Masalah utama yang membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak maju adalah korupsi yang dilakukan kalangan birokrat, DPRD, dan kepala daerah. Untuk mengurangi, bahkan menghilangkan korupsi di NTT, harus ada keberanian dari gubernur dan wakil gubernur dalam mendorong aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menyeret semua yang terlibat korupsi. Hal itu dikatakan salah satu calon Gubenur NTT, Benny K Harman, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4). Benny mengatakan aparat penegak hukum terkesan membiarkan korupsi yang dilakukan banyak pejabat di NTT.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan kondisi seperti itu yang menjadi salah satu alasan maju mencalonkan diri menjadi gubernur NTT. Benny maju sebagai calon gubernur NTT didampingi (calon wakil Gubernur) Alfred Melianus Kase, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Adapun pasangan lain yang akan maju adalah Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ibrahim Medah dan Paulus Moa yang didukung Partai Golkar, serta Gaspar Ehok dan Julius Bobo. [E-8]
Keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dirasakan masih kurang. Padahal, peran kaum perempuan dalam memajukan partai juga cukup besar. Hal itu diungkapkan Ketua bidang Ketenagakerjaan DPP Al Hidayah, Harbiyah Shalahuddin seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (15/4). Al Hidayah adalah salah satu organisasi perempuan binaan Partai Golkar yang bergerak dalam kegiatan pengajian. "Keterlibatan kaum perempuan di DPP Partai Golkar baru 13 persen, sedangkan di parlemen keterwakilan perempuan baru 14 persen. Itu kami rasakan masih kurang," kata dia.
Harbiyah meminta agar Partai Golkar mendukung penuh organisasi yang dipimpinnya, baik dalam peran dan aktivitas politik maupun sosial. Dia merasa yakin, kalau perempuan tidak banyak dilibatkan, tidak ada yang memperjuangkan hak-hak perempuan.
Menurut Harbiyah, pihaknya menuntut akses yang luas dalam keterlibatan dan peran politik pemerintah dalam hal kesehatan dan kemiskinan. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Al-Hidayah, Ratu Dian, Ketua Umum DPP Partai Golkar akan membahas masukan tersebut di tingkat partai. Selebihnya, kata dia, Kalla meminta Al-Hidayah membantu pemerintah dalam meningkatkan peran sosial di masyarakat. [M-16]