Christianto Wibisono
amis (11/2) petang, saya menghadiri acara Presidential Lecture (PL) di Istana Negara dengan penceramah Shaukat Azis, mantan Menkeu dan PM Pakistan. Dari eksekutif Citibank, Shaukat Azis diundang oleh Presiden Pervez Musharraf dalam posisi tidak pernah saling kenal langsung. Azis mengatakan, Musharraf hanya membaca dari kliping media tentang Azis dan baru bertemu secara pribadi ketika akan dilantik menjadi Menteri Keuangan Pakistan. Jadi mirip dengan Robert Rubin dari Citibank Kantor Pusat New York ketika diangkat jadi Menkeu AS oleh Presiden Clinton. Azis bernada ambivalen terhadap IMF, sebab mengecam dan merasa humiliated harus menjalankan resep IMF. Tapi, toh terpaksa melakukan seperti privatisasi BUMN dan penghapusan subsidi serta reformasi perpajakan.
Moderator Menteri Perdagangan Mari E Pangestu membuka kesempatan bertanya yang dimanfaatkan oleh Menko Perekonomian dan Gubernur BI terpilih, Menko Kesra, Mendiknas, Menristek dan Menlu dalam acara pukul 14.15 -15.45. Presiden membuka dan menutup acara PL yang menjadi tradisi sumber pencerahan wawasan bagi kabinet. Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2007, Mohamad Junus, juga pernah menjadi penceramah PL ketika diundang oleh Danareksa pimpinan Lin Chi Wei. Bill Gates, yang akan memimpin Microsoft Global Leadership Development, pada 8-9 Mei, juga akan menjadi penceramah pada PL 9 Mei 2008.
Saya diundang oleh Sekkab berhubung Global Nexus Institute (GNI) sedang mengundang DR Kishore Mahbubani, salah satu pembicara favorit di sirkuit World Speaker. Kishore Mahbubani masuk dalam daftar 100 intelektual puncak dunia versi majalah Foreign Policy. Buku terbaru-nya adalah The New Asian Hemisphere dengan tesis the Irresistible shift of global power to the East.
Untuk pertama kalinya sejak kolonialisme dan hegemoni Barat (Eropa Barat, disusul AS) terhadap dunia, Asia akan bangkit memulihkan posisinya seperti dunia sebelum kolonialisme dan industrialisasi. Mensesneg selaku Ketua Panitia Nasional Seabad Kebangkitan Nasional menjadwalkan acara Mahbubani pada PL 4 Juni.
Jumat (11/2), mantan Pemred Kompas, Suryopratomo menulis artikel Interpelasi BLBI dan "Entrepreneur" yang mengungkapkan realitas pahit kerugian negara akibat kebijakan obral aset yang digariskan IMF dengan melelang harta debitor BPPN. Sekarang semua pihak menyesal setengah mati, mirip yang dikeluhkan Shaukat Azis. Resep IMF itu adalah resep dokter yang kurang sabar, pengen pasien langsung duduk dengan injeksi hormonal paksaan atau malah mengamputasi aset yang mestinya masih bisa diobati.
Darurat dan Mendesak
Mengapa tiga presiden dan kabinet Habibie, Gus Dur, dan Megawati mengambil putusan drastis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. Ikuti jawaban Menko Boediono kepada anggota DPR Dradjad Wibowo. Suasana batin waktu penyelesaian BPPN memang dalam kondisi "darurat dan mendesak". IMF sendiri sekarang mawas diri dan mengakui bahwa pelbagai resep penekanan defisit APBN dengan langkah menjual aset dalam jangka panjang memang merugikan Indonesia. Karena Indonesia kehilangan aset yang sekarang melambung nilainya, tapi telanjur dikuasai oleh pihak asing. Keluarga Salim menyerahkan 108 perusahaan dengan nilai Rp 52 triliun tapi di-fire sale hanya Rp 20 triliun. Tapi, sekarang nilainya Rp 200 triliun, tulis Suryopratomo.
Seandainya waktu itu dipertahankan untuk dimiliki BPPN maka negara akan lebih "kaya". Saham-saham yang diprivatisasi, seperti Indosat dan Telkomsel, sekarang juga disesali telah jatuh ke tangan asing.
