[JAKARTA] Ratusan pengemudi Kopaja U-27 jurusan Kelapa Gading-Senen resah dengan rencana uji coba trayek Angkutan Pengganti Bemo (APB) Jakarta Utara 04 yang melintasi trayek yang selama ini dipakai Kopaja U-27 tersebut.
Menurut salah seorang pengemudi, Ranto, di Jakarta, Senin (14/4), jika uji coba tersebut tetap dilaksanakan dan trayek itu dibakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, maka para pengemudi Kopaja U-27 akan terus merugi.
Saat ini, kata dia, sebelum uji coba, APB JU 04 sudah melintasi trayek Kopaja U-27 sejak 1998 lalu. Padahal trayek tersebut hanya dibuat sementara lantaran ruas jalan yang dilalui APB JU 04 mengalami keru- sakan berat, khususnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara .
"Ketika jalan sudah diperbaiki, trayek tersebut tidak dikembalikan ke semula. Bahkan APB 04, diperbolehkan mutar balik di kawasan Sunter. Padahal trayek mereka adalah Tanjung Priok-Kota. Ini kan ada apa-apanya," ujar dia.
Dia mengungkapkan, sebenarnya keresahan para pengemudi Kopaja U-27 sudah pada puncaknya pada 2006 lalu, ketika terjadi unjuk rasa besar, bah- kan sempat terjadi kerusuhan. "Anehnya, pihak Dishub tetap tutup mata," ujar dia.
Pengemudi Rugi
Pengemudi lainnya, Ucok, mengatakan, sejak trayeknya dipakai APB 04, pendapatannya terus berkurang. Biasanya dia dan kondekturnya bisa membawa pulang Rp 50.000 setiap harinya. "Sekarang paling tinggi, kita bisa bawa pulang Rp 30.000. Makanya kalau trayek APB 04 diba- kukan, kita semakin rugi," jelas dia.
Karena itu, dia mengimbau kepada Dishub untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Karena jika tidak, kata dia, bukan tidak mungkin akan terjadi kerusuhan antara pengemudi Kopaja U-7 dengan APB 04. "Kita mau-nya tidak ribut. Karena itu, Dishub harus buka mata," kata dia.
Sementara itu, Korwil Kopaja Jakarta Utara Yuhda S mengakui, pihaknya sering mendapat keluhan dari pengemudi Kopaja U-27 tentang masalah tersebut. Dia meminta Dishub untuk lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek yang akhirnya meresahkan masyarakat.
"Semuanya harus dipikirkan secara matang, tidak hanya mengambil keputusan sepihak. Buatlah kebijakan yang tidak merugikan masyarakatnya," ujar dia. [M-16]