emberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di negara-negara Islam perlu diperkuat, untuk mendorong kemajuan perdamaian di dunia Muslim. Pendapat tersebut disuarakan dalam rangkaian Konferensi Internasional Cendekiawan Islam ketiga (Third International Conference of Islamic Scholars /ICIS) yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Departemen Luar Negeri, Rabu (30/7).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perdamaian di dunia Muslim perlu diawali dengan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Islam adalah agama kemajuan dan pembebasan. Manusia, sesuai ajaran Islam, setara kedudukannya di hadapan Allah," ungkap Presiden Yudhoyono, dalam sambutan pembukaan, Rabu pagi. Kesetaraan peluang itu harus dapat dinikmati seluruh umat Muslim.
"Kita tidak dapat menolerir situasi di mana mayoritas umat Muslim merana akibat kemiskinan," ungkap Presiden, dalam konferensi yang dihadiri 350 partisipan dari 64 negara.
Mengacu UN Human Development Index yang terbaru, hanya sembilan negara di dunia Muslim yang masuk kategori negara-negara maju. Secara rata-rata, sekitar 40 persen penduduk dewasa di tiap negara Muslim masih buta huruf. Hampir 40 persen umat Muslim hidup di bawah garis kemiskinan. Jutaan warga Muslim hidup dengan penghasilan di bawah satu dolar per hari.
Negara-negara Muslim hanya memberikan kontribusi sebesar tujuh persen dari perdagangan antarnegara di dunia serta 13,5 persen untuk total perdagangan valuta asing.
"Kenyataan itu membuktikan negara-negara di dunia Muslim belum kompetitif dalam dunia yang terglobalisasi. Dari sisi ekonomi, kita masih jauh tertinggal," ujar Presiden Yudhoyono, dalam konferensi bertema "Upholding Islam as Rahmatan lil'Alamin: Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim World".
Resolusi Konflik
Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengungkapkan, sejak berakhirnya Perang Dingin, bantuan PBB bagi upaya negara-negara anggotanya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata sudah ditingkatkan. Tidak mengherankan, akibat komitmen itu, misi diplomatik preventif PBB meningkat hingga enam kali lipat dan untuk operasi perdamaian PBB naik empat kali lipat sejak 1990. Sejumlah besar konflik berhasil diakhiri, baik melalui mediasi langsung PBB maupun upaya pihak ketiga yang didukung PBB.
Misalnya, konflik di El Savador, Guatemala, Namibia, Kamboja, Mozambik, Tajikistan, Bougainville, Afghanistan, Sierra Leone, Burundi, serta konflik Utara-Selatan di Sudan.
"Sejak menjabat pada 2007, penguatan kapasitas PBB untuk pencegahan konflik serta langkah-langkah mediasi atau memfasilitasi resolusi, menjadi salah satu dari beberapa hal yang saya prioritaskan, termasuk melalui Mediation Support Unit yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB," ungkap Ban, dalam sambutan tertulisnya.
Diplomasi preventif PBB itu berjalan efektif berkat kerja sama dengan negara dan aktor-aktor di luar negara.
Laporan Human Security Report baru-baru ini menyebutkan, konflik bersenjata berkurang hingga 40 persen sejak 1992, sebagai akibat langsung meningkatnya kinerja PBB dalam pencegahan, penjagaan, dan pembangunan perdamaian. Dari sisi biaya, tentu saja pencegahan lebih efisien. Contohnya, bantuan untuk peran mediasi mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Kenya hanya membutuhkan biaya US$ 208.000.
Tidak bisa dimungkiri, keprihatinan kini tertuju pada dunia Muslim yang saat ini tengah dihujani berbagai problem. Banyak konflik di dunia saat ini terjadi antarumat Muslim itu sendiri. Padahal, mereka sama-sama menganut keyakinan yang mengajarkan cinta, belas kasihan, dan toleransi atas nama Allah.
Berbagai kelompok yang menyebut diri mereka sebagai umat Muslim kini justru melakukan pertumpahan darah kepada orang-orang tak bersalah, termasuk di kalangan umat Muslim sendiri, di berbagai tempat. Sebut saja di Palestina, Irak, Afghanistan, Sudan, Filipina Selatan, Thailand Selatan, serta di wilayah Balkan.
Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, konflik sebagian diyakini dipicu problem internal di negara-negara Muslim. Misalnya, buruknya hubungan antara Islam dengan negara, pemerintahan yang lemah, serta dampak-dampak proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi.
Sementara kalangan lain berpendapat, konflik di dunia Islam sebagian besar dipicu faktor-faktor eksternal. Misalnya, ketidakadilan sosial, warisan kolonial di masa lalu, serta perebutan sumber-sumber alam. Persoalannya, negara-negara Muslim dan rakyatnya tidak terwakili dalam anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).
"Seharusnya, anggota tetap DK PBB dengan hak veto yang dimilikinya menjadi penjaga utama perdamaian dan keamanan internasional," kata Hasyim. Tetapi, buktinya, tetap saja sekitar 20 persen penduduk dunia yang hidup di negara-negara Muslim tidak terwakili.
Optimistis
Meskipun konflik di dunia Muslim masih berlangsung, perdamaian diyakini baik Presiden Yudhoyono maupun KH Hasyim Muzadi tetap dapat diwujudkan. Apa- lagi, ada berbagai contoh perdamaian telah menghasilkan terobosan di dunia Muslim. "Saya tetap optimistis," kata Presiden Yudhoyono.
Contohnya, pemberontakan separatis MNLF di wilayah selatan Filipina berhasil diakhiri, menyusul proses perdamaian yang diperantarai Indonesia atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI) setelah konflik berkobar selama lebih dari 20 tahun.
Selain itu, kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang mengakhiri tiga dekade pemberontakan bersenjata.
"Saya yakin perdamaian di Aceh akan bertahan lama," kata Presiden Yudhoyono. Sebab, per-damaian di Aceh diciptakan dengan rekonsiliasi, pemerintahan yang bersih, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta pembangunan sosial dan ekonomi yang diupayakan dapat dirasakan masyarakat di wilayah itu. Tanpa faktor-faktor penting tersebut, perdamaian di Aceh tetap rapuh. [SP/Elly Burhaini Faizal]