elama tiga hari, 7-9 Juli, delapan negara industri maju yang tergabung dalam G-8, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Rusia, menggelar pertemuan tahunan di Chitose, Pulau Hokaido, Jepang. Bersama mereka, hadir pula delapan negara lainnya, yaitu Australia, Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.
Dua isu penting menjadi topik bahasan pada pertemuan tersebut, yakni upaya mengatasi krisis pangan dan energi. Krisis pangan diperkirakan bakal dialami sekitar 700 juta orang di negara-negara miskin. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri memperkirakan 850 juta orang terkena gizi buruk, karena kekurangan pangan.
Krisis pangan, dipicu pemanasan global yang berdampak pada pergeseran musim. Fenomena alam itu menyebabkan panen di sejumlah negara produsen pertanian, seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat, terganggu.
Di sejumlah negara lainnya, seperti Filipina Utara, Bangladesh, dan Myanmar, diterjang topan. Sementara itu, hama merusak tanaman pertanian di Vietnam, dan banjir menggenangi wilayah sepanjang Sungai Yangtse. Di Australia, kemarau panjang menerjang. Semua itu mengganggu stok pangan dunia.
Pada medio April 2008, saat pertemuan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agricultural Organization/FAO) di Roma, ekonom pertanian Usha Tuteja dari Universitas Delhi mengungkapkan, India kekurangan stok pangan setiap tahun.
Bagaimana dengan Indonesia? Dengan prediksi produksi gabah 58 juta ton, setara 35 juta ton beras, pada 2008, Indonesia diperkirakan terhindar dari krisis pangan.
Tiongkok yang memiliki 150 juta ton stok pangan, juga aman bila terjadi krisis pangan global. Dari jumlah 150 juta-200 juta ton produksi beras, Tiongkok memiliki cadangan 35 juta ton. Jumlah itu di atas ketentuan organisasi Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) yang mensyaratkan cadangan 17 persen dari total produksi.
Dana Penyangga
Sebelum pertemuan G-8 di Chitose, pertengahan April lalu, FAO dan PBB mengajukan dana penyangga US$ 500 miliar untuk mengatasi krisis pangan global. Prakarsa signifikan lainnya, yakni negara-negara penghasil pangan terbesar, seperti Thailand, Indonesia, Kamboja, Myanmar, India, Tiongkok, dan AS, menghentikan ekspor, untuk menjaga kebutuhan domestik.
Thailand malah mengusulkan kartel beras. Namun, usul itu ditolak, karena bisa membatasi kerja sama mengatasi krisis pangan global. Pengetatan ekspor negara-negara surplus pangan (beras, gandum, jagung, dan kedelai) tersebut justru menghambat aliran pangan ke negara-negara miskin di Asia dan Afrika.
Penulis Jason Overdorf mengutip para ahli pangan global mengatakan produksi pangan dunia hanya meningkat kurang dari satu persen per tahun, sejak pengenalan teknik pertanian selama Revolusi Hijau yang dimulai 1970. Meningkatnya konsumsi pangan menurunkan stok pangan dunia dari 37 persen menjadi hanya 17 persen.
Di negara-negara miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah, kebutuhan pangan merupakan komponen tunggal rumah tangga, yang menyedot 80 persen dari total belanja. Di negara-negara kaya, seperti Uni Eropa dan AS, kebutuhan pangan keluarga hanya 15 persen dari seluruh belanja mereka.
Perbedaan signifikan terjadi di negara-negara Afrika, seperti Sudan, Kongo, dan Kenya, yang impor pangannya hanya 2 persen pada 2007 dan 2008, namun dana yang harus dibayar sebesar 35 persen. Oleh karena itu, jika WFP tidak menerima dana penyangga darurat, sekitar 73 juta orang miskin dunia akan dilanda krisis pangan.
Kepala Institut Riset Padi Internasional (IRRI) di Manila, Robert Zeigler, seperti dikutip media AS baru-baru ini mengatakan, institusinya ketinggalan 15 tahun dalam penelitian, pengembangan teknologi, dan infrastruktur pertanian. Karena itu dia setuju dengan pernyataan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, yang menyatakan perlunya "kesepakatan baru untuk kebijakan pangan global."
Dalam bulan-bulan awal 2008, harga pangan melonjak 50 persen di pasar global. Pada Maret 2008, WFP mendeklarasikan lebih banyak dana untuk membantu stok pangan di negara-negara miskin di Asia dan Afrika.
Presiden Bank Dunia, menjelang pertemuan Roma, April lalu, juga mendesak negara-negara kaya menyediakan dana bantuan. Jika tidak, harus siap menerima risiko menanggung akibat kelaparan global.
Isu penting lainnya yang disoroti G-8 dan delapan negara lainnya adalah persoalan energi. Ancaman krisis energi global, ditandai dengan prediksi harga minyak mentah yang bakal mencapai US$ 200 per barel pada akhir 2008, akibat ulah para spekulan.
Untuk menekan lonjakan harga, produksi negara-negara penghasil minyak, baik yang tergabung dalam OPEC maupun non-OPEC, yang rata-rata 28 juta barel per hari harus dinaikkan lagi. Hal ini sudah dilakukan Arab Saudi. [Aco Manafe]