ambaran suram belum beringsut dari perekonomian nasional, sejak krisis moneter melanda pada 1997. Hingga 11 tahun berselang, tantangan demi tantangan, baik dari lingkungan ekonomi domestik maupun global, selalu menjerat langkah perekonomian kita.
ambaran suram belum beringsut dari perekonomian nasional, sejak krisis moneter melanda pada 1997. Hingga 11 tahun berselang, tantangan demi tantangan, baik dari lingkungan ekonomi domestik maupun global, selalu menjerat langkah perekonomian kita.
Mengawali 2008, perekonomian kita harus memanggul beban berat akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, yang membawa dampak dahsyat ke sendi-sendi perekonomian, hingga memaksa pemerintah merevisi APBN. Kondisi itu diperparah oleh lemahnya manajemen ekonomi nasional, yang mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dan minyak tanah.
Tidak hanya itu, kenaikan harga komoditas di pasar internasional juga mengimbas pada lonjakan harga komoditas di dalam negeri, termasuk komoditas pangan. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi korban dari situasi pelik tersebut.
Pukulan terhadap ekonomi kita masih ditambah dengan tingginya laju inflasi, akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi sepanjang Maret 2008 mencapai 0,95 persen, inflasi tahun berjalan 3,41 persen, dan inflasi Maret 2008 dibanding Maret 2007 (year on year) mencapai 8,17 persen. Gambaran itu cukup merisaukan pemerintah, yang menetapkan target inflasi tahun ini 5 persen plus minus 1 persen.
Respons pelaku ekonomi pun sontak negatif. Mereka mulai dapat membaca penurunan kinerja ekonomi nasional pada 2008. Indeks Harga Saham Gabungan merosot tajam dalam dua hari terakhir, sebagai sinyal pesimisme pelaku pasar.
Terkait dengan berbagai kondisi tersebut, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi 6 persen, lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan pemerintah 6,4 persen. Menurut Bank Dunia, perlambatan ekonomi dunia akibat krisis di Amerika Serikat dan kenaikan harga komoditas yang membuat inflasi cenderung tinggi, akan membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat secara moderat.
Revisi serupa juga dilakukan Bank Indonesia (BI). Semula ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6,2 persen hingga 6,8 persen, namun dalam perkembangannya diturunkan menjadi 6,2 hingga 6,5 persen.
Alasannya pun sama, laju pertumbuhan ekspor Indonesia melambat akibat perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, tingginya inflasi akibat tekanan harga pangan dalam negeri menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Menurut bank sentral, ketidakpastian kondisi ekonomi global dan tekanan inflasi yang tinggi memperberat langkah pemerintah mencapai sasaran pertumbuhan yang ditetapkan sebelumnya.
Revisi yang dilakukan Bank Dunia dan BI dimaksudkan untuk membuat gambaran kinerja ekonomi ke depan menjadi lebih realistis. Di satu sisi, memang tampak pesimistis, namun indikator-indikator ekonomi makro memaksa adanya pemangkasan proyeksi agar kebijakan ekonomi menjadi lebih terukur untuk mencapai sasaran yang lebih realistis.
Hal pokok yang harus dilakukan adalah mengarahkan segala energi dan kebijakan untuk mendorong investasi produktif agar roda ekonomi berputar lancar. Dengan sendirinya, pertumbuhan ekonomi memperoleh landasan yang kukuh, yang tak mudah diguncang oleh faktor eksternal, apalagi faktor psikologis semata-mata. Kegiatan produksi itulah kunci dari segala kerawanan kondisi perekonomian kita.
Di saat bersamaan, dalam jangka pendek pemerintah harus mampu mengatasi berbagai persoalan yang membe-bani perekonomian masyarakat. Kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok dan bahan pangan, misalnya, harus segera diatasi.
Pada saat yang bersamaan, BI harus mampu mengamankan dari sisi kebijakan moneter, sehingga memberikan ruang yang lega bagi pemerintah dan swasta untuk berproduksi. Respons yang tepat terhadap perkembangan lingkungan ekonomi global menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar-tawar.