Pengantar
Beberapa waktu lalu, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Sutanto melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Polri. Setidaknya, tujuh kepala kepolisian daerah (Kapolda) dan 83 kepala kepolisian resor (Kapolres) diganti. Namun, pergantian itu menimbulkan pertanyaan. Apakah mutasi itu ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) tahun depan? Wartawan SP, Gardi Gazarin, menyoroti mutasi di jajaran Polri itu.
inerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam meningkatkan pengamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Indonesia selama tiga tahun terakhir ini kian berat dan kompleks. Terutama, pada kawasan rawan kejahatan atau aksi-aksi yang meresahkan.
Kondisi seperti itu diperparah dengan tugas pokok Polri dalam kurun waktu itu berlangsung di sela-sela keterpurukan perekonomian Indonesia. Belum lagi tuntutan penegakan keadilan atas bencana alam yang kian menonjol, seperti kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang membuat kondisi di sana rawan masalah keamanan dan terus memprihatinkan masyarakat.
Di sisi lain, polri dituntut mampu menekan kejahatan transnasional, seperti maraknya peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan pembalakan liar. Kejahatan konvensional juga masih menunggu penanganan yang memadai dari Polri, termasuk mengantisipasi pengamanan sekitar 500 lokasi pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga mengamankan pemilihan umum tahun depan.
Upaya untuk mencapai target kelancaran kamtibmas di 33 provinsi itu merupakan tugas rutin di lapangan yang harus dilaksanakan jajaran polri bersama warga setempat selama 24 jam. Tanpa memandang waktu, lokasi, dan sasaran pengamanan lainnya.
Kapolri Jenderal Sutanto diharapkan dapat bekerja keras tanpa pamrih dalam membayar "utang" kasus-kasus tersebut. Kerja profesional pun dituntut dari Kapolri beserta jajarannya.
Sikap tegas Sutanto tentu diharapkan, terutama terhadap anak buah yang tidak menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat. Kapolri tampaknya mulai memperlihatkan sikap tegas itu dengan memecat sekitar 70 anggota Polri karena terlibat dalam kasus-kasus kriminal atau tindakan lain yang justru meresahkan masyarakat.
"Penanganan kejahatan konvensional dan transnasional merupakan target polri sampai sekarang. Membendung kejahatan di sela kondisi ekonomi dan tuntutan penegakan keadilan juga bagian tugas Polri, dengan dukungan masyarakat, wajib dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Sutanto kepada SP, di Mabes Polri, Jakarta, baru-baru ini.
Dia mengklaim pimpinan polri era reformasi saat ini terus selektif dalam membina anggota. Mau atau tidak, pimpinan Polri dituntut hanya merekrut anggota yang loyal, cerdas, dan profesional dalam menjalankan tugas kepolisian untuk kepentingan masyarakat.
Polisi Rakyat
Pergeseran kepemimpinan di jajaran Polri baru-baru ini merupakan penghargaan terhadap kinerja di lapangan, selain sebagai penyegaran sekaligus tantangan regenerasi Polri. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan mutasi tersebut harus benar-benar objektif mengutamakan sosok polisi rakyat.
"Jangan sampai pergantian pimpinan polri dari tingkat kepala kepolisian resor (kapolres), kepala kepolisian daerah (Kapolda), atau jabatan lain terpaksa dilaksanakan karena titipan atau intervensi penguasa. Sebab, tugas Polri ke depan kian berat dan kompleks terkait kondisi keterpurukan ekonomi sampai ancaman moral, sehingga dibutuhkan pimpinan Polri yang mempunyai integritas tinggi untuk kepentingan penegakan hukum, sesuai tuntutan masyarakat," ujar Neta.
Ketua Komisi Kepolisian Indonesia (KKI) Atar mengatakan kepemimpinan Sutanto sudah teruji. Belakangan, rekan seangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) itu gencar mengungkap kasus-kasus yang mendapat perhatian besar masyarakat, seperti menutup sejumlah tempat perjudian di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.
