[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyadap komunikasi anggota DPR, terutama yang menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu perlu dilakukan, mengingat banyaknya kasus suap yang melanda anggota Dewan, serta sinyalemen mafia minyak yang bergerilya di Senayan untuk menyuap anggota pansus.
Desakan itu disampaikan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Denny Indrayana, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Syarif Hasan, secara terpisah, Selasa (8/7).
"Pansus Hak Angket BBM adalah pertemuan mafia Senayan dan mafia minyak. Oleh karena itu, KPK harus mengawasi mereka dengan cara menyadap semua telepon anggota yang terlibat dalam Pansus," kata Denny.
Dia menambahkan, kewenangan DPR semakin kuat setelah amendemen UUD 1945. Namun, tidak sedikit anggota DPR yang terjerumus pada korupsi politik. "Kewenangan legislasi berubah menjadi jual beli pasal, pengawasan disalahgunakan menjadi jual beli lembaga perizinan, kekuasaan dimanipulasi menjadi makelar bagi turunnya proyek dan anggaran di pusat ataupun di daerah," ujar Denny.
Sementara itu, Ibrahim menuntut pembahasan hak angket dilaksanakan secara terbuka. Di samping itu, KPK juga diminta mengawasi kinerja anggota pansus, tak terkecuali dengan menyadap komunikasi mereka.
Senada dengan itu, Syarif Hasan mendukung desakan agar KPK menyadap anggota pansus. "Kalau KPK ingin menyadap demi mengontrol kerja pansus, silakan saja," katanya.
Namun, anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Gayus Lumbuun berpendapat, penyadapan sebaiknya dilakukan jika sudah ada indikasi anggota pansus yang menyimpang.
Satu Suara
Secara terpisah, anggota DPR dari FPDI-P Ramson Siagian meminta anggota Dewan untuk satu suara membongkar mafia minyak. "Sekarang DPR harus sepakat meminta pemerintah menjelaskan secara transparan data-data impor dan ekspor minyak. Kalau kita cermat memerhatikan data, misalnya untuk ekspor dan impor minyak, akan terlihat mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang mencurigakan," jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan jaringan mafia minyak sudah mengakar, sehingga butuh keberanian dan komitmen di kalangan DPR bila ingin memberantas.
Sementara itu, terkait dengan perkembangan kerja pansus, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso menegaskan, fraksinya akan bersikap pasif. "Artinya, Golkar tidak akan mengerahkan kekuatan merebut ketua pansus," katanya.
Terkait dengan desakan agar KPK proaktif mengawasi kerja Pansus Hak Angket BBM dan mafia minyak, Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bibid Samad Rianto mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi serta data-data akurat terkait dengan kebobrokan industri migas di dalam negeri yang diakibatkan praktik mafia minyak untuk melaporkannya ke KPK. "Sudah pasti, kami tidak akan tinggal diam dan akan mencari serta menyelidikinya," katanya, Senin (7/7) malam. [E-8/128/H-13/M-17]