Mempelajari dengan cermat rahasia dapur konspirasi MNC yang dibongkar John Perkins, yang perusahaannya sudah bangkrut, tidak perlu malah jadi pengagumnya. Juga resep IMF yang belakangan diakui keteledoran dan kelemahannya, mestinya mendorong elite Indonesia untuk menyiapkan gugatan class action karena advis IMF mengakibatkan kita kehilangan aset miliaran dolar.
Pada krisis global 2008 sekarang, IMF tidak berdaya dalam memaksa AS menerima Financial Services Assessment Program (FSAP) yang mirip program pengawasan IMF kepada negara korban krisis moneter (krismon), seperti kita dulu. Padahal, krisis perbankan papan atas AS jelas merupakan suatu moral hazard, praktik spekulatif yang tidak bertanggung jawab, mirip dengan pedagang kelontong yang jadi bankir pasca-Pakto di Indonesia dulu. Bank-bank papan atas AS dan Eropa terkena krisis dan skandal baik karena perilaku oknum manajer investasi, valas derivatif atau mencerminkan krisis moral masyarakat AS yang besar pasak daripada tiang. Berbelanja dan menggunakan kartu kredit jauh melebihi berlipat ganda penghasilan yang diterima. Semua berakumulasi menjadi krismon yang menurut Soros setara dengan resesi 1929.
IMF akhirnya malah harus mengakui bahwa negara-negara dengan sistem politik yang semi otoriter seperti RRT, Abu Dhabi, dan Singapura malah memiliki kekuatan ekonomi dalam bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yang lukratif dan menjadi bintang penolong bagi bank-bank papan atas AS dan Eropa yang dilanda krisis. IMF sekarang ingin belajar bagaimana Abu Dhabi dan Singapura mengelola dengan cerdik dan cermat surplus yang dimiliki agar bertambah dengan menghindari spekulasi yang bahkan bisa menimpa dan menghancurkan lembaga keuangan Wall Street.
Semangat Nasionalisme
Para politisi AS dengan semangat nasionalisme model Hugo Chavez sok berteriak menolak SWF Dunia Ketiga karena dianggap alat rezim otoriter, yang tidak demokratis dan punya agenda politik. Oleh karena itu, harus diwaspadai, dianggap kurang transparan dan tidak accountable.
Suasana seperti itu mirip orang yang sedang menderita sakit mengkritik yang sehat dengan mengatakan bahwa si sehat, salah diit, rakus, dan berpenyakitan. Sedang si sakit merasa paling rajin diit, sehat-walafiat, serta tidak mau mengikuti advis bagaimana orang yang sehat memelihara kondisinya. Inilah ironi krismon global 2008 di mana pengelola dana surplus, yaitu penabung Asia, datang menyelamatkan para pembelanja Wall Street. Yang tidak sehat karena hidup dengan gaya " besar pasak daripada tiang". Tapi, si penderita penyakit royal belanja malah sinis dan meragukan kualitas sang penyelamat.
Ketika tujuh tahun lalu (Juni 2001) Gus Dur menawarkan jabatan Menko Perekonomian, saya katakan bahwa Indonesia harus bertahan agar aset nasional tidak diobral seperti garage sale. Siapapun yang utangnya mendadak jadi lima kali lipat pasti akan bangkrut, termasuk George Soros. Karena itu, harus ada hair cut, penjadwalan dan negosiasi ulang yang belakangan dilakukan Argentina dan direstui IMF. Sebagian dunia usaha swasta berhasil melakukan negosiasi dengan kreditor atau pemegang obligasi dengan sukses kompromi pembayaran utang. Secara nasional mestinya hal itu bisa diberlakukan menyeluruh bukan sekadar menekan debitor nasional dan kemudian memaksa Indonesia menjual aset kepada investor global yang dianggap penyelamat. Kalau penjadwalan utang disepakati, mungkin sekarang kita masih memiliki aset nasional yang telanjur diobral di masa lalu. Semua itu hanya berandai-andai dan sekarang kita hanya hidup dirundung penyesalan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya masyarakat sipil bisa mengajukan gugatan class action kepada IMF atas resep sesat dan John Perkins atas konspirasi penjerumusan utang (bila tulisannya valid).
Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional