SP/M Kiblat Said
Puluhan ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (14/5), berunjuk rasa sambil membawa peralatan dapur ke kantor gubernur Sulsel. Mereka menolak pemberian bantuan langsung tunai, karena tidak menjadi solusi bagi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka tetap menolak kenaikan BBM.
[MAKASSAR] Bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan 1 Juni 2008, menjadi pergunjingan yang marak di kalangan masyarakat miskin. Jaring pengaman rumah tangga miskin saat menghadapi pencabutan subsidi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), itu sangat berpotensi menimbulkan keributan.
Masyarakat yang berhak menerima hanyalah mereka yang telah masuk dalam daftar hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005, sedangkan jumlah keluarga miskin selama tiga tahun terakhir di Sulsel terus bertambah.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Bambang Suprijanto, Kamis (15/5) di Makassar mengatakan, pada tahun 2005 ketika jumlah penduduk Sulsel 7.511.247 jiwa, terdapat 594.966 rumah tangga miskin (RTM). Saat jumlah penduduk tahun 2006 mencapai 7.625.925 jiwa, RTM juga naik 14,57 persen, bersamaan tingginya tingkat inflasi yang melanda daerah tersebut sebesar 16 persen dalam setahun. Tahun 2007, RTM memang terjadi penurunan persentase, namun jumlahnya sangat tipis, sekitar 0,56 persen.
"Data penerima BLT jilid dua sudah kami serahkan ke 23 kabupaten dan kota di Sulsel, jumlahnya 594.966 RTM, sesuai pendataan keluarga miskin tahun 2005," ujarnya.
Untuk melahirkan data baru, BPS hanya akan melakukan validasi data pada September 2008. Berdasar pengalaman sebelumnya, semua daerah diwarnai keributan saat bantuan disalurkan, sumber keributan berasal dari angka statistik yang tidak valid dengan jumlah RTM. Seperti yang terjadi di Makassar, keluarga miskin menduduki kantor BPS. Semula, para lurah di daerah kantong kemiskinan yang menjadi sasaran, untuk mengalihkan aksi warga yang anarkis, para lurah mengarahkan warganya ke kantor BPS di Jalan Raching Centre dan menuduh sumber masalah ada di BPS.
Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pemerintah kota (pemkot) sudah melakukan verifikasi ulang data keluarga miskin sebelum BLT disalurkan. Masalahnya, pendataan warga yang berhak menerima kartu kompensasi bahan bakar minyak (KKB) dari 14 kecamatan di Makassar 2005 tidak valid, masih banyak warga miskin yang tidak dapat KKB.
Data BPS untuk pembagian BLT di Makasssar pada 2006-2007, tercatat 70.160 RTM, hasil verifikasi sementara BPS dari jumlah tersebut terdapat sekitar 6.000 RTM yang tidak layak menerima BLT, begitu juga jumlah RTM yang belum terdaftar masih cukup banyak. Selain di Makassar, daerah lain juga melakukan verifikasi untuk mencegah terjadinya reaksi dari kalangan masyarakat miskin.
Menanggapi pendataan ulang tersebut, Bambang mengatakan, tidak ada masalah sepanjang variabel tingkat kemiskinan yang digunakan sama dengan variabel yang digunakan BPS.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, rencana pemerintah pusat memberlakukan lagi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) berupa pemberian bantuan lansung tunai (BLT) kepada rakyat miskin, dinilai tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan dan akan menimbulkan masalah.
Program BLT itu sama sekali tidak membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, data kemiskinan dari BPS sering tidak akurat karena banyak masyarakat miskin tidak terdata. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon khawatir program BLT itu akan memicu persoalan baru akibat tidak akuratnya data yang dikeluarkan oleh BPS.
Wali Kota Blitar, Jawa Timur Djarot Saiful Hidayat menolak pembagian BLT kepada warganya yang tergolong miskin sebagai program kompensasi kenaikan harga BBM. Ia sudah menyiapkan alternatif pemecahan masalah akibat dampak dari kenaikan BBM, karena cara BLT dinilai sangat tidak mendidik dan tidak sesuai dengan harkat dan martabat bangsa yang berbudaya.
"Kita tidak ingin seolah- olah pemerintah pusat itu seperti sinterklas. Konsumen BBM itu bukan hanya orang kaya, tetapi juga mereka yang miskin yang harus merogoh sakunya lebih dalam untuk ongkos ojek dan angkudes," katanya. [148/149/151/AHS/ 152/141/143/153/146/070]