Pimpinan Partai Pembaruan Bangsa (PPB) merasa optimistis bisa lolos dalam proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei 2008. "Tahap di Departemen Hukum dan HAM yang begitu sulit saja kami bisa lolos," kata Ketua PPB, Engelina H Pattiasina kepada SP di Jakarta, Jumat (4/4). Dia mengatakan tenggang waktu dua yang diberikan KPU kepada semua parpol untuk melengkapi berkas di KPU terlalu singkat, karena idealnya adalah dua bulan.
Menurut Engelina, konsentrasi PPB ke depan adalah pemberdayaan masyarakat dalam berpolitik, supaya tidak mudah dibohongi penguasa dan pengusaha. PBB adalah salah satu partai politik yang lolos verifikasi untuk mendapatkan status badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). [E-8/M-16]
Kelangkaan minyak tanah akhir-akhir ini di sejumlah wilayah dan membuat rakyat kecil makin sengsara sangat memprihatinkan. Karena itu, pemerintah perlu segera membuat terobosan untuk mengurangi penderitaan rakyat tersebut. Keprihatinan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Jackson Kumaat, di Jakarta, Jumat (4/4). Menurut Jackson, yang partainya dinyatakan lolos verifikasi di Depkumham, konversi minyak tanah ke gas elpiji seharusnya tidak membuat rakyat sengsara.
Menurut dia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina sudah waktunya melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengawasi proses konversi tersebut. "Pertamina juga harus memiliki strategi jitu agar konversi ini bisa berjalan dengan baik," katanya. [Y-3]
SP/YC Kurniantoro
Warga melintas di depan gedung DPP Partai Nusantara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Jakarta, Sabtu (5/4). Partai NKRI termasuk dalam 24 partai yang dinyatakan lolos verifikasi dari 115 partai politik yang mendaftar di Depkumham.