[JAKARTA] Restrukturisasi terhadap PT Merpati Nusantara Airlines sebagai salah satu maskapai penerbangan yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) masih berlangsung. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan untuk menyehatkan perusahaan tersebut.
Ketua Serikat Karyawan Merpati, Aries Munandar mengemukakan bahwa isu tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukanlah suatu hal baru bagi karyawan. Sebelumnya, telah dilakukan tiga kali program golden shake hand sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan.
"Hal yang terpenting adalah perusahaan harus diselamatkan. Jangan sampai berbagai upaya restrukturisasi yang dilakukan akan mengorbankan kepentingan karyawan," ujar Aries kepada SP, Jumat (8/8) di Jakarta.
Namun, terkait dengan akan dilakukan kembali restrukturisasi perusahaan, Aries menyatakan bahwa belum ada pemberitahuan secara resmi dari pihak manajemen. Untuk itu, karyawan masih menunggu hingga ada ajakan untuk duduk bersama dari pihak manajemen perusahaan dalam membicarakan tentang kondisi perusahaan secara transparan.
"Saat ini, kami masih akan berpegang pada surat perjanjian kerja bersama yag telah dibuat antara karyawan bersama-sama dengan manajemen. Dalam hal ini, serikat tidak hanya berjuang untuk karyawan saja, tapi juga memahami bahwa industri sedang dalam keadaan berat," tuturnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perusahaan Merpati, Purwatmo menyatakan, pihak manajemen telah mengeluarkan edaran tentang kondisi kritis yang dialami perusahaan. "Secepatnya akan dilakukan sosialisasi kepada karyawan dan juga penyampaian langkah-langkah yang sudah dikemukakan pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Merpati Bambang Bhakti, optimistis dengan rasionalisasi 1.300 karyawan dan suntikan kan modal dari pemerintah sebesar Rp 300 miliar, arus kas perusahaan nasional ini akan membaik dalam waktu tiga bulan setelah modal masuk.
Menurutnya, arus kas Merpati selama ini negatif kerena mengoperasikan sejumlah pesawat yang boros bahan bakar seperti pesawat 737 seri 200. Selain itu juga disebabkan rasio karyawan dengan jumlah pesawat tidak sebanding.
"Rasio pesawat dengan sumber daya manusia harusnya satu pesawat itu 50 orang, tapi di Merpati satu pesawat berbanding 100 orang. Untuk menyelamatkan Merpati semua harus berkorban," kata Bambang di Kantor Presiden Kamis (8/8).
Konsep Jelas
Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah Azwar Anas mengatakan, upaya penyelamatan Merpati yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah, sebaiknya tidak lagi setengah hati.
"Agar hal itu terwujud maka perlunya suatu konsep yang jelas sebagai langkah penyelamatan," tegas Azwar.
Ia melanjutkan, bahwa pemerintah harus menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan antara manajemen dan karyawan yang telah tertuang dalam perjanjian kerja bersama.
Menurutnya, cara pemerintah memilih untuk merumahkan karyawan tidak akan menuntaskan masalah yang terjadi di Merpati. [DMP/L-10