eringatan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, terhadap ancaman bagi orang miskin di negara-negara miskin yang akan bertambah miskin akibat kenaikan harga pangan dunia saat ini membuat kita semakin prihatin. Berdasarkan analisa sementara, kenaikan harga pangan sampai dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir berpotensi mendorong 100 juta orang di dunia akan berada jauh di bawah kemiskinan. Itu artinya musibah kelaparan akan terjadi dan bisa berujung pada kematian, bila tidak segera ditangani.
Yang menjadi persoalan, kenaikan harga bahan pangan, seperti gandum, beras, dan jagung, bukan hanya menyebabkan kemelaratan yang semakin dalam, tetapi juga bisa memicu kerusuhan di banyak negara. Di Indonesia sendiri, krisis pangan bisa menyebabkan kerusuhan dan menumbangkan pemerintah yang sedang berkuasa. Di negara lain, seperti Mesir, Pantai Gading, Ethiopia, dan Filipina, protes sudah mulai bermunculan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dunia karena akan berdampak pada stabilisasi politik dan ekonomi. Harus diakui bahwa pemanasan global yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap produk pertanian. Iklim yang menjadi faktor penting dalam proses tumbuhnya tanaman pangan, kini tidak bisa diprediksi. Para petani kesulitan untuk memilih jenis tanaman yang tepat sesuai dengan kondisi cuaca. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen karena tidak cocok musim dan munculnya hama dan penyakit tanaman yang menurunkan produksi pangan dunia.
Perilaku negara berkembang yang mulai mengalihkan fungsi lahan pertanian produktif menjadi tempat industri, perkantoran, dan permukiman membuat lahan pertanian semakin sempit. Kepentingan bisnis sesaat yang menilai lebih baik tanah digunakan sebagai sarana industri dan perkantoran atau hotel, sedangkan bahan pangan bisa dibeli dari hasil industri itu, merupakan pemikiran yang perlu dipertimbangkan. Kenyataannya, saat ini negara-negara produsen utama beras, seperti India, Tiongkok, Vietnam, dan Mesir melarang ekspor bahan pangan.
Dalam kondisi seperti ini, maka celakalah negara agraris yang masih mengandalkan bahan pangan dari impor. Ancaman kelaparan terjadi bukan karena tidak ada bahan pangan, tetapi negara produsen dan negara maju tidak bersedia untuk memasok bahan tersebut ke negara-negara berkembang dan miskin. Akibatnya mereka harus membeli bahan pangan dengan harga sangat mahal. Persoalan distribusi menjadi kunci.
Bagi Indonesia, jika masih bergantung beras impor, sungguh sangat ironis. Karena potensi sumber daya alam cukup besar mengapa harus impor bahan pangan? Memang sangat disayangkan apabila sektor pertanian menjadi terabaikan karena penguasa lebih mementingkan politik. Padahal, apabila potensi produksi bahan pangan yang demikian besar dikelola dengan baik, akan mendukung stabilitas politik. Sehingga pada saat ada berita busung lapar dan jeritan harga beras naik, pemerintah dengan mudahnya mengimpor beras.
Di sinilah kita melihat pemerintah kurang cermat dalam memandang persoalan ini. Karena dalam kenyataannya yang menjadi persoalan adalah distribusi bahan pangan yang tidak benar, bukan impor beras. Persoalan distribusi sangat penting untuk diperhatikan, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kesuburan tanah yang berbeda. Kita berharap pemerintah lebih memperhatikan tata niaga beras ini, terutama proses distribusinya, bukan hanya memikirkan untuk mengimpor beras saja. Lebih baik kita mencukupi bahan pangan untuk diri kita sendiri, dari pada membesarkan petani negara lain.