[PONTIANAK] Dalam lima tahun terakhir, sebagian besar industri perkayuan di Kalimantan Barat (Kalbar) bangkrut. Kondisi itu mengakibatkan, sekitar 40.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami pada prinsipnya sangat mendukung penertiban pembalakan liar di wilayah Kalbar. Namun, selain dilakukan penertiban, hendaknya solusi bagi masyarakat juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Kalbar, Gusty Hardiansyah, kepada SP, di Pontianak, Minggu (13/4).
Hal ini perlu dilakukan, karena sebagian besar latar belakang masyarakat Kalbar adalah tergantung kepada hasil hutan. Artinya, masyarakat Kalbar masih mengandalkan hasil hutan sebagai mata pencarian, sehingga untuk saat ini sangat sulit untuk melepaskan hutan, katanya.
Untuk itu, tambahnya, dalam rangka penertiban pembalakan liar, perlu dicari solusi bagi masyarakat. Artinya, selain dari hasil hutan, masyarakat harus dibiasakan untuk mencari pekerjaan lain. Pemerintah pusat dan provinsi harus mencari solusi, khususnya mata pencarian masyarakat sehingga ada alternatif lain selain menebang hutan.
Maraknya pembalakan liar di Kalbar terjadi karena harga jual kayu di luar negeri sangat menggiurkan. Selain itu, jika kayu diolah di dalam negeri, biaya produksinya sangat mahal.
Jika pembalakan liar dilakukan dan langsung diekspor ke luar negeri dengan cara menyelundupkan, akan mendapat untung yang lebih besar. Harga jual kayu di luar negeri mencapai Rp 18 juta per meter kubik dan biaya produksi, sangat rendah. [146]