[JAKARTA] Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui pembentukan PT Mass Rapid Transit (MRT) yang akan mengelola pembangunan subway. Namun, mereka meminta agar PT MRT itu benar-benar bekerja optimal sehingga tidak melahirkan pengelola yang tidak mampu bekerja seperti yang terjadi pada pembangunan monorel saat ini.
"Kami mengharapkan pembangunan subway nanti benar-benar dikaji secara mendalam supaya tidak terulang kasus seperti monorel yang hingga kini macet pengerjaannya," kata Marulloh Soleh (F-PPP) yang membacakan hasil pembahasan Komisi A DPRD terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan PT MRT di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/4).
"Kami minta agar pembangunan subway nanti tidak menjadi proyek monorel jilid dua. Karena itu, PT MRT harus benar-benar dikelola dengan benar dan bekerja maksimal," tambah Tatang Rusfandi (F-PDIP) yang membacakan hasil pembahasan Komisi C.
Kedua anggota dewan itu mengemukakan pembentukan PT MRT harus benar-benar melalui kajian yang mendalam sehingga dalam pengelolaannya tidak menimbulkan masalah. PT MRT harus siap menyelesaikan proyek itu sampai tepat waktu yaitu selesai 2015 mendatang.
Belum Dibentuk
Sementara itu, PT MRT sendiri belum dibentuk. Selasa kemarin baru dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan PT tersebut dan itu baru pembahasan di tingkat komisi. Rencananya, awal Mei nanti, dewan sudah menyetujui pembentukan PT tersebut yang akan berstatus sebagai BUMD.
Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan akan mempekerjakan 50.000 pekerja lokal untuk pembangunan subway nanti yang akan dimulai 2009 mendatang. Selain itu, mayoritas material bangunan dan peralatan untuk pembangunan infrastruktur menggunakan bahan baku lokal.
"Pemprov akan memaksimalkan penggunaan komponen dan tenaga kerja lokal. Pinjaman Rp 8,3 triliun dari Japan Bank for International Corporation (JBIC) akan dimaksimalkan untuk mendukung ekonomi lokal," kata Fauzi.
Proyek MRT itu sendiri membutuhkan dana sekitar Rp 10,2 triliun. Sebanyak Rp 8,3 triliun berasal dari pinjaman JBIC. Sedangkan sisanya berasal dari APBD yang mencapai Rp 651 miliar dan dari APBN sebesar Rp 1,25 triliun.
Proyek MRT itu akan dibangun sepanjang 14,3 KM dengan rute Lebak Bulus-Dukuh Atas yang memiliki 12 stasiun. Sementara itu PT MRT sebagai perusahaan pengelola subway, 99 persen sahamnya dipegang Pemprov DKI dan satu persen lainnya diserahkan ke BUMD. [RBW/L-8]