[WONOSOBO] Program keluarga berencana (KB) di Indonesia harus digarap secara serius agar tidak terjadi ledakan penduduk di masa mendatang. Hanya saja, pelaksanaan program KB harus tetap memperhatikan kaidah seperti perlindungan hak asasi bagi akseptornya.
"Karena itu, dalam pelayanan KB, perlu ada konsultasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin informal lainnya. Pilihlah metode yang tepat, lindungi hak asasi manusia, dan perempuan harus bebas dari kekerasan," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief dalam pencanangan Ikrar Kebangkitan KB Jawa Tengah, di Kabupaten Wonosobo, Kamis (31/7).
Dalam acara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional XV dan Hari Jadi ke-183 Wonosobo ini, Sugiri mengingatkan, KB bukan program pengendalian penduduk semata, tetapi juga program pengaturan kelahiran dan pengasuhan anak secara sehat dan manusiawi.
"Oleh sebab itu, angka kematian ibu melahirkan maupun anak harus diturunkan. Ini adalah misi kemanusiaan yang mulia dan hakiki, sehingga hukumnya wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Dia mengakui, pembangunan di bidang kependudukan dan KB adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak seketika dapat dinikmati. Pembangunan kependudukan merupakan investasi yang sangat penting artinya bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.
Rekor MURI
Sugiri juga memuji pelaksanaan program KB di Wonosobo yang bangkit lagi. Meski program KB meredup sejak era otonomi daerah, pelaksanaan KB di Kabupaten Wonosobo tetap mendapat perhatian besar penduduk setempat.
Pelayanan KB di daerah ini bahkan masuk dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan MURI diberikan setelah 3.076 akseptor baru menggunakan KB suntik (implant). Pemasangan KB suntik itu dilakukan secara serentak di tempat pelayanan yang meliputi sejumlah puskesmas, RSUD, serta mobil pelayanan kesehatan dan KB.
"Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan merupakan kegiatan pelayanan KB implant terbanyak secara serentak di Provinsi Jateng, Indonesia, bahkan internasional. Karena itu, BKKBN mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari MURI," tutur Sugiri.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ali Mufiz, juga mengapresiasi penghargaan MURI tersebut. Optimalisasi kebangkitan KB di Wonosobo ini, kata Ali Mufiz, merupakan langkah tepat. "Satukan gerak dan langkah dalam pelaksanaan program KB demi terwujudnya keluarga sejahtera dan generasi yang sehat di masa mendatang," ucapnya.
Menurut Kepala BKKBN Jateng, Sri Murtiningsih yang baru menggantikan Pristy Waluyo, saat ini jumlah penduduk Jateng mencapai 32 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,85 persen per tahun. Jumlah petugas lapangan KB di Jateng sebelum era otonomi 3.726 orang. Namun, akhir 2006 tinggal 3.115 orang. Satu orang harus melayani 3-4 desa, bahkan ada yang melayani 5 desa. [M-15]