tidak mungkin ia menjadi elite politik. Rakyat sangatlah merindukan suasana seperti ini.
Tentu banyak orang skeptis akan perwujudan habitus baru ini. Namun, kita bisa berubah, karena kita diberikan potensi untuk berubah. Kita bukanlah makhluk statis, melainkan makhluk dinamis. Justru karena dinamika itulah kita bisa melakukan sesuatu yang baru. Terlebih-lebih kita manusia dibekali akal budi yang membuat kita mampu melakukan refleksi atas perbuatan dan kebiasaan. Hasil refleksi ini merupakan dasar untuk maju.
Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Ian Shapiro dalam bukunya The Moral Foundations of Politics (2003), calon elite dan elite politik perlu sepakat untuk mulai membangun politik pencerahan yang bersumber pada nilai-nilai moral, secara khusus pengakuan akan hak-hak dan manfaat tindakan bagi orang lain.
Dalam aras itu, aktivitas politik yang bersandarkan pada prinsip fairness, akuntabilitas, integritas para calon elite politik, dan kebebasan penggunaan hak setiap individu dalam penentuan pilihan dalam Pemilu 2009 sangat mendesak didengungkan bersama. Internalisasi habitus baru inilah yang mampu melenyapkan anggapan bahwa uang menentukan segala-galanya, termasuk dalam dunia politik, bahwa permainan kotor yang hanya bisa memenangi kekuasaan.
Peran ketua partai sangat besar untuk menyosialisasikan habitus baru bagi setiap calon elite politik yang diusungnya, di samping adanya kemauan, motivasi luhur, serta komitmen dari mereka untuk menempatkan politik sebagai sebuah perwujudan tanggung jawab terhadap rakyat dan berfungsinya secara maksimal semua perangkat politik. Kesepakatan bersama mewujudkan prinsip ini merupakan titik pijak keberhasilan Pemilu 2009.
Penulis adalah Dosen Filsafat di FE dan Staf Inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta