REUTERS/ Dadang Tri
Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta disambut Perdana Menterinya Xanana Gusmao setibanya di tanah air, 17 April silam setelah menjalani perawatan atas luka tembak yang dideritanya.
aporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang disusun bersama oleh tim Indonesia dan Timor Leste akan diserahkan pada penghujung Mei mendatang. Menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, penyerahan laporan tergantung pada jadwal yang disepakati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao serta Presiden Ramos Horta.
"Kinerja komisi sudah rampung. Laporan tersebut merupakan dokumen hasil konsensus bersama," ungkap Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dalam perbincangan dengan SP, di sela-sela penyerahan bantuan tsunami dari masyarakat internasional untuk warga Pantai Krapyak, Pangandaran, awal Mei.
Dalam penyusunan laporan akhir tersebut, baik Indonesia maupun Timor Leste bekerja sebagai satu tim guna memastikan tidak ada perbedaan pendapat menyangkut substansi laporan.
KKP dibentuk oleh Yudhoyono dan Xanana pada 9 Maret 2005 sebagai upaya mengikis luka-luka masa lalu terkait tuduhan pelanggaran HAM menjelang dan pascajajak pendapat 1999. Pembentukan KKP juga mengacu pada keinginan rakyat Indonesia dan Timor Leste untuk tetap melihat pada kebenaran dan semangat rekonsiliasi. "Kami tahu persis niat baik Timor Leste untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran HAM 1999 melalui proses rekonsiliasi. Tidak perlu ada keraguan," tandas Hassan.
Kesepakatan kedua negara juga menggarisbawahi bahwa KKP akan menjadi investigasi terakhir atas semua tindak kejahatan pada 1999 ketika Timor Leste masih merupakan provinsi ke-27 (Timor Timur).
Perbatasan
Di balik itu semua, secara umum hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste kian menguat. Selain kasus-kasus pelanggaran HAM, kedua negara juga masih menyelesaikan masalah perbatasan.
RI-Timor Leste sepakat untuk menuntaskan sepenuhnya perjanjian perbatasan darat. Sebanyak 97 persen perbatasan darat dengan Timor Leste sudah diselesaikan. "Sisa tiga persen diharapkan bisa selesai dalam setahun ini," ungkap Hassan.
Ia menyebutkan hambatan penyelesaian perbatasan bukan dimunculkan pihak Indonesia. "Gangguan stabilitas politik dan keamanan di Timor Leste membuat mereka belum siap. Maka diputuskan, oke, kita duduk lagi setelah situasi di sana pulih," kata menlu yang menjabat dalam dua kabinet, yakni Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-sekarang).
Di dalam penyelesaian perbatasan darat, faktor-faktor di luar Pemerintah Indonesia ikut menentukan. "Kita berhubungan dengan negara merdeka yang punya kedaulatan sendiri. Kita tidak bisa memaksa mereka masuk untuk duduk bersama," ujar Hassan. Namun, Indonesia optimistis masalah perbatasan darat dapat segera diselesaikan. Dari kunjungan PM Xanana terakhir (Rabu, 30/4) diperkirakan sisa tiga persen itu bisa diselesaikan dalam waktu setahun.
Penyelesaian perbatasan RI-Timor Leste merupakan bagian dari program prioritas menciptakan Indonesia yang aman. Penyelesaian tersebut akan berlanjut karena perbatasan termasuk program prioritas menciptakan Indonesia yang aman," tegas Hassan.
Banyak penggal perbatasan yang belum rampung disepakati dengan sejumlah negara tetangga, baik perbatasan darat, laut, batas landas kontinen, maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tetapi, memang sudah menjadi sebuah problem yang khas, negosiasi perbatasan sering alot dan memakan waktu lama. Contohnya, yang paling ekstrem, negosiasi batas landas kontinen membutuhkan 32 tahun. Bagi Hassan, sisa satu tahun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu akan digunakan untuk memaksimalkan capaian dari program lima tahun yang belum tuntas. [E-9]