SP/Charles Ulag
Pengamat politik, Fachry Ali (kiri) bersama Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Iksan Abdullah (kedua dari kiri), mantan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, AS Hikam (kedua dari kanan), dan Ketua DPP PKB, Nursyahbani Katjasungkana tampil sebagai pembicara dalam diskusi tentang "Dampak Konflik PKB Terhadap Pemilu 2009" di gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Jumat (4/4).
[JAKARTA] Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merasa yakin kalau konflik internal di partai itu akan berlangsung damai. Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya.
Keyakinan Gus Dur itu disampaikan seusai rapat Dewan Syuro yang berlangsung di Kantor DPP PKB di Kalibata, Jakarta, Jumat (4/4). Rapat yang dimulai pada pukul 19.00 WIB itu berakhir pada pukul 22.00 WIB.
Rapat tersebut terkesan alot. Pasalnya, hingga rapat selesai, belum ada keputusan pasti tentang penyelesaian konflik di tubuh PKB. Menurut Gus Dur, keputusan Dewan Syuro atas nasib Muhaimin kemungkinan besar akan ada pada Minggu (6/4). Hari ini, Sabtu (5/4), Dewan Syuro akan bertemu jajaran Dewan Tanfidz (DPP) PKB.
Gus Dur menyatakan siap menerima Muhaimin jika Wakil Ketua DPR itu mau meminta maaf. Dia juga membantah berbagai pemberitaan yang menyebutkan bahwa Muhaimin mendapat dukungan dari sejumlah kiai untuk tidak mundur. "Itu bohong, kalau Muhaimin mendapat dukungan dari sejumlah kiai. Dari 427 DPC PKB, hanya tujuh yang mendukung dia," ujar mantan Presiden itu.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar bersikukuh tidak akan mundur dari jabatannya. Selain karena rapat pleno gabungan tidak berwenang, Muhaimin menyatakan telah memperoleh mandat dari sejumlah kiai untuk tetap memimpin PKB hingga 2010.
Nasib Muhaimin akan diputuskan pada Sabtu (5/4) malam dalam rapat pleno gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Artinya, jika Muhaimin Iskandar tidak bersedia mundur, kata Ikhsan Abdullah, Wakil Sekjen DPP PKB, kemarin, rapat pleno gabungan akan memberhentikan sementara.
Muhaimin juga mengatakan akan segera bertemu Gus Dur sebelum rapat pleno gabungan. Disebutkan, para kiai yang memintanya bertahan antara lain KH Aziz Mansyur (Jombang, Jatim), KH Munif Zuhri Girikusuma (Mranggen, Demak, Jateng), KH Subhan Makmun (Brebes, Jateng), KH Mukhlas Dimyati (Gedingan, Cirebon, Jabar), KH Usfuri Ashor (Jabar), KH Abdul Hayyi Na'im (Jakarta), dan KH Syakir Hubeb (Donggala, Sulteng).
Menurut Muhaimin, keputusan Muktamar Semarang (2005) yang diikuti 420 cabang yang akhirnya memilih dia, tidak bisa dimentahkan rapat pleno gabungan. Apalagi mereka yang memintanya mundur, kecuali Gus Dur, bisa duduk di posisi sekarang dengan surat keputusan (SK) yang ditandatanganinya. "Jadi kalau ingin jadi ketua umum, mestinya sabar. Tunggu 2010, jangan inkonstitusional begini," kata Muhaimin.
Pejabat Sementara
Lebih jauh menurut Ikhsan, rapat pleno gabungan tersebut akan memilih salah satu pengurus harian (Dewan Tanfidz) sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum Dewan Tanfidz menggantikan Muhaimin. "Bisa wakil ketua umum, bisa juga pengurus harian yang lain, bergantung pada hasil voting besok (Sabtu) malam," kata Ikhsan.
Pemberhentian Muhaimin secara definitif, katanya, hanya bisa dilakukan di muktamar atau muktamar luar biasa (MLB). Jika dilakukan sebelum 2010, berarti harus ada MLB. Ikhsan menganggap jika pertanggungjawaban Muhaimin diterima, bisa maju lagi sebagai ketua umum Dewan Tanfidz.
Namun, kata Ikhsan, Gus Dur menyatakan tidak bisa lagi bekerja sama dengan Muhaimin yang merupakan keponakannya sendiri. Kesalahan Muhaimin dinilai sudah terlalu banyak, bukan hanya hendak menggusur Gus Dur.
Muhaimin dianggap mendahului Gus Dur ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pergantian menteri dengan mengajukan Lukman Edi (Sekjen DPP PKB) sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Langkah tersebut dilakukan Muhaimin tanpa konsultasi dengan Dewan Syuro. Begitu juga pergantian ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR yang diulur-ulur penandatanganannya.
Sementara itu, dalam diskusi mingguan wartawan DPR, "Dialektika Demokrasi", pengamat politik Fachry Ali menilai PKB memang identik dengan Gus Dur. Dia yakin tanpa Gus Dur tidak akan ada PKB. Gus Dur mengelola dan memimpin PKB seperti mengelola perusahaan yang dianggap sebagai milik pribadi.
Karena itu, ujarnya, tidak perlu heran jika Gus Dur kemudian sangat dominan dan menentukan segalanya. Gus Dur juga membesarkan orang-orangnya, mulai dari Matori Abdul Djalil (almarhum), Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, dan Muhaimin Iskandar. [ASR/Y-3]