[AGAM] Kelangkaan pupuk bersubsidi hingga Senin (14/4) makin parah terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Tengah (Jateng), dan Sumatera Utara (Sumut). Kalau pun tersedia pupuk, harganya melambung tinggi di atas harga standar dan itu membuat petani makin menderita.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumbar, telah membentuk tim khusus yang diturunkan ke lapangan untuk menetralisasi harga, tapi hingga kini pupuk tetap saja masih langka. Akibat kelangkaan pupuk ini, beredar rumor, ada aksi penyimpangan terhadap distribusi pupuk.
Tokoh masyarakat Palembayan, Sumbar, Elyarli Dt Bandaro, di Agam, Senin (14/4) menyebutkan, pupuk telah menghilang dari pasaran, bahkan sampai ke tingkat distributor. Kondisi ini sangat merugikan petani, sebab saat ini kebutuhan pupuk makin tinggi seiring musim tanam berbagai komoditi pertanian dan perkebunan.
"Kami sangat kesulitan, mestinya ada solusi lain yang bisa meringankan petani, kami berharap ada langkah konkret akan hal itu," katanya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertabian, Perkebunan, dan Kehutanan Agam, Lukman membenarkan kelangkaan pupuk bagi para petani di Agam. Bahkan, saat ini diakui kebutuhan pupuk bagi petani sedang memuncak, sampai distributor ikut kewalahan.
"Ketika turun ke lapangan beberapa waktu lalu, ditemukan petani membeli sekarung pupuk mencapai angka Rp 110.000. Kondisi ini saya temukan langsung di lapangan. Kalau ini dibiarkan, apa lagi buat petani," katanya.
Kendati demikian, pihaknya masih terus mencari upaya agar masalah kelangkaan pupuk segera diatasi, pasalnya persoalan yang dihadapi petani saat ini justru sudah menjadi masalah nasional. "Kita berharap dalam waktu dekat ada solusi terbaik," kata Lukman.
Kepala Bagian Humas Agam, Rahman mengatakan, masalah kelangkaan pupuk di wilayah Agam menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Untuk mengkaji persoalan tersebut, Bupati Agam sengaja membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak. Pembentukan tim itu, sasarannya untuk mengantisipasi adanya permainan pihak tertentu yang sengaja menghilangkan pupuk dari pasaran, termasuk mencari solusi agar masalah kelangkaan pupuk bisa teratasi segera.
Mengeluh
Para petani di Kabupaten Banyumas, Jateng, mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk urea bersubsidi untuk memupuk tanaman padinya di sawah pada musim tanam April-September ini.
"Sudah dua minggu ini, petani kesulitan mencari pupuk urea bersubsidi. Di kios-kios pengecer yang harganya lebih tinggi juga kosong" kata Faturahman, petani yang juga Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
Di KUD yang dipimpinnya, sejak dua pekan terakhir ini juga tidak lagi menjual pupuk urea. Karena sudah habis, dan pasokan belum juga datang, padahal banyak petani yang membutuhkan. Harga resmi urea bersubsidi adalah Rp 50.000 per karung isi 50 kilogram (kg). Namun, kalau ada yang menjual bisa sampai Rp 75.000 per karung.
Keluhan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi juga disampaikan Ketua Kelompok Tani di Ajibarang, Syarif Hidayat (43), Ketua Kelompok Tani di Banyumas, Slamet Supriyadi (39), serta Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Banyumas Muntohar (50).
Muntohar sangat prihatin melihat para petani kesulian memperoleh pupuk bersubsidi untuk musim tanam April-September ini.
Kelangkaan pupuk subsidi juga melanda petani di Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar, Humbang Hasundutan (Humbahas), Tanah Karo, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Serdang Bedagai (Sergai) Dairi dan Pakpak Barat, Sumut. Kelangkaan pupuk ini dipastikan menurunkan produksi hasil pertanian masyarakat petani di sembilan kabupaten tersebut.
"Kami sudah menyampaikan keluhan kami ini kepada distributor dan pemerintah daerah. Namun, realisasi dari persoalan yang kami hadapi belum dapat diatasi. Pemerintah hanya berjanji tanpa dapat mengatasi. Kelangkaan ini justru terjadi di saat musim tanam," ujar Parlaungan Lubis (45), warga Kecamatan Pematang Bandar di Medan.
Sebelumnya, Erwin Sinuhaji (50), salah seorang dari penyalur pupuk subsidi pemerintah di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, menyatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut dipermainkan oleh pihak tertentu karena mungkin menganggap harga pupuk sesuai dengan ketentuan pemerintah tidak membawa keuntungan yang lebih besar.
"Bila memang ada indikasi permainan ini, tentunya si penyalur akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Apalagi nilai harga jual hanya sedikit lebih murah dari harga pupuk nonsubsidi," katanya. [WMO/BO/AHS/M-11]