[JAKARTA] Setelah direvisi, angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008 dinilai tetap tidak realistis dan kredibel. Asumsi-asumsinya tidak memperhitungkan dengan cermat, seperti dampak gejolak ekonomi global dan kenaikan harga energi dan pangan terhadap ekonomi nasional.
"APBN-P diprediksi akan jebol dan harus direvisi kembali," kata pengamat ekonomi Rizal Ramli kepada SP, Senin (14/4) pagi.
Akibat kredibilitas prediksi dan antisipasi pemerintah yang buruk, lanjut Rizal, akan memicu crisis of confidence pelaku ekonomi, seperti krisis tahun 1997-1998 lalu. "APBN-P tidak realistis dan kredibel, sehingga sangat mungkin untuk direvisi untuk ketiga kalinya persis APBN 1997/1998 lalu."
Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari 6,8 menjadi 6,4 persen, dinilai terlalu optimistis. Padahal, sambungnya, tahun lalu dengan lingkungan eksternal yang kondusif, tidak ada krisis energi, krisis pangan dan keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 6,3 persen.
Di samping itu, target inflasi tahunan sebesar 6,5 persen, tidak akan tercapai. Hal itu dikarenakan kenaikan harga pangan masih akan terus terjadi.
Apalagi, inflasi pangan angkanya mencapai dua kali inflasi umum. Selain itu, hingga saat ini, Rizal menilai, tidak ada langkah terobosan untuk menjamin pasokan dan harga pangan.
"Kinerja ekonomi bergantung konsumsi swasta dan pemerintah (APBN). Padahal, selama tiga tahun berturut-turut manajemen fiskal lemah, sehingga APBN 2005-2007 tidak dapat menjadi stimulus karena realisasinya rendah dan menumpuk di akhir tahun," kata mantan menteri perekonomian itu.
Rizal menjelaskan, target penerimaan pajak Rp 600 triliun tidak akan tercapai, sebab tahun 2007 saja target Rp 509 triliun direvisi menjadi Rp 495 triliun pada APBN-P, ternyata realisasinya kurang dari Rp 400 triliun.
Dengan demikian, defisit APBN akan meningkat tajam pada tahun 2008, termasuk karena persoalan beban pembayaran utang Rp 158 triliun, yang tidak pernah disentuh. Defisit akan dibiayai oleh kenaikan Surat Utang Negara (SUN) dan utang luar negeri.
Tidak Serius
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis mengatakan, angka-angka, khususnya asumsi yang diperhitungkan pemerintah dalam APBN-P menjadi problem karena tidak banyak anggota yang serius mencermatinya.
Masalah APBN, lanjutnya, bukan saja pada pelaksanaan anggaran yang dinilai rendah, tapi juga pada perencanaan yang dibuat kurang serius dan cermat. "Sekarang, semua orang seolah main-main dengan angka dan asumsi. Kalau terjadi kesalahan, mereka berpikir untuk merevisi. Asumsi ini seharusnya menjadi target, yang memicu pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Seharusnya, ada fungsi pinalti dalam membuat asumsi-asumsi, sehingga orang-orang yang bekerja akan lebih berhati-hati," ujarnya.
Menurut dia, dengan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi revisi APBN-P untuk kedua kalinya, terutama untuk belanja subsidi dan harga. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik memberikan kontribusi terbesar dalam belanja subsidi dan harga pada APBN-P. [CNV/N-6]