ada saat negara-negara lain berupaya keras mengganti bahan bakar minyak hidrokarbon ke bahan bakar nabati (BBN-biofuel), Indonesia lewat PT Pertamina malah mengurangi kadar BBN di biosolar mulai 11 April lalu. Kadar BBN dikurangi dari 2,5 persen menjadi hanya 1 persen. Kebijakan ini merupakan yang kedua, sebelummya Pertamina menurunkan kadar nabati biosolar dari 5 persen menjadi 2,5.
Alasan Pertamina mengurangi kadar BBN karena BUMN itu merugi. Pertamina menjual biodiesel dengan merek dagang biosolar, dengan harga seperti solar bersubsidi, sekitar Rp 4.300 per liter. Sementara harga pasar biosolar telah mencapai sekitar Rp 9.000 per liter.
BBN yang diproduksi Indonesia berasal dari minyak sawit mentah (crude palm oil - CPO). Naiknya harga CPO di pasar internasional memicu pula kenaikan harganya di Tanah Air. Bahan baku solar nabati dari CPO, yaitu fatty acid methyl ester (FAME) harganya naik hingga 64 persen dibanding tahun lalu.
Naiknya harga CPO di pasar internasional tidak terlepas dari permintaan yang tinggi dari negara-negara maju untuk memacu lebih banyak lagi pembuatan biofuel. Hal ini diakibatkan semakin mahalnya harga minyak bumi dan makin menipisnya cadangan bahan bakar yang berasal dari hidrokarbon.
Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ingin mengembangkan bahan bakar nabati. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto upaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi sering kali didengungkan. Selain ramah lingkungan, BBN merupakan sumber energi terbarukan. Artinya, cadangan potensial energi ini tidak terbatas.
Oleh karena itu, setelah kenaikan harga BBM pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seringkali mengampanyekan diversifikasi energi. Program penanaman bahan baku BBN, seperti tanaman jarak dan gula digalakkan. Bahkan dibentuk Tim Nasional BBN yang bertugas mengimplementasikan penggunaan BBN secara massal.
Namun, kini kita belum merasakan hasilnya secara optimal. Bahkan, bukannya meningkat, penggunaan BBN malah anjlok. Padahal, di tengah melangitnya harga minyak bumi penggunaan BBN seharusnya ditingkatkan.
Sebenarnya, produksi BBN asal CPO Indonesia tidaklah terlalu buruk. Saat ini ada empat perusahaan mempunyai kapasitas produksi 1 juta ton BBN per tahun. Namun, dengan dikuranginya pembelian oleh Pertamina mereka terancam bangkrut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menawarkan solusi, yaitu mengekspor BBN. Namun, industri BBN belum siap karena tidak mudah melakukan hal itu. Apalagi parlemen Uni Eropa masih mengeluarkan larangan untuk mengekspor biofuel dari CPO Indonesia karena alasan lingkungan.
Jelas sekali pemerintah hanya menjadikan BBN sebagai salah satu opsi, bukan tujuan utama pengembangan bahan bakar masa depan di Indonesia. Kelihatannya, kebijakan energi Indonesia tidak mempunyai arah yang jelas. Hendak ke mana penggunaan bahan bakar untuk energi nanti menjadi kabur. Padahal biodiesel menjadi lebih menarik karena gas hasil buangannya ramah lingkungan, kemudian harga minyak bumi meroket, dan ketersediaan minyak bumi semakin menipis.
Seharusnya pemerintah sejak dulu bisa mengarahkan bahan baku BBN bukan hanya dari CPO, tapi juga tanaman jarak. Tanaman ini mudah ditanam di alam Indonesia dan harganya tidak setinggi CPO, yang naik karena juga digunakan sebagai bahan pangan (minyak goreng). Ironis memang, bangsa yang tanahnya subur ini begitu tidak berdaya mengembangkan BBN. Bisa-bisa suatu saat nanti kita malah mengimpor BBN dari negara tetangga yang sudah lebih siap, sementara minyak bumi kita sudah habis.