[JAKARTA] Menteri Pertanian, Anton Apriyantono mengakui, selama ini program pembangunan, khususnya pertanian, belum berbasis pada wilayah atau desa, namun berbasis proyek.
Menurut menteri di Jakarta, Selasa (7/7), kecenderungan pembangunan saat ini terpotong-potong berdasarkan komoditas, seperti hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, atau peternakan.
"Pembangunan mestinya berawal dari desa, terutama daerah miskin, namun memiliki potensi pertanian dan harus dilakukan secara terintegrasi (terpadu)," katanya.
Salah satu upaya pembangunan berbasis wilayah atau desa yang dilakukan Deptan, yakni melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program PUAP yang dilaksanakan mulai tahun 2008, rencananya menjangkau 10.000 desa per tahun.
Setiap desa akan mendapatkan dana Rp 100 juta untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). "Nantinya, diharapkan menjangkau seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 70.000 itu," katanya.
Pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun untuk kegiatan PUAP yang akan disalurkan kepada 10.000 Gapoktan di 33 provinsi, 388 kabupaten/kota atau 1.834 kecamatan.
Menurut dia, 10.000 desa PUAP berasal dari program lanjutan Deptan untuk 2.000 desa, usulan dari kabupaten/kota 6.113 desa, dan aspirasi masyarakat 1.888 desa.
Menanggapi penilaian bahwa program PUAP merupakan kegiatan berbau politik menjelang 2009, Anton menegaskan, ide pelaksanaan program tersebut didasarkan pada Gramen Bank yang dikembangkan di Pakistan dalam membantu petani.
"PUAP bukan program bagi-bagi uang. Yang Rp 100 juta ini hanya merupakan modal awal untuk kegiatan usaha pedesaan yang selanjutnya diharapkan berkembang," katanya. [L-11]