[YOGYAKARTA] Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak pengurangan pasokan minyak tanah, meski program konversi minyak tanah ke gas telah dilakukan. Meski beberapa warga sudah mendapatkan kompor dan tabung gas elpiji, namun pengurangan pasokan minyak tanah akan memperparah kondisi perekonomian rakyat.
"Masih banyak industri rumah tangga yang mengandalkan minyak tanah, misalnya perajin keramik. Untuk pembakaran, tidak mungkin dilakukan dengan gas, karena akan memakan biaya yang cukup tinggi. Kalau minyak tanah bersubsidi dihilangkan, sanggupkah pemerintah menyediakan sarana buat para perajin tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Gendut Sudarto, di Bantul, Minggu (13/4).
Pemerintah Kabupaten Bantul tetap menuntut jatah minyak tanah bersubsidi, tanpa pengurangan pasokan. Bagi rumah tangga tanpa usaha, memang tidak begitu memberatkan, tetapi bagi warga yang hidup dari mengandalkan industri rumah tangga, otomatis sikap pemerintah pusat ini akan mematikan mereka, katanya.
Dikatakan, program konversi minyak tanah ke gas tahap I memang telah selesai. Namun, tidak semua warga yang telah mendapatkan tabung gas beserta kompor memanfaatkan kompor gas, karena masih dibayangi ketakutan kompor meledak.
Gendut meminta, sosialisasi penggunaan komopr gas harus lebih matang, karena dengan banyaknya laporan bahwa tidak semua warga bisa menggunakan, merupakan bukti sosialisasi itu tidak sampai. Warga masih kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kilogram di agen dan pengecer.
Pengurangan jatah minyak tanah kepada masyarakat, dikhawatirkan akan berdampak pada kenyamanan hidup masyarakat. Aksi borong minyak akan terjadi karena masyarakat tidak ingin membeli harga minyak tanah, tanpa subsidi yang harganya bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat, katanya. [152]