[JAKARTA] Banyak kalangan menilai administrasi kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta kacau balau. Ini terlihat pimpinan unit yang pangkatnya lebih rendah, memimpin stafnya yang pangkatnya lebih tinggi.
Koordinator Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan kepada SP, Jumat (4/4), mengatakan, kekacauan ini tidak terlepas dari ketidakbecusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Seharusnya BKD melihat lebih kepangkatan seseorang sebelum mengusulkannya menjadi pimpinan sebuah unit. Ini jelas BKD tidak professional," ujar Azas Tigor.
Azaz mengemukakan, jika seorang pimpinan unit pangkatnya lebih rendah dari anaknya buah, akan mengganggu kinerja unit tersebut. "Secara psikologis itu akan mengganggu kinerjanya. Karena itu kami minta Pak Fauzi Bowo mereformasi pimpinan di BKD," kata dia.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Suadi mengungkapkan, bila masalah tersebut tidak segera ditertibkan, akan melanggar aturan kepegawaian yang ada. Selain melanggar aturan, kata politisi PPP itu, hal itu akan menimbulkan kecemburuan di unit yang bersangkutan. "Kan tidak masuk di logika, kalau ada pimpinan yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya," kata dia.
Ia menyebut beberapa instansi seperti Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Bintal Kesos), di mana pimpinannya baru satu tahun menyandang golongan IV A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) ada pejabat wilayah yang sudah mengantongi golongan IV B, namun tidak pernah dipromosikan. Padahal yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kualitas yang tidak diragukan.
"Yang anehnya, banyak pejabat di dinas yang bukan dari dinas terkait diberikan kesempatan memimpin," kata Azaz. [M-16]