SP/YC Kurniantoro
Menko Perekonomian Boediono memperhatikan grafik perbandingan harga minyak tanah dan premium di tingkat lokal dan internasional seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5) malam. Sidang kabinet ini membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan langsung tunai sebagai program kompensasi kenaikan harga BBM. Pada Rabu (21/5) Boediono dilantik menjadi Gubernur BI.
Rakyat har udiberi informasi, sampai beberapa tahun ke depan, siapa pun presidennya, harga BBM tetap akan naik.
[JAKARTA] Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak akan menyelesaikan masalah penyediaan energi dalam negeri dan anggaran negara. Sebab, harga minyak mentah akan terus meroket. Jika lifting atau produksi minyak mentah tidak ditingkatkan, pemerintah akan terus dipusingkan, antara lain oleh masalah harga BBM bersubsidi.
Pengamat perminyakan Kurtubi, Kamis (15/5) mengungkapkan, salah satu penyebab kenaikan harga BBM adalah lifting minyak sangat rendah. "Mau dinaikkan berapa persen pun, persoalan belum selesai. Kalaupun dinaikkan 100 persen, pemerintah tetap harus waspada sebab harga minyak dunia akan tetap tinggi, sementara produksi minyak nasional di bawah satu juta barel per hari," katanya.
Rencana kenaikan harga BBM 30 persen ditetapkan dengan asumsi harga minyak mentah US$ 110 per barel. Pada level ini pun, subsidi premium masih sekitar Rp 2.000, minyak tanah sekitar Rp 7.500, dan solar sekitar Rp 3.500 per liter. Dengan harga minyak mentah yang saat ini sudah di atas US$ 125 per barel, subsidi BBM diperkirakan di atas Rp 240 triliun. Ditambah subsidi listrik Rp 80 triliun, total subsidi akan di atas Rp 320 triliun.
Fakta ini mengisyaratkan, selain menaikkan lifting minyak mentah, pemerintah harus mengimplementasi serentak diversifikasi energi, efisiensi Pertamina dan PLN, serta gerakan hemat energi di berbagai lini. Selain itu, dana subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang menggerakkan ekonomi dan memiliki efek berganda tinggi, seperti pembangunan infrastruktur lewat proyek padat karya.
Terkait hal tersebut, konsumsi penjualan BBM bersubsidi jenis premium selama kuartal I tahun ini melebihi kuota 2 persen, dengan lonjakan konsumsi hingga 10 persen. Hal itu dipicu pembelian besar-besaran oleh masyarakat menjelang realisasi rencana kenaikan harga BBM, serta terus naiknya harga BBM nonsubsidi, seperti pertamax dan pertamax plus, sehingga banyak konsumen yang beralih ke premium. Pertamina memperkirakan, pada akhir tahun, konsumsi BBM bersubsidi bakal melebihi kuota 35,5 juta kiloliter.
Menurut Kurtubi, saat ini menaikkan harga BBM adalah keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Apalagi, dia memperkirakan, sebelum akhir 2008 harga minyak dunia berpeluang besar tembus di kisaran US$ 150 per barel.
Selain menaikkan harga BBM, dia mendesak pemerintah serius menjalankan beberapa kebijakan terkait sektor migas. Di antaranya, menggenjot produksi minyak nasional yang tidak hanya mengandalkan dari lapangan-lapangan yang sudah berproduksi. Selain itu perlu memperbaiki iklim investasi migas.
"Kita hanya mengandalkan produksi dari lapangan tua. Cadangan minyak di perut bumi Indonesia masih besar, tetapi tidak ada temuan baru. Selama produksi minyak kita di bawah 1,3 juta barel per hari, persoalan BBM mustahil teratasi. Sedangkan, untuk mendapatkan produksi 1,3 juta barel per hari itu dalam beberapa tahun ke depan pun masih mustahil. Rakyat harus diberi informasi, sampai beberapa tahun ke depan, siapa pun presidennya, harga BBM tetap akan naik," katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, solusi mengatasi terus meningkatnya harga minyak dunia tidak hanya dengan menaikkan harga BBM. Masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Lebih dari itu, katanya, sikap pemerintah yang gamang dan terlalu banyak berwacana melahirkan banyak spekulan, yang dampaknya tak kalah memberatkan rakyat dibanding kenaikan harga BBM.
Secara terpisah, Vice Communication Pertamina Wisnuntoro mengungkapkan, terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi, terutama premium. Hal itu disebabkan warga membeli secara berlebihan menjelang pengumuman kenaikan harga BBM. Tercatat, lonjakan permintaan BBM oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia mencapai 5-18 persen.
Belum Memadai
Terkait dengan terus mengalirnya penentangan terhadap rencana kenaikan harga BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (14/5) menegaskan, kenaikan itu harus dilakukan. Sebab, menurutnya, semua langkah yang dilakukan pemerintah dianggap belum memadai.
Berbagai langkah itu antara lain penghematan belanja lembaga negara dan departemen hingga Rp 30,3 triliun, penerimaan negara nonmigas yang telah dioptimalkan hingga Rp 20 triliun, penerbitan SBN sampai Mei 2008 yang mencapai Rp 57,8 triliun, serta pinjaman program telah diupayakan maksimal Rp 25 triliun melalui Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan pinjaman bilateral.
Sri Mulyani juga menjelaskan optimalisasi penerimaan dari migas, antara lain meningkatnya lifting hingga 928.000 barel per hari sampai April lalu, konversi minyak tanah ke elpiji, penghematan konsumsi listrik hingga Rp 5 triliun, dan efisiensi Pertamina yang bisa menghemat hingga Rp 7 triliun.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu mengungkapkan, jika pemerintah tidak melakukan langkah apapun, terutama menaikkan harga BBM, subsidi BBM diprediksi bisa mencapai Rp 190 triliun. Ini disebabkan melonjaknya harga minyak dunia yang menembus US$ 124 per barel.
Dijelaskan, pemerintah dan DPR menetapkan subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun ditambah bantalan maksimum Rp 8,3 triliun. Total anggaran subsidi BBM Rp 135 triliun.
Jika total subsidi mencapai Rp 190 triliun, pemerintah akan terbebani tambahan subsidi sebesar Rp 55 triliun. [H-13/DLS/D-10/Y-3]