sp/elly burhaini faizal
Wakil Perdana Menteri Kamboja Sok An menutup "Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony", Jumat (4/4) malam.
orum antaragama sudah banyak diupayakan sejak beberapa tahun terakhir. Melalui dialog, saling pemahaman antaragama dan peradaban berhasil dibangun. Rusia, Qatar, Filipina, Spanyol, dan Kazakhstan termasuk segelintir negara yang berusaha menyemaikan benih-benih dialog antaragama.
"Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony" yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada 3-6 April, juga merupakan inisiatif terkini yang diharapkan bisa menopang upaya membangun dialog antar- agama dan kebudayaan.
Pertemuan Phnom Penh sebetulnya merupakan kelanjutan dari dialog Waitangi, Selandia Baru pada 29-31 Mei 2007 bertemakan "Building Bridges: The Third Asia Pacific Regional Interfaith Dailogue" serta dua pertemuan sebelumnya yakni "Yogyakarta Dialogue" pada Desember 2004 dan "Cebu Dialogue" pada Maret 2006.
Phnom Penh Dialogue dihadiri para delegasi dari 15 negara, yakni Australia, Brunei, Kamboja, Fiji, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Romo Ignatius Ismartono dari KWI, Masykuri Abdillah dari PBNU, Jan Aritonang dari PGI, Ketua Walubi Philip K Widjaja, Nyoman Budiarma dari Parisada Hindu Dharma, serta Abdul Mu'ti dari Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization (CDCC).
Bukan hal aneh jika upaya membangun dialog antaragama dan kebudayaan menjadi kebutuhan masyarakat dunia. Pascaserangan 11 September 2001 dan pengeboman di beberapa negara, ekskalasi ketegangan Islam dengan Barat bertambah.
Bahkan, di tengah upaya gencar membina saling pemahaman antarbudaya dan agama, muncul film Fitna the Movie karya Geert Wilders, anggota parlemen Belanda dari sayap ultrakanan. Ia berdalih film itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, sayangnya Islam dalam film itu melulu ditampilkan sebagai agama kekerasan.
Tak heran kalau segenap delegasi di forum Phnom Penh itu mengecamnya. "Kami mengutuk film yang ofensif ini," ujar Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dalam pernyataan yang dibacakan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Deplu RI Andri Hadi.
Hassan beralasan, film itu nyata-nyata dibuat untuk menyulut diskriminasi, kekerasan, dan kebencian terhadap salah satu agama tertentu. Kebebasan berekspresi tidak bisa dimungkiri harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Kebebasan berekspresi juga harus dikombinasikan dengan toleransi dan sensitivitas yang sangat besar khususnya jika terkait dengan simbol-simbol suci keagamaan.
Sekretaris Parlemen Australia untuk Bantuan Pembangunan Internasional Bob McMullan juga mengecam publikasi film Wilders. "Sesungguhnya hal tidak seharusnya terjadi," ungkap Bob McMullan di sela-sela dialog, Kamis (3/4) siang.
Sedangkan, Din menilai fenomena Wilders merupakan bukti masih ada Islamophobia di Barat yang mendapat momentum dengan dalih kebebasan berekspresi. Sementara undang-undang yang ada tidak bisa menjeratnya dengan alasan kebebasan berekspresi.
Film Fitna potensial mendorong ketegangan antarperadaban khususnya Islam dan Barat. "Sebagai ekspresi simbolis, kita menyatakan tidak setuju, tetapi umat Islam tidak boleh protes dengan emosi," imbaunya.
Salah seorang delegasi Indonesia, Bambang Harimurti dari Tempo berpendapat karya Wilders tidak perlu disikapi emosional. "Tidak usah ditanggapi. Saya pikir orang semacam Wilders hanya ingin cari perhatian. Maka, cuekin saja," tukas Harimurti.
Bertanggung Jawab
Bagi sejumlah delegasi, "Phnom Penh Interfaith Dialogue 2008" patut diacungi jempol. Sebab, untuk pertama kalinya, Kerajaan Kamboja terlibat langsung. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang membuka secara resmi, menggarisbawahi sikap saling respek perlu dilakukan antarpenganut agama dan kepercayaan.
Siapa pun dan apa pun kedudukan seseorang, dari tingkat akar rumput hingga orang- orang berkedudukan paling tinggi harus sepenuhnya mendorong keterbukaan partisipasi masyarakat. PM Kamboja itu menegaskan tidak ada kejahatan yang dilatarbelakangi agama. "Kejahatan adalah kejahatan. Kriminalitas tetaplah kriminalitas. Kita tidak perlu mengaitkannya dengan agama," tegas Hun Sen.
Ia yakin, hanya satu atau dua Muslim yang melakukan kekerasan, seperti terorisme. Para pemimpin dari tingkat yang paling tinggi, hingga komunitas akar rumput, harus bersikap netral dalam memandang semua agama.
Dalam hal ini Hassan mengatakan kepemimpinan informal yang melibatkan para tokok agama memainkan peran signifikan dalam mempromosikan dialog di komunitas masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari penyelesaian konflik horisontal di Maluku dan Poso.
Ia berpendapat, dialog sejati antaragama jauh lebih potensial di dalam mendorong negosiasi untuk resolusi konflik ketimbang penggunaan cara-cara kekerasan.
Menteri Masalah-masalah Etnis Selandia Baru Chris Carter mengatakan dialog antaragama dan kepercayaan dapat berkontribusi nyata mencegah atau mengurangi konflik.
"Melalui dialog, kami ingin mengurangi pengaruh mereka yang berniat memanfaatkan agama sebagai pembenaran bagi terorisme, fanatisme, dan sikap tidak toleran," kata Carter.
Langkah Konkret
Din mengusulkan paradigma baru di dalam upaya membangun dialog antaragama dan kebudayaan, yakni to include the excluded. "Semua pihak yang selama ini diasingkan dalam berbagai dialog, harus mulai dilibatkan," ungkap Din kepada SP, Jumat (4/4) pagi.
Din berpendapat dialog antar- agama masih tetap penting, walaupun sudah banyak kritik menyebutkan dialog-dialog semacam itu nyaris inflatif. Kecenderungan global yang membawa ketegangan dan konflik memang harus dihadapi dengan dialog. "Saya yakin tanpa interfaith dialogue, konflik-konflik antaragama di Indonesia bisa lebih besar," ia mengingatkan.
Langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam sebuah Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) merupakan keberhasilan signifikan dialog Phnom Penh. Bagi Andri Hadi, yang memimpin delegasi Indonesia, negara-negara di kawasan berkomitmen terus mengupayakan kerja sama dan dialog antaragama sebagai prioritas suci, ditingkatkan partisipasi perempuan dan kaum muda dalam dialog, saling berbagi keberhasilan antarkomunitas.
"Sebenarnya pertemuan bisa dihentikan sampai di sini saja. Tetapi, ada semangat dan komitmen kita bersama untuk melaksanakan hasil-hasil Deklarasi Phnom Penh, dan ini adalah tanggung jawab bagi kita semua," kata Andri. [SP/Elly Burhaini Faizal]