Gebrakan Kapolri lainnya adalah mengungkap jaringan pengedar narkoba, pembalakan liar, perdagangan manusia, dan penyelundupan. Untuk mencapai target itu, Sutanto tidak segan memutasi jajaran pimpinan polisi di daerah, yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Keberhasilan dalam menuntaskan perkara-perkara itu hendaknya terus dipertahankan. Soal mutasi anggota di lapangan, jangan sampai Kapolri terlena memilih anak buah hanya karena penampilan," ujar Atar.
Diganti
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu telah terjadi mutasi jajaran petinggi Polri. Tujuh kapolda diganti dengan pertimbangan regenerasi dan masa pensiun. Kapolda yang diganti itu adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan Jambi.
Puluhan pimpinan Polri lainnya disebut-sebut menyusul akan diganti secara bertahap. Sebagian memasuki pensiun sampai Oktober tahun ini, yakni Wakapolri, Kalahar BNN, Kabareskrim, Kababinkam, Irwasum, Deputi SDM, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Bali, Kapolda NTT, Kapolda Sumatera Selatan, dan Kapolda Kalimantan Selatan.
Kapolri via surat telegram (TR) Nomor: Pol 76, 77, 78, 79, dan 80/III/2008 juga melakukan mutasi di jajaran perwira. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 321 perwira menengah dilengser, termasuk 83 Kapolres.
Dari total mutasi itu, juga meliputi sejumlah Kapolwil dan ratusan posisi lain adalah jabatan di lingkungan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan instansi lainnya.
Puluhan Kapolres yang diganti itu disebut-sebut merupakan pilihan khusus dan tersebar pada daerah yang rawan kamtibmas karena ada perhelatan pilkada, seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Bangka, Aceh, Belitung, Riau, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, dan NTB.
Memang, dirasakan cukup aneh pergantian yang nyaris bersamaan itu terjadi di tengah pelaksanaan pilkada atau menjelang perhelatan besar pemilu 2009, termasuk pemilihan presiden nanti. Muncul Pertanyaan, apakah pergantian itu ada hubungannya dengan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan Indonesia? Apakah ada hubungan antara pergantian itu dengan "mengamankan" calon tertentu dalam pilkada atau pemilu 2009?
"Soal mutasi Polri, apakah tingkat polres atau kapolda, adalah hal biasa sebagai penyegaran dan regenerasi. Jadi pergantian pimpinan itu tidak ada istilah karena intervensi atau terkait tugas khusus, misalnya terkait pilkada atau pilpres. Sebaliknya, regenerasi dan perbaikan kinerja terus dilaksanakan sesuai visi dan misi polri untuk kepentingan rakyat," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira dalam percakapan dengan SP, di Jakarta, bulan lalu.
Menurut Abu Bakar, semua pimpinan Polri mulai tingkat Kapolres, Kapolda, dan pos strategis lain, sesuai dengan tugas mereka. Para pimpinan di daerah itu harus siap ditempatkan di mana saja.
Mereka juga telah digodok di kawah candra dimuka atau menerima gemblengan pendidikan mulai tingkat awal di Akademi Kepolisian (Akpol), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Polri. Materi pendidikan yang mereka dapatkan antara lain ilmu kemasyarakatan, Kepolisian, dan pengetahuan dalam dan luar negeri, plus beragam pendalaman teori atau praktik pengamanan aksi massa di lapangan. Artinya, personel polisi siap untuk menjaga keamanan selama pilkada dan pemilu berlangsung.
Mungkin, sebagian masyarakat tidak terlalu pusing dengan masalah mutasi di jajaran polri. Saat ini, masyarakat membutuhkan situasi keamanan yang kondusif, terutama menjelang atau sesudah pelaksanaan pilkada dan pemilu 2009.
Kerja keras Polri, terutama dalam menjaga netralitas selama mengawal proses pelaksanaan pilkada dan pemilu 2009, sangat dibutuhkan. Jangan sampai, gara-gara tidak netral, polisi justru terlibat dalam konflik di masyarakat dengan mendukung salah satu calon. Masyarakat menunggu, Komandan! *