Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lombok Barat Iskandar sebagai tersangka kasus tukar guling (ruilslag) bekas kantor Bupati Lombok Barat yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 17,9 miliar. "Dalam kasus ini, selain Iskandar, KPK juga menetapkan rekanan bupati yakni Direktur PT Varindo Lombok Inti (VLI) Izzat Hussein sebagai tersangka sejak dua minggu lalu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Senin (14/4).
Seperti diketahui, pada awal April lalu, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Lombok Barat, serta kantor PT VLI. Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada KPK tentang kerugian negara dalam proyek tukar guling bekas kantor Bupati Lombok Barat. Dalam hal ini, PT VLI mengambil alih bekas kantor lama Bupati Lombok Barat di Jalan Sriwijaya yang ditaksir nilainya Rp 32 miliar, untuk membangun 13 unit bangunan kantor baru Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung. [M-17]
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla direncanakan akan memimpin langsung jalan sehat antipemalsuan dan pembajakan pada Hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) se-Dunia ke-8 di Jakarta, 27 April mendatang. Pawai jalan sehat ini akan diikuti 16 departemen yang terkait dengan HKI, termasuk kepolisian.
"Jalan sehat ini akan mengambil rute Monas-Bundaran Hotel Indonesia (HI)-kembali ke Monas. Selain itu, acara akan dimeriahkan oleh berbagai hiburan yang berisi pertunjukan kebudayaan seperti tarian dan nyanyian daerah. Akan ada reog dan lagu-lagu daerah seperti Rasa Sayange," papar Direktur Teknologi Informasi Direktorat HKI Depkumham Freddy Harris di Jakarta, kemarin. [M-17]