[JAKARTA] Pemerintah dinilai kurang serius dalam mengimplementasikan ketahanan energi. Hal itu terlihat dari tidak adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN) sebagai kandungan penggunaan biosolar.
"Apalagi, sejak April 2008, kandungan BBN pada biosolar dikurangi menjadi satu persen dari semula lima persen," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APBI), Paulus Tjakrawan ketika dihubungi SP, Senin (14/4) malam.
Menurut dia, kendala dalam mengembangkan biosolar di Tanah Air, salah satunya karena tidak adanya regulasi tentang penggunaan biosolar. "Kami dari kalangan pengusaha sangat prihatin. Bahkan, kami sudah bolak-balik membicarakan hal ini dengan pemerintah. Padahal, setiap negara yang serius mengembangkan BBN, punya aturan mengenai biodiesel. Kami harap, pemerintah kita juga mau membuat regulasi tentang biodiesel," ujar Paulus.
Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) mengakibatkan pengembangan biodiesel terhambat karena harus bersaing dengan bahan pangan. Padahal, CPO merupakan bahan baku biodiesel. Secara tidak langsung, penjualan biodiesel menjadi tersendat.
Selain itu, melambungnya harga CPO berakibat pada tingginya biaya produksi. Sementara, PT Pertamina menjadi merek dagang yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program BBN dengan menjual biosolar, tidak kuat lagi menanggung selisih harga jual dengan biaya produksi.
"Saat ini, harga BBN yang hampir sama dengan bahan bakar nonsubsidi, yakni bahan bakar minyak yang menggunakan fosil. Jelas saja biodiesel kalah. Selain masalah pada bahan baku yang agak mahal, tidak ada regulasi yang mewajibkan penggunaan biodiesel, seperti di negara lain, sekalipun bahan bakar ini jauh lebih ramah lingkungan," tutur Paulus.
Akibatnya, sambung Paulus, dari 10 produsen, enam di antaranya terpaksa gulung tikar. Sedangkan dua produsen biodiesel besar, yang kapasitas produksinya mencapai satu juta metrik ton per tahun, masih dipegang Wilmar dan Musimmas.
Di satu sisi, Direktur Jenderal Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Dirjen BP Migas), Luluk Sumiarso mengklaim, pihaknya tengah menyusun fuel road map untuk mengatur persoalan minyak dan gas dalam negeri. [CNV/N-6]